Pemprov
Narasumber pada seminar ini adalah elis heviati dari kesdm, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Dr Tungkot Sipayung, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel Alex Sugiarto, Ketua DPP Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rina Sa'adah. Dan diikuti oleh puluhan pemuda tani dan mahasiswa perguruan tinggi di Sumsel. 

Gelar Seminar Pembangunan Industri Berkelanjutan Kelapa Sawit

Palembang, Detik Sumsel- Bekerja sama dengan BPDP KS Duta Pertanian Sumsel dan Pemuda Tani HKTI Muara Enim menggelar Seminar Nasional tentang Pembangunan Industri Berkelanjutan Kelapa Sawit dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), Senin (22/2) di Hotel Harper.

Narasumber pada seminar ini adalah elis heviati dari kesdm, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Dr Tungkot Sipayung, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel Alex Sugiarto, Ketua DPP Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rina Sa’adah. Dan diikuti oleh puluhan pemuda tani dan mahasiswa perguruan tinggi di Sumsel.

Seminar dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Sumsel, Ekowati, ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berharap mendapatkan rekomendasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

“Dalam seminar ini kita bahas tentang industri sawit dan SDGs, ada 17 tujuan yang fokusnya pada kesejahteraan. Jadi bagaimana nanti dalam seminar ini pemerintah mendapatkan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan stakeholder sawit dalam hal ini petaninya,” katanya.

Baca Juga :   Danlanud SMH: Kembangkan Potensi Dirgantara Untuk Masyarakat

Sedangkan gusti selaku ketua ikatan duta pertanian sumsel menyampaikan dalam sambutannya bahwa Industri sawit mampu menyelamatkan ekonomi dan menyerap lapangan kerja yang besar.

“Industri sawit ini cukup dominan dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara non migas yaitu sekitar 83% dari surplus neraca perdagangan non migas (periode Januari-Desember 2020), Sementara kontribusi sawit dari sisi jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta orang,” ujar Gusti.

Namun untuk memastikan usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan perundangan maka memang perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

“Sebenarnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ispo ) pada tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Perpres ini patut di apresiasi karena diperlukannya sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan” tuturnya

Baca Juga :   USS dan PWI Sumsel Jalin Kerjasama 

Sedangkan menurut Alex Sugiarto sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

“Saat ini sudah 33 dari 75 anggota GAPKI Sumsel yang sudah tersertifikasi ISPO. Tahun ini kita target semua anggota sudah ISPO,”
Menurutnya, ketika perusahaan ikut ISPO artinya semua sudah sustainable termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh anggota GAPKI Sumsel.(ril)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Endang

Avatar

Check Also

Gubernur Targetkan Realisasi Vaksinasi di Sumsel Capai Angka 80 Persen

Palembang, Detik Sumsel –  Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memutus mata …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *