Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Ikon Pemberantasan Korupsi

Ikon Pemberantasan Korupsi

Tanggal : Pukul :
784
0
Oleh: Alip D. Pratama, MH

Menyimak diskusi hangat yang diselenggarakan oleh IndonesialawyerClub (ILC), kemarin malam, selasa, 23 Juli 2019, pukul 20.00 wib, yang mengangkat tema tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu memberikan tambahan wawasan tersendiri bagi kita, selaku warga negara indonesia yang membutuhkan pencerdasan terkait isu penegakkan hukum di republik ini yang semakin hari, semakin mengalami disorientasi pada tataran aplikasinya.


Disorientasi yang dimaksud adalah, ketika hukum di negeri ini, terasa nampak sangat tajam ke bawah, kepada alit, yang tidak memiliki daya dan kuasa untuk melawan dan membela diri di hadapan mahkamah peradilan di negeri ini, namun terlihat sangat tumpul ke atas, ke elit di negeri ini, yang dengan kuasa, daya dan kapital yang dimilikinya, mampu berkelit, sehingga bisa terhindar dari penegakkan hukum.

Sebagaimana yang kita tahu, di negeri ini, ada beberapa mega kasus, yang hingga hari ini, tak jelas kelanjutannya bagaimana. Kita bisa sebut seperti BLBI, Century, dan lainnya. Kasus-kasus tersebut bukanlah levelan kasus receh. Sebab, kerugian yang diderita negara karenanya, sangatlah besar.

Namun, karena permainan kekuasaan, intrik politik, dan relasi yang dominan dunia politik beserta aktor-aktornya, terhadap dunia hukum beserta aktor-aktornya, membuat semua isu penegakkan hukum yang berskala masif itu, kehilangan relevansinya sampai saat ini.

Bahkan kasus itupun kemudian berubah menjadi bahan kampanye musiman, yang selalu mengemuka, dari mulut manis para penjual janji-janji kosong ketika momen pemilu lima tahunan datang. Namun ketika terpilih menjadi penguasa, hilang sudah janji-janji tadi beserta terciptanya rekonsiliasi elit yang kerap kali tersaji bak pertunjukkan drama kolosal yang  menyedot atensi publik dengan begitu hebatnya.

Harapan Kawula Elit

Korupsi, secara literal, menurut MerriamWebsterEnglishDictonary,berasal dari kata corruptus yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (tochangefromgoodto bad in morrals, manners, oractions); rot, spoil(rontok, rusak). Sementara, secara hukum, menurut black’slawdictionary, korupsi adalah ‘sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain’ (anactdonewithanintenttogivesomeadvantageinconsistentwithofficialdutyandtherightofothers). Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan bahwa korupsi itu adalah ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara’.

Dalam tulisan pendeknya, Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pada mulanya, KPK ini menemui jalan yang berliku ketika pertama kali hendak dilahirkan sebagai sebuah lembaga khusus yang tugasnya menyelesaikan beberapa problematika mendasar di republik ini, khususnya urusan korupsi. Menurut beliau, Fraksi PPP lah yang awalnya mengambil inisiasi untuk mendirikan sebuah lembaga khusus dibidang penanganan korupsi, yang kemudian dicantumkan dalam pasal 43 UU NO 31 Tahun 1999. Pembentukan KPK sempat tergantung selama dua tahun, karena menurutnya, Pemerintah dan Parlemen masih ragu akan keberdayaan lembaga baru tersebut.

Namun keraguan itu kemudian dihapus, setelah beberapa orang yang memang sangat concern dengan urusan penegakkan hukum dan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah Prof. Romli sendiri, melakukan kajian intensif secara komparasi ke negara-negara yang dianggap penegakkan dan penanggulangan masalah korupsinya bagus dan modern. Tak lama setelah kajian itu dilakukan, kemudian lahirlah payung hukum KPK,  yakni UU No. 30 Tahun 2002. Lembaga tersebut diberikan otoritas yang sangat luar biasa, yang disebabkan karena korupsi dipandang -pada waktu itu- sebagai jenis kejahatan yang luar biasa, makanya perlu penangan yang juga ‘luar biasa’ atasnya.

