Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Daerah Enam Bulan Sebelum Penetapan, Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi Jabatan

Enam Bulan Sebelum Penetapan, Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi Jabatan

Tanggal : Pukul :
289
0
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu OKU Yeyen Andrizal. 
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu OKU Yeyen Andrizal. 

Baturaja, Detik Sumsel — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu mengingatkan kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali pada kontestasi Pilkada 23 September 2020 mendatang untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada tahun 2020 ini.

Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya melalui Anggota Bawaslu OKU, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Yeyen Andrizal. “Ini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam pilkada di OKU,” kata Yeyen.

Dikatakan Yeyen, Bawaslu OKU akan mengeluarkan surat himbauan terkait larangan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang pergantian pejabat yang tertulis pada pasal 71 UU Nomor 10/2016 bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. “Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terang Yeyen.

Baca Juga :   Kuryana Himbau Masyarakat Waspada Terhadap Ancaman Hewan Buas

Disebutkan Yeyen, penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2020 yaitu dilaksanakan pada 8 Juli 2020. Penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ditambahkan Yeyen, pejabat juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Baca Juga :   Dampak Corona, Personel Polres OKU Bersih - bersih Aspol

Artinya, lanjut Yeyen mulai 8 Januari 2020, Kepala Daerah yang kembali mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, sudah tidak boleh melakukan penggantian jabatan atau mutasi. “Maka kami harap Pemkab OKU dapat mentaati aturan ini, karena ada sanksi tegas,” tukas Yeyen.

Yeyen mengharapkan partisipasi masyarakat OKU jika menemukan pelanggaran dimaksud, untuk dilaporkan melalui layanan aduan cepat Bawaslu OKU. “Sanksi atas pelanggaran tersebut yakni dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp.600.000,” pungkas Yeyen. (fei)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here