Pemerintah Sumatera Selatan
TAG TOYOTA
BANK INDONESIA
17 Agustus 2020
Beranda Refleksi Kebijakan Mendadak di Bidang Pendidikan, Era Pandemi

Kebijakan Mendadak di Bidang Pendidikan, Era Pandemi

Tanggal : Pukul :
472
0
Kebijakan Mendadak di Bidang Pendidikan, Era Pandemi
Oleh: Stevani Manik

Penyebaran virus Corona telah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sebelumnya telah dibuat, menjadi tidak efektif lagi. Pemerintah didesak untuk membuat kebijakan-kebijakan baru demi menyelamatkan generasi bangsa.


Kebijakan-kebijakan baru pun telah diumumkan pemerintah melalui surat edaran dan website resminya. Akan tetapi, kebijakan yang dibuat secara mendadak, tentunya tidak membuahkan hasil yang optimal. Ada begitu banyak kesulitan yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

Kesulitan Pembelajaran Daring

Kebijakan umum yang diberlakukan 135 negara selama pandemi adalah pembelajaran secara daring / Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, PJJ membuat siswa Indonesia kesulitan dalam memahami materi karena ada begitu banyak tantangan yang harus mereka selesaikan sendiri, seperti belajar secara mandiri, kondisi lingkungan rumah yang dinilai kurang kondusif, serta jumlah kuota yang digunakan terbilang banyak.

Orangtua juga diminta untuk membeli kebutuhan tambahan anak mereka, seperti kuota dan smartphone/laptop demi menunjang pendidikan anaknya. Tetapi, ada beberapa keluarga kesusahan untuk melengkapi kebutuhan anak mereka. Mereka saja sudah sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan tidak mungkin untuk ditambahkan dengan membelikan kebutuhan tambahan anaknya.

Tidak hanya itu orang tua juga harus mengajarkan anak mereka. Pemerintah menekankan bahwa pembelajaran jarak jauh ini membuat sistem pembelajaran menjadi seperti home schooling, sehingga peran orang tua sangatlah penting dalam membantu pelaksanaan pembelajaran. Orang tua diminta untuk menemani serta membimbing sang anak ketika belajar mandiri dan mengerjakan tugas.

Akan tetapi ada begitu banyak kendala orang tua ketika ingin membantu sang anak, seperti beberapa orang tua sudah lupa mengenai materi yang telah lama dipelajarinya itu. Bahkan, ada juga orang tua yang putus sekolah, sehingga tidak mengerti materi pembelajaran anak mereka. Beberapa dari mereka juga harus tetap bekerja di rumah atau work from home dan merasa kesulitan mencari waktu luang untuk melaksanakan kewajibannya.

Tidak hanya siswa dan orangtua, guru, khususnya guru honorer atau tidak tetap, juga perlu bantuan dari pemerintah. Guru honorer yang memiliki gaji terbilang rendah, akan mendapatkan gaji yang lebih rendah karena akibat dari pembelajaran di rumah. Penggunaan jumlah kuota tiap guru pun dinilai lebih banyak dari pada siswanya, dan hal ini tentunya mengurangi jumlah pendapatan mereka.

Baca Juga :   Masa Depan Islam Moderat

Kesulitan yang dialami guru tentunya secara tidak langsung akan berdampak juga kepada siswa. Mereka tidak bisa fokus untuk mendidik dan mengajar siswanya karena tuntutan hidup, seperti perekonomian mereka. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menemukan cara pengajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa, malah digunakan untuk memikirkan pertahanan hidup mereka.

Kompetensi Pembelajaran era Covid

Untuk mengurangi beban murid dan guru, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa guru tidak harus menyelesaikan semua kompetensi atau kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Tetapi, pemerintah meminta agar guru lebih mengajarkan kecakapan hidup di tengah pandemi ini.

Jika kompetensi pelajaran setiap siswa pada tahun ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan, maka pengetahuan siswa di berbagai sekolah akan memiliki pengetahuan yang berbeda pula. Kebijakan ini akan membuat siswa kesulitan dalam memahami materi kelas pada tingkat selanjutnya, terlebih jika siswa itu melanjutkan pendidikan di sekolah lainnya.

Sebagai contoh,  siswa SMP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, yang dimana setiap siswa berasal dari berbagai sekolah, memiliki pengetahuan yang sangat beragam. Hal ini terjadi karena setiap sekolah hanya memenuhi beberapa kompetensi seperti yang tertulis pada kebijakan pemerintah. Hal ini akan menyulitkan sekolah dalam mengajar siswa tersebut.

Ada dua hal yang ditakutkan siswa dalam kebiajakan ini, yaitu apakah hal ini menandakan bahwa siswa akan terlambat lulus, untuk memenuhi setiap materi atau kompetensi yang sempat dilewatkan, atau siswa pada masa corona ini memiliki pengetahuan yang lebih minim dibandingkan tahun sebelumnya?

Beasiswa yang Disoroti Pemerintah

Pemerintah memberikan kebijakan bantuan beasiswa kuliah dengan menggratiskan biaya UKT, dan memberikan biaya tunjangan hidup. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19, banyak beasiswa yang dikurangkan jumlah penerimanya atau bahkan ditiadakan sejak penyebaran virus corona, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Contoh program beasiswa dari pemerintah yang dibatalkan adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI).

Baca Juga :   Sosiologi dan Ekonomi: Beda Frase, Beda Makna

Mempertimbangkan kondisi global terkait pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia tahun 2020 karena para calon penerima beasiswa berasal dari luar dan dalam negeri, sehingga sulit untuk membawa calon penerima beasiswa untuk datang ke Indonesia.

Hal yang Perlu dibenahi Pemerintah

Saat situasi genting seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan strategi penanganan dari pemerintah. Sejak awal penyebaran virus corona dan diberlakukannya PJJ, peserta didik meminta pemerintah untuk membiayai penggunaan kuota mereka. Tetapi sampai sekarang, belum ada penanganan dari pemerintah. Jikalau biaya kuota tiap siswa dinilai tinggi oleh pemerintah, pemerintah seharusnya membuat spot WiFi yang dikhususkan untuk Pembelajaran siswa. Seperti pemerintah telah mengatur WiFi tersebut hanya bisa mengakses media pembelajaran, bukan game.

Untuk menghindari kesenjangan antar sekolah, pemerintah juga seharusnya menentukan kompetensi / kurikulum mana yang diprioritaskan untuk dipahami dan mana yang tidak, sehingga pemahaman siswa tiap sekolah tidak terlalu berbeda. Dan jikalau prioritas kompetensi yang harus dicapai kurang dari 75%, maka pemerintah harus menyiapkan materi pembelajaran baru, demi mempermudah siswa memahami materi selanjutnya.

Penyebaran Covid ini, membuat angka kemiskinan bertambah, dan secara tidak langsung angka putus sekolah pun meningkat. pemerintah seharusnya tetap menjalankan beasiswa-beasiswa yang telah dijalankan sebelum penyebaran Corona ini, seperti BSBI. Dengan catatan, pemerintah hanya menerima peserta dari dalam negeri saja.

Kebijakan pemerintah tentu tidak selalu berjalan dengan baik, oleh karena itu, pemerintah memerlukan saran dari masyarakat untuk ditinjau kembali.

Jadi, bagaimanakah tanggapan pemerintah atas kebijakan “mendadak” ini?


Penulis: Stevani Manik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here