Pemerintah Sumatera Selatan
Pemerintah Musi Banyuasin
Beranda Refleksi Karet Palembang, Diantara Pergolakan Pusat dan Daerah

Karet Palembang, Diantara Pergolakan Pusat dan Daerah

Tanggal : Pukul :
491
0
Karet Palembang, Diantara Pergolakan Pusat dan Daerah
Oleh: Dudy Oskandar (Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

Perbedaan struktur dan kepentingan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya penghasil komoditas ekspor nasional menjadi salah satu penyebab ketegangan antara Pusat dan daerah ketika pengintegrasian ekonomi nasional dilakukan.


Palembang sebagai salah satu daerah penghasil karet, komoditas utama ekspor nasional,mengalami ketegangan dengan Pusat terkait dengan kebijakan Pusat yang hendak mengelola keuntungan yang didapatkan dari perdagangan karet Palembang untuk kepentingan nasional.

Jalur perdagangan Palembang yang telah berpuluh-puluh tahun tergabung dalam perekonomian global melalui Singapura, kemudian harus menghadapi kondisi di mana pengaturan perdagangan mesti melalui campur tangan Pusat.

Perseteruan ekonomi antara Pusat dan daerah saat pengintegrasian perekonomian nasional menjadi peletup konfrontasi yang lebih meluas sepanjang tahun 1950-an.

Masalah identitas dan ideologi yang acapkali didengungkan sebagai penyebab separatisme justru menutup konteks ekonomi yang lebih krusial sehingga ketika separatisme dan pemberontakan tersebut padam melalui peperangan, tidak diikuti dengan proses perbaikan ekonomi.

Hal tersebut terlihat di sepanjang periode Demokrasi Terpimpin di mana perekonomian Indonesia terus memburuk. Meski pada akhirnya Palembang terselamatkan dari pusaran perseteruan antara PRRI dan Pemerintah Pusat.

Selepas puncak pergolakan sepanjang 1957-1959, perdagangan karet tidak kembali menuju kondisi yang menggembirakan bagi industri karet di Palembang.

Keberhasilan Pusat menarik Palembang dari ajakan bergabung dengan PRRI, salah satunya ditentukan oleh pendekatan ekonomi dalam menghadapi tuntutan masyarakat Palembang.

Meskipun tidaklah selalu memuaskan, tetapi di antaranya melalui modernisasi dan pemberian citra identitas nasional dalam simbolsimbol pembangunan dalam perkembangannya kemudian di Palembang tidak muncul kembali gejolak yang berlebihan.

Penanaman karet di Sumatra Selatan dimulai pada akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20, beberapa perusahaan besar Barat memasuki daerah tersebut dan mengoperasikan perkebunan karet. Dari pertengahan 1920-an, karet menjadi tanaman ekspor terbesar di daerah tersebut, melampaui kopi robusta.

Meskipun ada perkebunan karet besar yang dimiliki oleh perusahaan Barat, karet di Palembang terutama diproduksi oleh petani kecil.

Pada 1920-an, Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatra Selatan saat ini) menduduki peringkat keenam di kawasan untuk produksi karet rakyat, dan kemudian menjadi daerah produksi karet rakyat yang terbesar di kawasan pada tahun 1940-an, menghasilkan 58.000 ton karet.

Perusahaan Harrison and Crossfield Company merupakan perusahaan pertama yang mulai menanam karet di Sumatra Selatan, kemudian Perusahaan Sociente Financiere des Caoutchoues dari Belgia tahun 1909 dan diikuti perusahaan Amerika Serikat yang bernama Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM) tahun 1910-1991.

Harga karet yang membumbung pada 1910 dan 1911 menambah semangat para pengusaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun demikian, pada 1920-1921 terjadi depresi perekonomian dunia yang membuat harga karet merosot.

Namun, di tahun 1922 dan 1926 terjadi ledakan harga lagi karena kurangnya produksi karet dunia sementara industri mobil di Amerika Serikat meningkatkan jumlah permintaan karet.

Pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak membuat peraturan tentang pembukaan dan pengusahaan perkebunan karet rakyat. Akibatnya, lahan karet di Indonesia meluas tak terkendali sehingga kapasitas produksi karet berlebihan. Harga karet pun sulit dipertahankan pada angka yang wajar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin menurunnya harga karet di pasaran.

