Iklan Detik Sumsel

Keberhasilan Smart City Membutuhkan Komitmen dari Kepala Daerah

0
287
Oleh : Muttaqin Noviandy Shariff, S. Kom

P erkembangan dunia IT saat ini sudah semakin pesat dan salah satunya di sektor Pemerintahan tidak lepas dari sentuhan IT. Sebagai layanan dasar untuk public, IT memberikan banyak manfaat dibanding dengan cara konvensional dan manual, seperti aspek kecepatan proses dan dokumentasi.


Konsep umum yang diadopsi oleh Pemerintah adalah mengotomatisasi dan mendigitalisasi proses kerja sesuai dengan aturan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi menjadi sebuah aplikasi atau sistem informasi. Sedikit demi sedikit kita dapat melihat di kantor-kantor pemerintahan sudah banyak diterapkan komputerisasi seperti layanan KTP, Perpajakan, Perizinan, dan sebagainya.

Untuk menunjang penerapan kinerja secara digital, maka Pemerintah mengatur regulasi dan kebijakan dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sampai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dari kebijakan yang sudah diterbitkan, hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah sangat serius untuk menerapkan IT di layanan Pemerintahan.

Kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah E-Government atau Pemerintahan berbasis elektronik yaitu sebuah sistem Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat melalui berbagai layanan Pemerintahan berbasis elektronik. E-Government juga menjadi cikal bakal dari konsep Smart City yang namanya mulai digaung-gaungkan beberapa tahun.

Smart City

Secara definisi menurut Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat M.Eng Guru Besar ITB, Smart City adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca Juga :   Puasa Muslim Minoritas di Negara Timor Leste

Untuk mewujukan smart city yang efektif dan efesien dalam mengelola sumberdaya maka dibutuhkan kerangka kerja Smart City. Menurut Citiasia In, dalam bukunya “Membangun Indonesia Baru”, Smart City dalam hal ini merupakan sebuah kabupaten/kota yang dengan cepat merespon kebutuhan masyarakat melalui 5 Smart yaitu; Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environtment. Ini tentunya merupakan sebuah bentuk layanan yang sangat diidam-idamkan oleh semua masyarakat di Indonesia.

Dalam implementasinya, maka dibutuhkan peran kepala daerah. Meskipun dalam beberapa kasus di Indonesia peran Kepala Daerah sangat menentukan suksesnya sebuah daerah dalam membangun Smart City, visi Kepala Daerah merupakan hal utama yang mutlak dibutuhkan sebelum sebuah daerah memulai membangun Smart City, terbukti beberapa Kepala Daerah sebut saja Hendrar Prihadi (Semarang), Ridwan Kamil (Bandung), dan Tri Rismaharini (Surabaya) yang mempunyai visi terhadap peranan teknologi dalam Pemerintahan telah berhasil mewujudkan layanan Pemerintahan yang memberikan kepuasan bagi warganya.

Bagaimana dengan kabupaten/kota Sumatera Selatan?

Saat ini dalam ajang Gerakan 100 Smart City yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Bappenas, Kompas Gramedia Group, dan lain-lain sudah ada 4 kabupaten/ kota yang terpilih, yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Palembang dengan keunggulan inovasi berbasis IT yang dimiliki masing-masing kabupaten/ kota, seperti Kabupaten Banyuasin yang sukses menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak dengan E-Voting

Penerapan E-Voting pada Pemilihan
Kepala Desa

Baca Juga :   Pesona HMI di Tahun 2018, Refleksi Dies Natalis HMI Ke 71

Terpilihnya beberapa kabupaten/ kota tersebut bukan berarti kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Selatan tidak cukup baik dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pemerintahan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sejak tahun 2010, hal ini tidak lepas dari peran penerapan IT dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan).

Tentunya ini merupakan kabar yang baik dimana kabupaten/ kota di Sumatera Selatan yang lain dapat saling bertukar informasi dan strategi untuk menyusul mewujudkan kabupaten/ kotanya menjadi Smart City disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kabupaten/ kota.

Komitmen Kepala Daerah

Dengan pengembangan kompetensi pegawai, pembangunan infrastruktur IT yang memadai, dan didukung dengan visi para pemimpin, kabupaten/ kota di Sumatera Selatan dapat mensejajarkan diri dengan tingkat layanan yang ada di pulau Jawa yang notabene menjadi kiblat pembangunan di Indonesia sehingga dapat terjadi pemerataan pembangunan.

Sehingga dalam pemerataan pembangunan ini dibutuhkan Komitmen dan visi kepala daerah akan penerapan IT di dunia pemerintahan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan Smart City di Indonesia karena akan memberikan arahan serta evaluasi yang jelas bagi aparatur pemerintahan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam membenahi sistem dan tata kelola yang ada. Bahkan mimpi anak bangsa agar Indonesia menjadi Smart Nation bukanlah isapan jempol belaka.


Penulis Merupakan Plt. Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here