Detik
Pemprov
Rapat Komisi 1 Bersama Mitra terhadap pemekaran CDOB Kikim Area

Dukung Pemekaran Kikim Area, Ini Langkah dan Saran Komisi 1

Palembang, Detik Sumsel- Komisi 1 DPRD Sumsel mendukung penuh pemekaran daerah Kikim Area. Dukungan ini tersimpul dalam rapat kerja komisi bersama mitra kerja (Biro Pemerintahan, Biro Hukum, BPKAD, Biro Organisasi, Bapeda) yang dihadiri juga oleh presidium Pemekaran Kabupaten Kikim Area, Senin (5/4).

“Dukungan akan ditindaklanjuti kepada pimpinan untuk membahas persetujuan bersama DPRD dan Gubernur tentang dukungan terhadap persiapan calon daerah otonomi baru (CDOB),” kata ketua Komisi 1 DPRD Sumsel, Antoni Yuzard SH MH.

“Kendalanya saat ini masih moratorium, dan PP yang diamahkan UU terkait pemekaran ini belum turun. Tapi untuk melengkapi syaratnya bisa dimulai, ketika kran moratoriun ini dibuka kita bisa langsung mengajukan, tentuny dengn kelengkapan syarat-syaratnya,” tambahnya.

Politisi PKB ini menerangkan, pemekaran daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014  Pasal 33-43. Nah, dukungan DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel dalam rangka  memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pasal 37 b dalam bentuk persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur.

“Saran agar para pemakarsa  pempentukan CDOB  bersama-sama dengan CDOB lainnya melakukan lobi  ke pemerintah pusat, sehingga proses yg kini masih berstatus moratorium bisa dilanjutkan dengan tidak nenunggu terlalu lama,” pintanya.

Baca Juga :   Giovanni Ajak Generasi Millenial Melek Politik

Ketua presidium CDP DOB Kikim Area, Drs H Chozali Hanan MM memaparkan, Kikim Area merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat. Luas wilayah 1.494,41 km dengan cakupan wilayah 89 desa di 5 kecamatan, yakni Kikim timur, Kikim tengah, Kikim barat, Kikim selatan, dan kecamatan Pseksu.

“Jumlah penduduk 102.160 jiwa. Sedangkan sumber daya alam yang terkandung di bumi Kikim Area adalah batubara, minyak dan gas bumi,” paparnya.

Ia menjelaskan, bahwa pembentukan DOB Kikim Area dideklarasikan pada 16 September 2004. Kemudian tahun 2007 keluar keputusan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel tentang persetujuan pemekaran kabupaten Lahat.

Dalam perjalanannya setelah lengkap syarat secara administrasi, kemudian Presiden mengeluarkan surat presiden No 56/Pres/2013 tertanggal 27 Desember 2013 ditujukan kepada ketua DPR RI prihal 65 RUU CDOB termasuk Kikim Area yang akan dibahas oleh DPR RI periode 2014-2019.

Baca Juga :   Usai Dilantik, Senator Amaliah Prioritaskan Pemekaran Pantai Timur

“Sebelum pembahasan CDOB oleh DPR RI, keluarlah UU nomor 23/2014 tentang Pemda yang mensyaratkan daerah pemekaran,” ungkapnya.

UU tersebut tetap memberikan peluang pemekaran, dimana dalam Pasal 37 huruf b angka 3 Persetujuan Bersama  DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

“Saat ini dukungan dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi maupun Gubernur masing-masing terpisah. Melalui forum terhormat ini, atas nama masyarakat Kikim Area kami memohon kepada komisi 1 DPRD Sumsel untuk memberikan dukungan dengan menerbitkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sumsel berikut dukungan anggarannya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Otonomi Daerah Sumsel, Sri Sulastri mengingatkan presidium untuk melengkapi persyaratan sebagaimana UU. Meliputi persyaratan dasar (kewilayahan dan kepastian daerah) dan persyaratan administrasi. “Dan terpenting untuk dokumen yang lama harus diupdate atau cek ulang. Prinsipnya kami mendukung dan siap memfasilitasi,” tukasnya. (Bet)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Betta Agri

Betta Agri

Check Also

Resmi, Golkar Sumsel Usung DRA Sebagai Calon Gubernur Sumsel

Palembang, Detik Sumsel – Dodi Reza Alex (DRA) resmi diusung oleh Partai Golkar untuk bertarung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *