Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Pendidikan GMART Soroti Lembaga Pendidikan Tidak Berizin

GMART Soroti Lembaga Pendidikan Tidak Berizin

Tanggal : Pukul :
216
0
GMART Soroti Lembaga Pendidikan Tidak Berizin
Ardi Pratama ketua Gerakan Mahasiswa Anti Radikal dan Terorisme (GMART)

Palembang, Detik Sumsel — Dunia pendidikan di Kota Palembang sempat dikejutkan dengan adanya aktivitas 2 (dua) perguruan tinggi yang tidak memiliki izin pendirian alias illegal. Padahal kedua perguruan tinggi tersebut berada di bawah naungan yayasan.

Pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab karena telah mengeluarkan ijazah yang outputnya (kredibel dan kualifait) pengguna ijazah dipertanyakan publik apakah perguruan tinggi tersebut sudah menyelenggarakan proses belajar mengajar yang sudah memenuhi sistem pendidikan nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Menanggapi hal tersebut ketua Gerakan Mahasiswa Anti Radikal dan Terorisme (GMART) angkat bicara menurutnya tidak hanya tingkat perguruan tinggi saja. Namun banyak pendidikan nonformal (PNF) dan lembaga pendidikan maupun tempat belajar/ kursus yang menawarkan pelatihan Bahasa misalnya, ketersediaan, legalitas dan kualitas pengajar harus diperhatikan. Karena ditengarai tidak berizin atau illegal.
Lembaga pendidikan maupun tempat kursus yang tidak berizin harusnya dapat ditindak karena telah menyalahi aturan.

“Seperti yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur terhadap lembaga pendidikan non formal Seven Language Center pada tahun 2017 dan sesuai pernyataan Direktur Pembinaan kursus dan pelatihan Kemendikbud RI, Dr. Yusuf Muhyiddin menuturkan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Indonesia harus terdaftar di pemerintah daerah. Harus legal dan prioritas pada lembaga yang sudah teragreditasi,”katanya kepada detiksumsel.com.

Baca Juga :   Tahun Terakhir Pelaksanaan UN, Muba Siap 100 Persen

Ardi Pratama meghimbau kiranya para orang tua dapat lebih selektif dan cermat dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui mutu satuan pendidikan adalah melihat status akreditasinya. Cara itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hinga perguruan tinggi (PT). Mutu pendidikan nonformal (PNF), lembaga kursus dan pelatihan juga dapat dinilai dari status akreditasinya. Semakin baik status akreditasinya berarti proses penjaminan mutunya semakin terjaga.

“Harus disadari bahwa akreditasi merupakan amanah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (UU Nomor 20 tahun 2003) dan peraturan pemerintah nomor 32/2013 tentang standar nasional pendidikan (SNP),”tambahnya.

Lebih lanjut Ardi mengatakan sangat miris terjadi, berdirinya satuan pendidikan tanpa izin/illegal tidak akan menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai amanah undang-undang, dimana kurikulum pendidikan yang dijalankan terkadang tidak menetapkan mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaran) dan nilai-nilai Pancasila, padahal tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

“Hal inilah yang menjadi peluang masuknya paham radikalisme di dunia pendidikan Indonesia yang menjadi keprihatinan banyak pihak saat ini, karena dapat memunculkan tindakan intoleransi pada para pelajar. Sifat naratif dan indoktrinatif melalui dunia pendidikan menimbulkan celah terjadinya Indoktrinasi paham radikal kepada para peserta didik,”

Baca Juga :   Telkomsel dan Ruang Guru Hadirkan Sekolah Online Gratis

Maka dari itu Ardi mengatakan perlunya peningkatan pemahaman dari pemerintah daerah khususnya baik terhadap guru dan siswa akan bahaya radikalisme menjadi penting untuk digalakkan. Ada beberapa narasi dalam perekrutan yang perlu kita pahami bersama.

Pertama kelompok radikal biasanya menggunakan narasi politik. Dengan memancing kegalauan anak-anak dan generasi millenial untuk melihat sisi kekurangan yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, serta memancing semagat jihad atas keadaan yang terjadi tanpa melihat akar masalah.

Kedua kelompok radikal menggunakan narasi historis, memunculkan peristiwa sejarah yang bukan membangkitkan wisdom atau kebijaksanaan, tetapi justru membangkitkan revenge atau dendam.

Ketiga narasi psikologis, atau menggelorakan tokoh-tokoh ekstrim/kekerasan sebagai pahlawan. Keempat Instrumental naration atau menganggap kekerasan sebagai solusi memecahkan masalah.

Kelima narasi keagamaan atau menggunakan ayat-ayat (sepotong/ sepenggal) untuk seolah-olah menunjukkan kebenaran agama yang hakiki/ menyesatkan, untuk merekrut anggota baru.

“Narasi-narasi diatas akan sangat mungkin dilakukan melalui dunia pendidikan khususnya pendidikan nonformal (PNF) ataupun lembaga pendidikan yang selama ini beroperasi tanpa izin/illegal yang notabenenya tidak diawasi dan terverifikasi oleh pemerintah,”pungkasnya.(oji)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here