Pemprov
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel, Panca Hadi Suryatno, saat kegiatan paparan didepan media. (M. Tohir/Detiksumsel.com)

Fintech Lokal Harus Segera Mendaftar ke OJK Pusat

Palembang, Detik Sumsel – Semakin pesatnya perkembangan teknologi, kini perusahaan fintech peer to peer (P2P) Lending tidak hanya didirikan oleh pengusaha di Jakarta. Beberapa diantara pun ada yang lahir dari berbagai daerah tidak terkecuali di Palembang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel, Panca Hadi Suryatno, mengatakan meski dibuat dan beroperasional di daerah, fintech lokal tetap harus mendaftarkan fintech yang dikelola ke kantor OJK Pusat di Jakarta.

“Fintech lokal harus segera mendaftarkan diri agar diberi izin operasional. Untuk semua proses pendaftaran belum bisa di kantor perkawilan, harus ke pusat,” katanya pada kegiatan Media Sharing bersama media, Selasa (25/06)

Lamanya proses pengajuan pendaftaran paling lambat akan dilakukan 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

Ia menambahkan, dalam masa pengajuan tersebut akan ditentukan apakah fintech tersebut laik artinya pendaftaran diterima atau ditolak karena ada beberapa dokumen yang kurang.

Baca Juga :   BSB Tawarkan Bunga Ringan Khusus ASN dan Pensiunan Lewat KSG

Jika pengajuan pendaftaran diterima maka lembaga pengelola fintech tersebut akan lembaga yang mengelola fintech tersebut akan diundang untuk melakukan presentasi produk dan bila laik akan dipromosikan sebagai fintech yang terdaftar.

“Tim dari OJK Pusat juga akan menguji keandalan sistem dan melakukan site visit hingga fintech benar-benar lulus proses pendaftaran,” jelas Panca.

Setelah proses pendaftaran, fintech yang baru terdaftar juga diwajibkan untuk melakukan pengajuan izin. Proses perizinan paling lama satu tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal.

Persetujuan permohonan izin paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen sesuai persyaratan.

“Fintech terdaftar harus melakukan pelaporan kinerja berkala 3 bulan dan untuk fintech berizin harus melakukan pelaporan bulanan dan tahunan. Terkait ini juga hal-hal lainnya tentang fintech bisa diakses di www.ojk.go.id atau dengan berkonsultasi dengan kantor perwakilan OJK,” katanya

Baca Juga :   Sensus Penduduk Online Diperpanjang Hingga 29 Mei

Sementara untuk mitigasi risiko, ia menambahkan, baik untuk risiko kredit maupun risiko operasional maka perusahaan fintech harus terdaftar sebagai Anggota Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK), melakukan pertukaran data antar penyelenggaraan Fintech P2P Lending, wajib pula menggunakan escrow account dan virtual account.

Selain itu, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar pengguna seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa.

“Dari penyelenggara juga harus mengacu pada ketentuan perjanjian baku yakni perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman,” lanjutnya.

Hingga Mei 2019 lalu, tercatat sebanyak 113 perusahaan fintech yang terdaftar dan 6 di antaranya merupakan fintech P2P Lending syariah. Sementara untuk fintech berizin terdapat tujuh fintech konvensional yang diawasi oleh OJK.(May)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Maya

Avatar

Check Also

Terbang Bersama Sriwijaya Air Gratis Rapit Test Antigen

Palembang, Detik Sumsel – Sriwijaya air memberikan promo gratis rapid test bagi penumpang yang terbang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *