Detik
Pemprov

KAD Anti Korupsi Sumsel dan KPK Beri Pemahaman Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Palembang, Detik Sumsel – Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pemahaman terkait regulasi-regulasi yang mesti dipatuhi pihak swasta dalam pekerjaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi. di Gedung KADIN Sumsel Senin (30/11/2020) .

Satgas Pencegahan Wilayah II (wilayah Sumsel Banten Kalteng dan Sulteng), Wahyudi mengatakan KPK saat ini mempunyai prinsip dan upaya untuk program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Sama, satu prinsip dengan KD. Pada prinsipnya kita di sini dalam upaya bersama-sama terkait dengan kesuksesan program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi. jadi secara khusus, untuk program-program perlu dukungan dari swasta,”ungkap Wahyudi.

Baca Juga :   Jokowi Akrab dengan Panggilan Mbah Owi

Ia mengatakan, selanjutnya pihaknya akan melakukan koordinasi-koordinasi lebih rutin lagi, terutama masukan-masukan yang konstruktif (membangun) untuk perbaikan tata kelola pemerintah. Terkait pencegahan korupsi, KPK menyarankan bagi para pelaku usaha untuk tetap mematuhi segala bentuk regulasi yang ada.

“Kan, sudah ada regulasi-regulasinya, patuhi itu regulasi-regulasinya, berjalan sesuai dengan koridor yang ada, bila ada hambatan-hambatan itu bisa dikomunikasikan. Prinsipnya, komunikasi itu sesuai dengan regulasi yang ada,” imbaunya.

Ia menegaskan bahwa dari KAD ini berkomitmen untuk membantu program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga :   Pemkot Sepakati Perjajian Kerjasama Host to Host dengan BPN Palembang

Sementara itu, Ketua KAD Anti Korupsi Sumsel, Husyam menjelaskan Pertemuan ini merupakan pertemuan silaturahmi antara KPK dan Komite Advokasi Daerah (KAD) dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan terutama hubungan pemerintah daerah dengan pelaku usaha.

Karena dalam kegiatan perusahaan ini berkaitan denga perizinan, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa terjadi kolusi, korupsi. Untuk itu upaya-upaya pencegahan itu harus dibangun dari awal,” ujar Husyam.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi oleh para pelaku usaha dengan dimediasi oleh KPK. (fir)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Firwanto M. Isa

Firwanto M. Isa

Check Also

Walikota Pagaralam Terima SK Penugasan dari BPH Migas

Pagaralam, Detik Sumsel- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyerahkan SK Penugasan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *