Pemerintah Sumatera Selatan
ACT GLOBAL QURBAN
Beranda Liputan Khusus Harus Punya Pool Sendiri

Harus Punya Pool Sendiri

Tanggal : Pukul :
615
0
Foto: Firwanto/Detik Sumsel

Pengamat Transportasi Sumsel Prof Erika Buchori mengatakan perkembangan taksi dan ojek online sudah menjadi pembicaraan di berbagai negara, namun di Indonesia khususnya di Sumsel keberadaan dan antusias masyarakat untuk menjadi pengemudi dan penumpang kendaraan online sangat banyak sehingga menjadi persoalan baru.

“Kalau ini terus dibiarkan, justru akan menimbulkan persoalan baru. Pengemudi taksi dan ojek online ini harusnya dibuatkan pool sendiri sehingga tidak ngetem di sembarang tempat dan menyebabkan kemacetan,” ungkapnya kepada Detik Sumsel.

Menurutnya, Pemerintah punya hak untuk mengatur keberadaan taksi dan ojek online, dengan melihat atau survey dulu kondisi Taxi Online tersebut.”Pemerintah dapat mengetahui dengan pura-pura mau naik kendaraan online, di halaman-halaman dan jalanan kampus, diperkantoran di tempat pergantian moda stasiun LRT, KRL, bus dan sebagainya. Banyak sekali kumpulan online yang perlu diantisipasi dan diatur,” terangnya.

Persoal ini, lanjut dia, karena perusahaan taksi dan ojek online tidak mengatur tempat ngetemnya. Bahkan, Pemerintah dinilai menutup mata seolah keberadaan pengendara taksi dan ojek online itu ngetem di dunia maya, padahal ngetem di dunia nyata.

Baca Juga :   Gerakan Satu Gelas Beras, Cara Ojol Bantu Pekerja Harian

“Dilarang saja mereka ngetem ditempat-tempat mereka biasa ngetem. Ajak perusahaannya berunding tanyakan dimana lahan yang mereka sediakan sebagai pool. Kalau perusahaan punya modal menyewa lahan untuk pool-pool dan driver mereka bisa muter-muter atau bergerak sambil menunggu order dengan jangkauan dekat tentu tidak terlalu merugikan mereka, kalau lg sepi orderkan bisa istirahat di pool tertentu,” cetusnya.

Senada dikatakan Pemerhati Tranportasi kota Palembang Syaidina Ali, ia mengatakan bahwa persoalan takai online di Palembang karena ada pembiaran dari Pemerintah daerah yang tidak mengatur secara maksimal keberadaan taksi online.

“Pemerintah lambat mengatisipasi, Pemerintah itu tugasnya mengantisipasi, memberikan pelayanan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sebelum ada peraturan baru buatlah peraturan salah dan benar,” cetusnya.

Baca Juga :   Kejar Poin Sopir Taksol Berujung Maut

Menurutnya, kelemahan Pemerintah dengan pembiaran dan adanya kemajuan sistem transportasi yang tidak terantisipasi dengan keadaan, tapi itu hadir di Palembang.

“Sekarang timbul masalah mereka mangkal karena tidak diatur tadi, ada pelanggaran, kenapa tidak diatur, siapa yang mengawasi Taksi dan ojek online ini, ada proses pembiaran, polisi tidak, Dinas Perhubungan tidak, Pol PP tidak, terus siapo dio hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, masyarakat butuh pelayanan, angkutan massa tidak optimal, Oplet tidak maksimal sehingga masyarakat memilih naik taksi online.”Tapi mereka melanggar (Taksi Online) tapi dibiarkan, jadi bagaimana, tidak ada kepastian hukum dari pemerintah, pemerintah daerah harus hadir, atur dong, jangan tidak diatur, ajak orang yang ngerti untuk mengatasi,” imbuhnya.

“Tidak ada kemacetan yang tidak diatur dan dikendalikan itulah tugas Pemerintah,” pungkasnya. (fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here