Beberapa kali pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk melakukan pembatasan atau restriksi terhadap karet rakyat.
Pada 7 Mei 1934 diadakan persetujuan antara Pemerintah Prancis, Britania Raya, Irlandia Utara, British Indie, Belanda dan Siam tentang pembatasan memproduksi karet dan ekspornya.

Persetujuan ini diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 51 yang selanjutnya diadakan perubahan dengan Stbl. 1936 No. 472 dan 1937 No. 432.

Pada kenyataannya, Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil melakukan restriksi karet di luar Jawa, maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembatasan ekspor karet dengan pajak ekspor. Pajak ini mengakibatkan produksi menjadi turun dan menurunkan harga yang diterima ditingkat petani.

Kemudian, tahun 1937-1942 diberlakukanlah kupon karet yang berfungsi sebagai surat izin ekspor karet yang diberikan kepada petani pemilik karet, bukan kepada eksportir.

Dengan sistem kupon ini petani karet dapat menjual karetnya ke luar negeri misalnya Singapura. Apabila petani karet tersebut tidak berkeinginan menjual karetnya langsung ke luar negeri maka dapat menjual kuponnya kepada petani lain atau kepada pedagang atau eksportir.

Sistem kupon tersebut merupakan jaminan sosial bagi pemilik karet karena walaupun pohon karetnya tidak disadap, pemilik karet tetap menerima kupon yang bisa dijual atau diuangkan. Sistem kupon ini dimaksudkan pula untuk membatasi produksi (rubber restric-tion), karena bagi petani yang terpenting terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari hasil penjualan kupon yang diterimanya walaupun pohon karetnya tidak disadap.

Akhir tahun 1929 menjadi awal terjadinya depresi ekonomi. Keadaan ini semakin memburuk pada tahun 1930.

Baca Juga :   Pendekar dan Penjaga Marwah Daerah

Harga karet mengalami penurunan disebabkan menurunnya daya beli industri yang menyerap bahan baku karet.Selain itu, jatuhnya harga karet juga diperparah dengan kelebihan produksi dari pusat-pusat pertumbuhan karet di tidak mengikuti Stevenson Restriction Scheme, termasuk Hindia Belanda.

Pada umumnya, malaise sangat memukul berbagai sektor dan kegiatan ekonomi, namun di Karesidenan Palembang, hal tersebut tampaknya tidak banyak mempengaruhi produksi karet meskipun pendapatan dari sektor karet dipastikan berkurang.

Data ekspor karet tidak menunjukkan adanya penurunan jumlah.
Tingginya angka ekspor ini menandakan bahwa para petani tidak mengurangi jumlah produksi.

Sebagian petani karet mulai mengurangi jumlah buruh penyadap, tetapi mereka kembali pada tenaga kerja keluarga untuk menghemat biaya produksi. Sebagian lagi memilih untuk menyewakan kebun-kebunnya pada orang yang semula merupakan buruh penyadapnya.

Komersialisasi tanaman karet membawa dampak pada kehidupan sosial ekonomi petani di Karesidenan Palembang.

Pembukaan perkebunan karet rakyat berdampak langsung pada masalah demografi dan penggunaan lahan. Sejak masyarakat Karesidenan Palembang mengenal karet sebagai tanaman komersial, luas lahan perkebunan karet terus mengalami peningkatan.

Pada akhir abad ke-19, tanaman karet hanya ditanam di sekitar tanah renah di sela-sela tanaman kebun lainnya. Perubahan besar terhadap pola tersebut terjadi sejak booming karet tahun 1915-1917, ekspansi perkebunan dilakukan di lahan kering sampai ke tanah talang.

Ekspansi tersebut berimbas langsung pada produksi tanaman pangan terutama padi. Palembang mulai mengalami defisit padi. Hal ini dapat dilihat dari angka impor padi yang terus meningkat yaitu sebanyak 133.000 pikul pada tahun 1917, 466.000 pikul pada tahun 1926, 3.285.000 pikul pada tahun 1928 dan tahun 1929 sebanyak 3.298.000 pikul

Dalam perkebunan karet sendiri, migrasi buruh sangat berkaitan dengan harga komoditas.Pola ini tampak dari peningkatan jumlah buruh dari luar daerah yang terjadi sejak tahun 1920.

Para petani kaya di Palembang juga memiliki kecenderungan untuk berfoya-foya melalui judi terselubung berupa sabung ayam serta lelang kue yang biasanya diakan dalam suatu acara.

