Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Ekonomi Dukung Modernisasi, Astragraphia Sosialisasi Pengadaan Barang di e-Katalog

Dukung Modernisasi, Astragraphia Sosialisasi Pengadaan Barang di e-Katalog

Tanggal : Pukul :
303
0
Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia, Sahat Sihombing, Senin (15/10).

Palembang, Detik Sumsel – PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui layanan e-commerce Business-to-Business (B2B) dan Business-to-Government (B2G), AXIQoe.com, melanjutkan kembali sosialisasi dan edukasi implementasi E-Katalog LKPP di Provinsi Sumsel.

Hal ini dilakukan untuk mendukung good governance di Sumsel sehingga dapat bersama-sama menjadi bagian dari ekosistem untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus mendorong terciptanya disiplin anggaran bagi tumbuhnya aktivitas usaha di Palembang dan kota lainnya.

Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia, Sahat Sihombing mengatakan pulau Sumatera memiliki tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi di 47,2 persen dan lebih dari 25 juta orang menjadi pengguna internet di wilayah ini.

Dukungan infrastruktur internet dan edukasi penggunaan layanan digital yang terus diperbaiki telah membantu percepatan implementasi pengadaan barang secara digital, transparan, dan aman di Sumatera Selatan.

“Salah satunya melalui layanan e-commerce AXIQoe.com yang ada di dalam E-Katalog LKPP, kami berkomitmen memberikan pilihan terbaik sekaligus menjadi solusi untuk penyerapan anggaran yang lebih sehat serta meningkatkan akselerasi ekonomi pemerintahan menjadi lebih kompetitif dan terbuka,” jelasnya, Senin (15/10).

Sahat menegaskan, AXIQoe.com siap menjadi mitra terbaik untuk layanan e-commerce B2B dan B2G bagi jajaran pemerintahan Sumsel dan Palembang dengan menyediakan Office Supplies dan Office Equipment melalui penawaran harga terbuka dan added value terbaik.

Selain melalui e-Katalog LKPP (B2G), Axiqoe.com juga sebagai penyedia untuk pengadaan langsung bagi kebutuhan seperti kertas, stationary/peralatan perkantoran lainnya dengan mengakses ke www.axiqoe.com bagi pelanggan B2G maupun B2B.

e-Katalog sendiri menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Karena melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satuan kerja hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://E-Katalog.lkpp.go.id/.

Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-Katalog tidak ada batasan nilai pembelian dan harga yang ditawarkan pun dapat dibandingkan dan dipertangungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo menambahkan bahwa ke depan mekanisme belanja pemerintah lewat e-purchasing akan terus meningkat dan sebaliknya, e-tendering akan semakin berkurang.

“Sebelumnya, primadona pengadaan adalah tender. Sekarang kami geser bahwa pengadaan yang baik adalah yang mengadopsi mekanisme pasar sepanjang itu terbuka dan adil melalui government e-marketplace,” lanjutnya.

Ia menambahkan, searah dengan kebijakan Pemerintah Sumsel untuk mempercepat penyerapan anggaran sebagai salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan di 2018 mencapai Rp 13,8 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang dengan anggaran sebesar Rp 5,8 (41,9 persen) triliun serta belanja pegawai mencapai Rp 4.4 triliun (32 persen) dengan realisasi/penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 46,9 persen.

Kali ini, Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan ini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting, mengingat dengan capaian tersebut, Provinsi Sumatera Selatan juga turut berkontribusi terhadap pencapaian ekonomi nasional. Salah satu kegiatan untuk mendorong pembangunan infrastruktur adalah melalui pengadaaan beragam barang dan jasa di setiap lembaga pemerintahan daerah, mulai dari tingkat ibukota provinsi hingga kabupaten.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya mereformasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Sejak dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara elektronik dengan sistem e-procurement yang berlandaskan Perpres No16 Tahun 2018. (May)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here