Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Palembang Hasil Evaluasi, Bawaslu Sumsel Ungkap Tiga Tahapan Rawan Pelanggaran Pemilu

Hasil Evaluasi, Bawaslu Sumsel Ungkap Tiga Tahapan Rawan Pelanggaran Pemilu

Tanggal : Pukul :
143
0

Palembang, Detik Sumsel – Dalam pesta demokrasi, tahapan pemungutan, penghitungan,dan rekapitulasi hasil perolehan suara menjadi tahapan yang paling rawan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Imum (Bawaslu) Sumsel, diketahui bahwa pada pemilu 2019, sebagian besar laporan, dan temuan pelanggaran pemilu pada tahapan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Iin Irwanto, pada media gathering yang digelar Bawaslu Provinsi Sumsel di salah satu resto di Jalan Demang Lebar Daun,Palembang,Kamis (7/11), yang dihadiri tiga Komisioner yang lainnya.

Pada pemilu 2019 ungkap Iin, Bawaslu Sumsel mencatat 181 laporan dan temuan yang diterima. Dari jumlah tersebut terangnya,131 laporan dan temuan pada tahap pungut hitung.

Dilai itu, pada tahapan kampanye terdapat 46.628 pelanggaran APK secara etika dan estetika. Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan peringatan kepada Peserta Pemilu agar dilakukan penertiban.

“Atas rekomendasi tersebut ditindaklanjuti penertiban sejumlah 27.677 Alat Peraga Kampanye, selebihnya dilakukan pada saat masa tenang,”jelasnya.

Bawaslu Sumsel dikatakan Iin, juga menemukan adanya permasalahan krusial dalam pemilu, yakni pada tahapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada tahapan penyempurnaan DPT ditemukan data ganda dan Tidak Memenuhi Syarat tidak dicoret, terdapat warga yang belum rekam E-KTP, terdapat warga yang belum masuk sebagai DPT, terdapat pemilih TMS yang terdapat di dalam daftar pemilih tambahan serta perbedaan hasil rekapitulasi secara berjenjang dengan Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih).

“Dalam permasalahan tersebut, Bawaslu Sumsel merekomendasikan agar pemutakhiran data pemilih dilakukan secara akurat, dan penginputan SIDALIH dilakukan secara benar. Selain itu, kami mengingatkan masyarakat agar proaktif memastikan diri terdaftar sebagai pemilih,”imbuhnya.

Masalah krusial lainnya, teridentifikasi pada tahapan distribusi logistik terdapat Keterlambatan pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS DAN PPS pada saat hari pemungutan suara berlangsung di seluruh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Bawaslu Kab Banyuasin memberikan rekomendasi secara lisan berupa pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada 17 April 2019 malam hari, akan tetapi pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada 18 April 2019 pagi hari. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, KPU Banyuasin melaksanakan proses pemungutan suara berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada 18 April 2019.

“Kesalahan cetak surat suara dan pendistribusian logistik merupakan ranah KPU RI, dalam hal ini Bawaslu sudah melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan dan pengiriman surat suara dan logistik namun belum maksimal disebabkan akses yang terbatas,”jelasnya

“Ini akan menjadi perhatian kami ke depan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan memastikan agar pendistibusian logistik tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,”tandasnya.(Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here