Terbentuknya KPK, dan selesainya kita dalam mengelola masa transisi pasca pergantian pucuk kekuasaan dari rezim Orba, membuat munculnya asa baru yang tengah mendera jiwa para kawula alit pada waktu itu. Dan rasanya, ekspektasi yang besar terhadap lembaga yang memiliki kewenangan yang juga sangat luar biasa di dalam upaya pemberantasan korupsi juga berbanding lurus.

Kita ingat pada waktu itu, hampir tanpa jeda, media televisi kita sibuk memberitakan tentang kerja-kerja taktis KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. KPK menyasar siapa saja, termasuk lembaga apapun, sepanjang lembaga dan aktor-aktornya, memang dianggap cukup syarat berdasarkan tolok ukur yang dikandung di dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk dianggap telah merugikan keuangan negara, dan melakukan tindak pidana korupsi.

Senang sekali kala itu, kawula alit menonton beraneka ragam orang-orang yang notabenenya adalah kalangan elit politik, maupun elitbirokrat di negeri ini, tiba-tiba diciduk KPK, dipaksa mengenakan jas orange, khas seorang yang tengah tersandung masalah tindak pidana korupsi. Wajahnya kemudian menghiasi media-media cetak maupun elektronik seantero negeri. Asa itu kemudian kembali bergelora. Bahwa, KPK, akan menjadi sebuah harapan baru, bagi kawul alit, yang telah bosan dan jengah, dengan berbagai macam penegakkan hukum yang tebang pilih di negeri ini.

Pimpinan KPK kemudian menjadi ‘dewa-dewi’ baru yang dipuja oleh publik. Semuanya setuju dan bersedia, menjadi bagian, dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini, dengan KPK sebagai ikonnya pada waktu itu. Anak-anak muda mulai bercita-cita, kelak ketika dewasa nanti, bisa menjadi bagian dari penyidik-penyidik KPK yang gahar, lagi keren tersebut.

Semua mimpi-mimpi indah tersebut, segera berakhir, ketika, KPK kemudian bergerak menuju institusi yang hanya fokus terhadap penindakan kasus korupsi saja. Khususnya terhadap kasus yang sifatnya ‘operasi tangkap tangan/OTT’. OTT ini membuat KPK menjadi mimpi buruk bagi kelompok politisi, lembaga kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman. Sebab, KPK dengan amat atraktif, bergerak secara sporadis, menyapu siapa saja yang dianggap pelaku korupsi, dengan bermodalkan kewenangan yang extraordinary, serta alat sadap yang digunakan guna mengidentifikasi adanya potensi penyalah gunaan uang negara di republik ini.

Sebab yang ditumbur itu adalah kolega lintas institusi penyelenggara negara dan penegak hukum, maka muncullah polemik seputar sepak terjang KPK di negeri ini. Di satu sisi, ada yang bersuara agar KPK mulai fokus pada kerja pencegahan juga, sembari menemukan sistem yang kompatibel, guna menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Sehingga, kasus korupsi dari hari ke hari kian berkurang, bukan sebaliknya, kian hari kian tak terhitung, dan kita sebagai kawula alit, mulai jengah dan mulai, menonton pertunjukkan adu kuat dan hebat antara KPK (khususnya pimpinannya), dengan institusi lainnya.

Suara lainnya menginginkan agar KPK tetaplah seperti ini. Setiap minggu, bila perlu setiap hari, memproduksi suguhan-suguhan pertunjukkan tangkap tangan di layar kaca dan media cetak, sehingga rakyat bersuka ria dengan adegan pertunjukkan pemberantasan korupsi, namun dipenuhi oleh bias popularitas dan plot-plot yang diciptakan demi kepentingan publisitas para elit pimpinan KPK. Kalau perlu, para juru bicara (jubir) KPK, memiliki intensitas yang rutin untuk tampil di layar kaca, sehingga, mengalahkan intensitas Presiden sebagai pemangku otoritas yang paling besar di Republik ini.

Dua aliran besar ini, kerap kali berbenturan dengan amat sangat hebat di arena ILC, yang dipandu dengan cukup proporsional oleh Bang Karni Ilyas. Benturannya memang tidak sampai menumpahkan darah, namun, sudah cukup membuat heboh satu jagad, karena dasar argumentasi mereka yang amat sangat ngotot, lagi terkesan memaksakan.

Secara tidak sadar, penegakkan hukum kita, dalam konteks pemberantasan korupsi, mulai bergeser, dari sebuah peristiwa hukum, yang seharusnya steril dari intervensi kekuasaan dan politik, menuju sebaliknya. Bahkan, kesannya, ada semacam upaya agar pemberantasan korupsi oleh KPK ini diberikan efek ‘drama’ di dalamnya. Sehingga, rutin setiap kurun waktu tertentu, drama OTT tersebut muncul ke permukaan dan menjadi ‘wajah depan’ setiap harian nasional di negeri ini.

Memupuk Harapan

Tentu kita tidak menghendaki lajunya pemberantasan korupsi di negeri ini melenceng dari tujuan awalnya. Investasi besar kita terhadap berdirinya KPK, harus membuahkan hasil yang sepadan. Karenanya, lembaga ini harus diselamatkan dari upaya-upaya yang terlihat ‘sistematis’ oleh kelompok kekuasaan tertentu, untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang tugasnya hanya menebar sensasi sesaat saja.

Maka pertama, harus dimulai dari komitmen Presiden Republik Indonesia, sebagai aktor utama pemberantasan korupsi di indonesia. Seberapa besar komitmen Presiden terhadap isu ini, akan ditunjukkan melalui perannya yang tidak kecil dalam mengelola ‘gesekan’ yang sering terjadi antar lembaga negara penegak hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, di samping KPK, ada juga Polri, Jaksa, dan Kehakiman. Maka setiap institusi itu harus bergerak harmoni, tunduk dalam kendali dirigen Presiden. Hanya Presidenlah, yang mampu mengatasi persoalan-persoalan ekses tersebut. Presiden juga harus mulai menyiapkan tim panitia seleksi pimpinan KPK yang benar-benar mampu menerjemahkan visi besar presiden dalam rangka pemberantasan korupsi. Sehingga Tim Pansel ini yang kemudian bertugas menerjemahkan visi tersebut dalam rupa menemukan manusia-manusia yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut sebagai pimpinan KPK yang akan datang. Akan tetapi, sebagai catatan pentingnya, perlu juga sistem kontrol yang membuat Presiden tidak memanfaatkan instrumen tersebut untuk kepentingan kekuasaannya.

Kedua, seleksi pimpinan KPK haruslah dilakukan dengan amat sangat selektif dan mendalam. Selektif dalam artian, jangan sampai nanti ada pimpinan KPK yang diluluskan tapi sebenarnya ‘over capacity’, sebab titipan dari kelompok tertentu. Dan mendalam maksudnya agar dalam proses penelusuran jejak identitas, kekayaan, ataupun pengujian mengenai kapasitas mereka sebagai calon pimpinan KPK mestilah dilakukan secara mendalam. Pansel Pimpinan KPK harus mendalami betul semua item tadi, sehingga diketahuilah profil capim KPK yang mana layak dan memiliki integritas, dan yang mana yang tidak layak dan tidak berintegritas.

Ketiga, sebagai simbol pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK harus mampu menjalin kemitraan strategis terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang telah dimandatkan oleh konstitusi kita. Sehingga, terciptalah sinergisasi dalam pemberantasan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan terpadu.

Keempat, amat sangat perlu dipahami oleh KPK ke depan, agar berorientasi kepada pemberantasan korupsi yang sistematis dan memiliki prioritas. Sehingga tidak menimbulkan ekses negatif terhadap tindak-tanduk KPK tersebut dalam praktik. Misal: tendensi pelemahan wibawa institusi negara penegak hukum, ataupun mengedepankan publisitas dalam pemberantasan korupsi, sehingga lebih berfokus terhadap OTT yang sesungguhnya adalah masalah hilir dari pemberantasan korupsi. Pemahaman yang utuh mengenai hulu masalah korupsi, dan menciptakan sistem yang kuat dan tangguh, sehingga membuat setiap elemen di pemerintahan tidak memiliki ruang yang bebas lagi untuk melakukan pidana korupsi, seharusnya menjadi prioritas KPK dan elemen negarawan yang ada di republik ini.


Penulis : Alip D. Pratama, MH (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Center forDemocracyandCivilizationStudies, CDCS)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here