Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Liputan Khusus Kabut Asap Kembali Ancam Sumsel

Kabut Asap Kembali Ancam Sumsel

Tanggal : Pukul :
339
0
Tim pemadam api berjibaku memadamkan karhutbunlah di lokasi pelosok hutan kawasan Kabupaten Ogan Ilir. (Foto: BPBD Sumsel)

Lipsus, Detik Sumsel – Warga Sumatera Selatan (Sumsel) pasti tak mudah melupakan kasus kabut asap di tahun 2015 silam. Saat itu, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah di Sumsel, menyebabkan meluasnya bencana kabut asap.

Presiden Joko Widodo pun saat itu beberapa kali meninjau langsung kondisi lahan yang terbakar oleh oknum tak bertanggung jawab. Kasus serupa terus berlanjut setiap tahunnya, meski sejak tahun 2016 hingga 2018 lalu, karhutla yang terjadi tidak terlalu parah.

Meski begitu, kejadian tersebut diprediksi akan kembali terjadi lagi tahun ini dengan jumlah yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini kondisi kemarau lebih kering dibanding tahun lalu. Kondisi ini jelas lebih mudah memicu terjadinya kebakaran pada lahan dan hutan karena tanah yang lebih kering.

Dari data BPBD, hingga 18 Juli lalu, sudah 116,3 hektare (Ha) lahan yang terbakar dari beberapa wilayah kabupaten kota di Sumsel.

Ilustrasi/Grafis: Raam/Detim Sumsel

Seperti tahun-tahun sebelumnya, karhutla paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir seluas 53,8 Ha diikuti Kabupaten PALI dengan luas lahan 53,5 Ha.

Seperti laporan BPBD OI pada 16 Juli lalu, terjadi karhutla di Desa Meranjat III/Tanjung Dayang Selatan Kecamatan Indralaya.

Kebakaran terjadi pada lahan berupa semak belukar dan ranting kering seluas 2,5 Ha dan dibutuhkan lebih dari tiga jam untuk memadamkannya. Karena karakter lahan berupa gambut tipis dan jauh dari sumber air, petugas BPBD mengaku kesulitan memadamkan api.

Menurut Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ansori, pihaknya terus berupaya maksimal agar dampaknya tidak lebih dari tahun kemarin. Kasus karhutla pun diprediksinya terus akan terjadi hingga puncak musim kemarau pada Agustus – September. “Daerah rawan karhutla yang menjadi perhatian adalah lahan gambut, karena jika terbakar sulit dipadamkan dan cepat meluas,” jelasnya.

Baca Juga :   Ini Ciri-Ciri Demo Murni dan Demo Bayaran
Petugas gabungan dari BPBD OI, Koramil, dan Polres tampak memadamkan api karhutbunlah di wilayah Ogan Ilir. (Foto: BPBD Sumsel).

Ia menyebutkan, pihaknya mengantisipasi karhutla terjadi di OKI dan Muba. Selain itu, Banyuasin dan OI juga menjadi prioritas mengingat kedua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Palembang ini memiliki banyak lahan tidur yang kosong dan mudah terbakar.

“Asapnya jika terjadi kebakaran bisa langsung masuk ke Palembang. Kami juga selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membakar jika akan membuka lahan. Karena pembakaran hutan dan lahan mengancam hukuman pidana bagi pelakunya,” ujarnya.

Sosialisasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan juga dilakukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Satgas Kathutlah) Kecamatan Pengandonan yang juga melakukan patroli bersama. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutlah mengingat saat ini memasuki musim kemarau. Danramil Pengandonan Kapt Marzani mengimbau kepada seluruh petani daerah setempat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan.
“Jangan melakukan pembakaran lahan, karena berakibat fatal jika api merambah ke lahan warga lain dan hutan yang ada,” pesan Danramil.

Sesuai prediksi BPBD, kebakaran lahan gambut selalu terjadi di Kabupaten OKI yang memasuki bulan Juli lalu mulai meluas. Saat ini, petugas gabungan tengah melakukan pemadaman di Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, OKI.

“Untuk data luasan lahan yang terbakar belum masuk karena petugas masih di lapangan. Tentu, harus ada sinkronisasi data dari semua petugas, baik TNI, Manggala Agni, dan pihak lainnya. Nanti kalau sudah terangkum diinformasikan lagi,” kata Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin didampingi Kasi Bencana BPBD OKI, Fahrul, Kamis (18/7) lalu.

Kendatipun terjadi kebakaran di Tulung Selapan dan Jejawi, namun situasi tetap kondusif. Bahkan pasukan pemadam  dipertebal hingga 10 kekuatan. Dia mengaku pada September mendatang terjadi potensi kebakaran lahan yang lebih ekstrim lantaran kemarau berkepanjangan.

Baca Juga :   HD Bangga Orang OKU jadi Ketua KPK

Setidaknya ada sembilan kecamatan rawan kebakaran lahan diantaranya Tulung Selapan, Air Sugihan, Pampangan, Pangkalan Lampam, Sungai Menang, Cengal, Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk.

“Saat ini, kami lebih berkonsentrasi pada 70 persen pencegahan dan 30 persen eksekusi di lapangan. Terkait kebijakan geser pasukan Kodim, merupakan bantuan Batalion 141 lebih fokus di 28 desa di OKI untuk melakukan upaya preventif kebakaran lahan,” jelasnya.

Tim mengaku kesulitan memadamkan api karena lokasi yang masuk hingga ke pelosok kawasan hutan.

Kondisi serupa juga sudah mulai terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muba, Indita Punama, SSos MSi, pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait di Muba, telah berupaya mengantisipasi kasus karhutla dengan berbagai cara. Karena utuk mengatasi kebakaran adalah tanggung jawab bersama bukan hanya Pemkab Muba ataupun TNI dan Polri.

“Kita sudah sangat sadar Muba ini adalah daerah yang sangat rentan terjadi Karhutlah, karena daerah kita termasuk daerah gambut dan sangat rawan kebakaran hutan, untuk itulah kita perlu bersinergi dan mencari solusi menanggulangi bencana tahunan yang melanda Muba ini,” katanya.

Indita mengungkapkan, mulai Januari sampai awal Juli, terdapat 48 hot spot atau titik api yang terpantau oleh satelit. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh pembakaran lahan oleh masyarakat yang membuka perkebunan. Selain itu, lanjutnya, yang terbanyak berada di Kecamatan Babat Toman. “Kita terus pantau jumlah titik hotspot, di seluruh wilayah Muba. Memang selalu ada, tetapi tidak berlangsung lama,” ungkapnya.

Wakil Bupati Muba Beni Hernedi belum lama ini, mengatakan bahwa  dalam mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu peran serta dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan dan kehutanan. “Termasuk kesadaran kita masyarakat Muba seluruhya untuk waspada kebakaran pasca musim kemarau, jangan membakar lahan,” imbaunya. (tim)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here