Iklan
Pemprov
Aktifitas pengerjaan PT Bala Yasa yang disetop sementara, Foto Heru/DS.

Ketua DPRD Minta PT Bala Yasa Lahat Tunda Pengerjaan

Lahat, Detik Sumsel – Terkait penyegelan aktifitas pembangunan area parkir gerbong Kereta Api (Stabling) oleh pihak PT Bala Yasa di lahan kosong sekitar Pasar Kaget, Kecamatan Kota Lahat, Senin (22/3) lalu, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi akhirnya angkat bicara.

Fitrizal mengatakan, seluruh proyek atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, harus ada kajian lingkungannya, berupa Dokumen Amdal ataupun UKL-UPL. Sedangkan untuk proyek yang bersifat pengembangan, kajian lingkungannya harus direvisi dahulu sebelum pengerjaan.

“Revisi dahulu kajiannya sebelum ada pembangunan,” kata Fitrizal, via seluler, Kamis (24/3).

Untuk persoalan yang dilakukan PT Bala Yasa, pihak PT Bala Yasa diduga sengaja melakukan pengembangan aktifitas di lahan seluas 1,1 hektar, diluar dari luas area yang tercantum di UKL-UPL PT Bala Yasa tahun 2014 yang seluas 9,6 hektar.

Baca Juga :   1008 Botol Miras Gagal Beredar di Kota Lahat

“Sebelum dokumen lingkungan selesai, memang tidak boleh memulai pekerjaan proyek. Terkait pembahasannya langsung ke dinas teknis DLH,” ujar Fitrizal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lahat, Agus Salman, melalui Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Eddy Suroso ST MSi menerangkan, berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UPT Balai Yasa Lahat harus mengajukan persetujuan lingkungan kepada Bupati Lahat, melalui Kepala DLH Lahat.

“Terlebih dahulu merevisi dokumen lingkungan yang dimiliki oleh mereka, dilengkapi dengan kesesuaian tata ruang, persetujuan teknis pembuangan limbah cair, penyimpanan limbah B3, dan Andal lalin,” terangnya.

Baca Juga :   Setahun, Petani Keban Agung Tiga Kali Gagal Panen

Eddy menambahkan, DLH Lahat telah menetapkan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada UPT Balai Yasa Lahat pada tgl 24 Maret 2021, sesuai no 660/08/KPTS/DLH/2021.

“Persetujuan lingkungan ini sebagai syarat pengajuan perizinan berusaha, ini harus dipedomani oleh UPT Balai Yasa Lahat,” jelas Eddy.

Disisi lain, Junet (35) warga sekitar menuturkan, pengerjaan itu sudah dimulai sejak awal bulan lalu, tapi sekarang sudah disetop. Masyarakat sebenarnya mengeluh dengan aktifitas tersebut, karena kendaraan jenis truk membuat jalanan menjadi kotor oleh sisa tanah.

“Kalau bisa setiap hari jalan warga dibersihkan, dari tanah-tanah yang terbawa oleh kendaraan. Selain itu kalau bisa alat berat jangan langsung lewat jalan, diangkut pakai kendaraan,” sampainya. (heru)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Fauzi Amro Tegaskan Fraksi NasDem Tolak Rencana Kenaikan Pajak Sembako dan Pendidikan, Ini Alasannya

Jakarta, Detik Sumsel – Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *