Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Daerah Kampanye Via Medsos, Caleg Wajib Daftarkan Akun Ke KPU

Kampanye Via Medsos, Caleg Wajib Daftarkan Akun Ke KPU

Tanggal : Pukul :
726
0
Ketua KPUD OKU Naning Wijaya

Baturaja, Detik Sumsel – Bagi calon Legislatif atau pun pendukungnya yang hendak berkampanye melalui media sosial wajib mendaftarkan akun medsos masing-masing ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU OKU Naning Wijaya, Selasa (9/10).

Dijelaskan Naning, hal ini berdasarkan Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu 2019, disebutkan, jika seorang caleg berkampanye melalui media sosial pada 23 September hingga 13 April mendatang. “Akun Sosmed yang boleh dipakai kampanye hanya akun yang telah didaftarkan oleh partai atau Caleg ke KPU,” ucap Naning.

Diterangkan Naning, akun media sosial yang didaftarkan yakni akun facebook, Instagram atau akun dalam bentuk apapun di media sosial yang digunakan untuk berkampanye melalui media sosial.

“Setiap akun yang tidak terdaftar di KPU namun memposting atau dipakai untuk kampanye seorang caleg adalah sebagai bentuk pelanggaran,” tegas Naning.

Dicontohkan Naning, jika seorang ibu rumah tangga memposting suami atau anggota keluarga lainnya yang merupakan caleg yang telah terdaftar di Daftar Caleg Tetap (DCT) namun tidak mendaftarkan akun tersebut ke KPU, maka hal itu merupakan pelanggaran. “Namun, jika akun tersebut telah didaftarkan ke KPU, hal tersebut tidak masuk dalam kategori pelanggaran,”jelasnya.

Diungkapkan Naning, jika akun yang tidak didaftarkan ke KPU namun memposting caleg, hal itu akan berdampak ke Caleg. “Kita himbau kepada masyarakat agar jangan mengkampanyekan pilihannya melalui akun yang tidak terdaftar di KPU,” tukas Naning.

Sementara itu Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya SP saat dikonfirmasi terkait kampanye di sosial media mengatakan, jika dalam posisi ini jalurnya ada di wilayah KPU karena hal tersebut sudah tertuang didalam PKPU.

“Memang jika kampanye melalui sosmed akun caleg tersebut harus terdaftar, silakan tanya KPU karena itu ranah KPU jika ada pelanggaran silakan lapor ke Bawaslu bentuk pelanggaran tersebut,”pungkasnya. (fei)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here