Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Siap Menyukseskan Asian Games Tahun 2018

Efek Domino Pilkada DKI dan Penguatan Politik Identitas Menjelang Pilpres 2019

0
292
Efek Domino Pilkada DKI dan Penguatan Politik Identitas Menjelang Pilpres 2019
Efek Domino Pilkada DKI dan Penguatan Politik Identitas Menjelang Pilpres 2019

ADA permasalahan yang jauh lebih serius yang terabaikan dari perhelatan pilkada DKI 2017 yang lalu yaitu terancamnya multikulturalisme Indonesia melalui menguatnya politik identitas yang didasarkan pada agama.


Agama menjadi ekspresi identitas kelompok yang dijadikan dasar dari sebuah gerakan. Dan lupa terhadap substansi agama tidak dijalankan. Identitas keagamaan menjadi basis inklusi dan ekslusi kelompok. Agama dilihat pada aktor yang mengidentifikasi pada ajaran tertentu. Akibatnya fundamentalisme dan radikalisme umat beragama menjadi menguat di dalam ruang kekuasaan praksis. Saling Tarik-menarik dalam mengeluarkan “kesepakatan tokoh agama” dalam mempengaruhi dan memberi orientasi serta representasi politik kekuasaan menjadi jalan baru bagi forma legitimasi sosial para elite politik dan elite agama. Saling adu “kesepakatan tokoh agama” semangkin menunjukan wujud dari politik identitas di antara elite kelompok agama yang sudah pasti berdampak bagi ummat. ini menunjukan ”ruang agama” bisa menjadi resources untuk sebuat alat permainan elite mencapai tujuan. Bahkan akan membuka ”rahasia konflik” dalam suatu kehidupan sosial. Agama yang menyebar merupakan sumberdaya yang efektif  bagi berbagai kepentingan terutama politik. Tradisi kekuasaan di Indonesia kini masih meletakan agama sebagai perekat dan pemikat kekuasaan, ini disebabkan kesengajaan kaum elite agama tergerak untuk membawanya ke dalam ranah kekuasaan. Seharusnya di tangan para elite agamalah fungsi agama lebih menjadi pencerahan, pembebasan, pemberdayaan dan toleransi didalam pengelolaan multikulturalisme yang kian semakin nyata dibutuhkan kehadirannya.

Ada hal yang lain muncul tanpa diharapkan yakni pengambilan simbol-simbol keagamaan bergeser makna ke dalam ranah kekuasaan praktis. Kekuatan moralitas kekuasaan mampu meredam pola pemaknaan yang benar atas agama bukan sebagai sumber membangun the new age spirituality atau the new religious consciousness, tetapi lebih menjadi glue, hold dan bridge dari berbagai bentuk politik parktis. Tidak jarang rumah ibadah dimanipulasi fungsinya untuk kegiatan sosialisasi politik individual atau partai menjelang pilkada atau pemilu. Tidak aneh lagi keterlibatan tokoh agama dalam membuat suatu pernyataan politik untuk mendukung kekuatan politik tertentu sembari memobilisasi berbagai aktivitas keagamaan menuju pada suatu posisi yang tidak mempunyai kekuatan bargaining.

Lalu mengapa umat dan masyarakat selalu menjadi peran obyek saja? sebab masyarakat tersusun atas pasar budaya (produk budaya yang diciptakan manusia) yang dirangkai oleh aspek-aspek hidup, artinya rakyat dijadikan ruang pasar politik oleh kekuasaan, rakyat di jadikan pembeli dari produk politik. Selalu ada yang menjadi simbol-simbol dan selalu ada yang jadi konsumen dari simbol-simbol itu. Kebangkitan partai politik agama tahun 1998 sering disebut sebagai bangkitnya politik aliran meskipun tidak lagi bertujuan untuk mendirikan suatu bentuk negara agama. Realitas sosial mencatat bahwa kebangkitan politik aliran ternyata juga meningkatkan ketegangan  antar partai politik berbasis agama. Kekhawatiran umat dan masyarakat terhadap politik yang demikian terletak pada berkembangnya pola-pola obyektivasi varian seruan elite agama dalam bentuk interpretasi sosial dan tindakan yang hanya memanfaatkan simbol keagamaan dalam ruang kekuasaan. Ini yang terjadi pada pilkada DKI 2017 dan mungkin berulang pada Pilpres 2019.

Baca Juga :   Cawapres NU, Mungkinkah?

Kemunculan Politik Identitas merupakan “lokasi baru” di dalam pembahasan harmoni dan konflik dalam hubungan umat antar masyarakat yang plural ini.  Politik identitas sebagai suatu sumberdaya sosial  dan sekaligus sebagai sarana politik (political means). Akar permasalahan politik identitas akan berhulu pada aspek-aspek ikatan primordial seperti kesukuan dan agama, ruang (space) yang dibutuhkan para pelaku (elite dan institusi) untuk mewujudkan eksistensi dan identitasnya sesuai dengan cita-cita dan tujuan. Politik identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan dalam penentuan kekuasaan praktis. Pengorganisasian identitas (sosial-politik) oleh karenanya melibatkan suatu proses “negosiasi” yang bersifat dinamis karena upaya semacam itu melibatkan fungsi memfasilitasi dan mengelola potensi-potensi perbedaan seperti kata-kata ”kesepakatan tokoh agama”.

Baca Juga :   BMI dan Sedulur Jokowi Sumsel Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Fenomena memnguatnya politik identitas merupakan bagian dari konsekuensi negative (unintended consequences) modernitas. Berbagai bentuk resiko akibat banyak elite agama yang bermain dalam ruang politik identitas menghadirkan kenyataan munculnya berbagai ketegangan-keteganan sosial yang menjurus pada konflik manifes dari persepsi politik identitas yang dilakukan elite agama. Selain itu, fenomena menjamurnya aliran-aliran baru dalam umat beragama paling tidak dimotivasi oleh ada dua faktor yakni : Pertama, akibat dari lemah dan kerdilnya perhatian para elite agama akan kebutuhan rohaniah umat, karena terlalu disibukan oleh masalah politik identitas. Kedua,  disebabkan sangat tergantungnya masyarakat kepada institusi atau lembaga, aktor-aktor yang justru asing, jauh atau tak tersentuh oleh mereka. Akhirnya masyarakat sendirilah yang akan mengatasi resiko karena ketidakpercayaan mereka terhadap elite agama. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here