Komersialisasi tanaman karet di Palembang membuat perekonomian petani lebih dekat dengan pasar dan berbagai institusi ekonomi modern.

Perluasan tanaman dagang, peningkatan pendapatan, dan penggunaan nilai tambah (surplus) untuk berbagai keperluan akhirnya berujung pada perubahan institusional.

Karet juga banyak membuat para orangtua menyekolahkan anaknya hingga bisa naik haji ketanah suci.

Pada 1950-an penyelundupan karet dari Palembang cukup serius merugikan pendapatan negara dan pemerintah mengumumkan pelaksanaan peraturan untuk menghentikan penyelundupan karet ke Singapura, meskipun sebenarnya cukup naif untuk mengharapkan keberhasilan, apalagi jika dilihat bagaimana relasi yang terbangun sejak lama antara elit di daerah dengan aktivitas penyelundupan terutama di masa revolusi.

Politisi dan elit lokal di Palembang sudah sering terlibat dalam penyelundupan dengan Singapura, bahkan pejabat pemerintah acapkali menjadi bagian dari penyelundupan.

Penyelundupan karet sering menjadi ihwal ketegangan dan persaingan, tidak hanya antara pemerintah dan penyelundup, tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pedagang.

Pada akhirnya perseteruan ini memuncak menjadi krisis politik nasional pada paruh kedua tahun 1950an.

Di masa revolusi, blokade laut yang dilakukan Belanda telah menjadikan aksi penyelundupan sebagai sarana utama memenuhi kebutuhan perang dan dalam kondisi seperti itu aktivitas penyelundupan adalah aksi legal yang direstui oleh para elit Republik Indonesia. Dampaknya ialah para elit Indonesia baik di daerah maupun pusat, baik komandan komandan di daerah ataupun perusahaan swasta berusaha memperluas kepentingan bisnis mereka.

Situasi ini pula yang kemudian memunculkan “tentara-pedagang”, komandam komandan militer yang memanfaatkan hasil-hasil bumi di daerah kekuasaannya sebagai sumber ekonomi“.

Pemerintah Indonesia menemukan lebih banyak lagi kasus penyelundupan yang melibatkan aparat pejabat di daerah yang terlibat dalam mempermulus aksi penyelundupan.

Kasus ini menarik perhatian banyak orang di Palembang, namun seperti sudah rahasia umum bahwa hubungan antara penyelundup dan pejabat telah meluas.

Hubungan antara pemimpin politik dan militer daerah dengan para pedagang penyelundup yang sudah terjalin sejak revolusi menjadi salah satu penyebab lainnya mengapa penindakan dan pencegahan penyelundupan acap kali tidak berjalan efektif.

Kasus penyelundupan ataupun kebijakan penindakan penyelundupan mengakibatkan perseteruan kekuasaan antara elit, terutama antara pusat dan daerah.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat terkait budidaya karet dianggap oleh para elit daerah hanya akal-akalan pusat untuk menyerap penghasilan daerah ke Jakarta.

Acap kali kebijakan tersebut tidak didasarkan atas pemahaman teknis yang benar atas kondisi nyata di daerah sehingga cenderung malah akan menurunkan keuntungan dan mengacaukan jalur perdagangan karet yang sudah ada.

Di samping itu, keberatan paling pokok ialah karena campur tangan pusat mengusik kenyamanan para elit daerah mendapatkan kesempatan akses ekonomi yang cukup besar dari hubungannya dengan para pedagang penyelundup.

Baca Juga :   Menguatnya Pragmatisme Politik dan Defisit Demokrasi dalam Pilkada Palembang

Penyelundupan dapat ditempatkan juga sebagai salah satu cara di mana para pemimpin lokal bisa lepas dari kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi mereka.

Kekecewaan masyarakat Palembang terhadap Pemerintah Pusat semakin meningkat setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat yang tidak juga menyelesaikan tuntutan-tuntutan terkait perbaikan ekonomi bahkan semakin memperlihatkan keinginan pusat menguasai pendapatan dari daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 1956 mengenai perimbangan keuangan dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah (subsidi), dan hasil perusahaan daerah.

Daerah merasa dicurangi karena dalam kebijakan tersebut Pemerintah Pusat “mencuri” pendapatan daerah melalui pajak-pajak yang “gemuk”, sementara pajak yang besarannya tidak terlalu besar dipersilahkan untuk diolah oleh daerah. Implikasi peraturan tersebut tidak merubah kontrol Pemerintah Pusat dalam perdagangan karet di Palembang.

Pajak daerah saat itu belumlah mengatur secara rinci bentuk-bentuk usaha dan perdagangan yang memperbolehkan pemerintah daerah memungut pajak.

Retribusi daerah yang berasal dari pungutan izin perdagangan karet telah sejak lama diambilalih oleh Pemerintah melalui kebijakan lisensi yang diatur langsung oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu, perusahaan daerah masih terkendala dengan infrastruktur dan permodalan dari daerah yang justru sumbernya banyak dikuasai oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, masyarakat di Palembang merasa bahwa keinginan membangun daerah sesuai dengan potensi ekonomi yang mereka miliki terasa dihambat oleh Pemerintah Pusat.

Kekecewaan lainnya didapat ialah dengan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1957 mengenai pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut representasi politik masyarakat daerah hanya terbatas pada DPRD, sementara pimpinan eksekutif di daerah yakni kepala daerah, masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan harus disetujui oleh Presiden.

Akibatnya, kepala daerah, terutama gubernur, hanyalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengawasi daerah.

Apalagi gubernur Sumatera Selatan pada saat itu dijabat oleh Winarno Danuatmodjo, seorang anggota PNI yang berasal dari Jawa dan ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat.

Tuntutan awal masyarakat dan tokoh-tokoh dari Palembang yang sifat tuntutannya lebih karena faktor ekonomi kemudian ikut terseret menjadi sangat politis dan mengarah ke separatisme karena di dalamnya bercampur baur dengan kepentingan politik partai dan konflik internal AD antara komando pusat dan para panglima di daerah.

Masuknya Palembang dalam pusaran konflik serius antara Pemerintah Pusat dan pihak pembangkang disebabkan karena bertemunya ketidakpuasan dari berbagai pihak dalam satu wadah dengan sasaran yang sama, yakni Pemerintah Pusat.
Sadar dengan tuntutan ekonomi dan perluasan otonomi yang disuarakan daerah.

Pemerintah Pusat mulai melakukan pendekatan yang lebih realistis. Setelah melalui serangkaian negosiasi sejak Desember 1956, Pemerintah Pusat setuju untuk meningkatkan otonomi daerah, dan mengirimkan total Rp. 370 Juta bagi Sumatera Selatan dan Rp. 150 Juta untuk Sumatera Tengah guna pembangunan daerah.

Selain itu, pusat berjanji akan meningkatkan pelaksanaan undang-undang desentralisasi untuk memberikan otonomi administratif dan fiskal yang lebih besar. Melalui undang-undang itu, jumlah propinsi di Indonesia bertambah dari sembilan menjadi lima belas; kepala distrik akan dipilih oleh dewan-dewan lokal, bukan diangkat oleh pusat; pemerintah kota praja akan dipulihkan kembali di Sumatera Tengah.

Pada April 1957, Perdana Menteri Djuanda berjanji akan memperluas proyek-proyek pekerjaan umum di luar Jawa.

Tindakan dari pemerintah yang paling dinanti oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ialah pembangunan.
Sejak pertengahan tahun 1950-an wacana modernisasi semakin menggema namun karena realisasinya yang lemah sehingga masyarakat di daerah merasa tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang.

Proyek-proyek infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan jembatan di pedalaman, terutama di daerah yang banyak menghasilkan komoditas hasil perkebunan mulai diselenggarakan.
Pembangunan di Palembang dan Sumatera Selatan mengalami hambatan karena selain masalah pendanaan juga masalah kemampuan sumber daya manusia, di mana orang-orang yang ahli dalam bidang pembangunan dan perencanaan daerah sulit ditemukan di Palembang.

Sumber :
1. Ryllian Chandra , MA, Kontestasi Politik di Palembang 1950-1970 ( Dinamika Politik Islam Dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru), Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015

2. https://infobelga.wordpress.com/2016/04/05/sejarah-perkebunan-karet-di-sumatera-selatan/

3. Wikipedia

4. Karet dan Perubahan Sosial Ekonomi Petani Di Karesidenan Palembang Tahun 1921-1930, Windari, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas IlmuSosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Kaum Tuo – Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942, Jeroen Peeters , Jakarta 1997

6. Mohamad Isa, Pejuang Kemerdekaan Yanag Visioner, Feris Yuarsa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016


Penulis: Dudy Oskandar (Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here