Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Daerah Komandoi Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Bupati OKI Minta Relokasi Anggaran Non Fisik

Komandoi Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Bupati OKI Minta Relokasi Anggaran Non Fisik

Tanggal : Pukul :
197
0
Komandoi Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Bupati OKI Minta Relokasi Anggaran Non Fisik
Istimewa

Kayuagung, Detik Sumsel — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar, SE., mengomandoi langsung percepatan penanganaan penyebaran virus corona (Covid-19) di OKI. Upaya ini dalam rangka peningkatan upaya tanggap darurat penyebaran pandemi corona dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020.

“Sesuai dengan edaran Mendagri bahwa gubernur dan bupati/wali kota menjadi Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19. Daerah kita alami restruktulisasi susunan tim yang masing-masing mengacu pada susunan tim serupa di level nasional. Termasuk tugas dan peran masing-masing susunan tim tersebut,” kata Iskandar di Kantor Bupati OKI, Senin (30/3/2020).

Baca Juga :   Rumkit Bhayangkara Pasang Alat Deteksi Suhu Tubuh

Iskandar menetapkan sejumlah langkah prioritas kebijakan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yaitu memastikan kesiapan sumber daya, dan fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing untuk ODP center, dan pelayanan masyarakat.

“Kita pastikan kesiapan semua sumberdaya baik itu APD, ODP center serta prioritas kebijakan lainnya, termasuk kesiapan anggaran penanganan,” tutur Iskandar.

Terkait pengalokasian anggaran, Iskandar meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan kalkulasi dukungan anggaran penanganan Covid-19, selain dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

Baca Juga :   Cegah Covid-19, BLK dan Karang Taruna OKI Produksi Ribuan Masker

“Kita akan relokasi anggaran non fisik seperti perjalanan dinas, bimtek-bimtek dan kegiatan lainnya, kecuali urusan pendidikan dan kesehatan,” ucap Iskandar.

Bupati memastikan protokol jaga jarak fisik tidak berdampak jauh terhadap ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan.

“Ini jadi penting dalam hal pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka upaya intervensi pemerintah diperlukan. Segera data berapa banyak warung-warung kecil, UKM, atau pedagang yang terdampak. Nanti kita rumuskan upaya penanggulangannya,” jelas Bupati.(Iyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here