Pemerintah Sumatera Selatan
TAG TOYOTA
BANK INDONESIA
17 Agustus 2020
Beranda Advertorial DPRD Sumsel Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun 2019

DPRD Sumsel Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun 2019

Tanggal : Pukul :
497
0
DPRD Sumsel Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun 2019
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati bersama Gubernur Sumsel Herman Deru serah terima persetujuan jawaban dari komisi.

Palembang, Detik Sumsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna ke XIV DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi komisi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas dan diikuti oleh 14 Anggota DPRD Sumsel, serta dihadiri Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya serta FKPD Sumsel, instansi vertikal BUMN dan BUMD dan tamu undangan lain.

Dalam paparannya, Juru Bicara Komisi III DPRD Sumsel, Andie Dinialdie menjelaskan, bahwa alasan Komisi III tidak membahas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, dikarenakan ketidak hadiran PD Prodexim pada saat diundang untuk rapat terkait penelitian dan pembahasan tersebut di atas dengan alasan di tahun 2019 PD Prodexim tidak ada kegiatan.

“Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi kita setelah melakukan penelitian dan pembahasan bersama mitra kerja terhadap seluruh materi pembahasan tersebut di atas, maka komisi III berkesimpulan dapat menerima Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2019,” jelasnya saat penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi komisi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, Senin (27/07)

Andie mengatakan, sehubungan dengan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Provinsi Sumsel, terhadap adanya aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai sebesar Rp9.405.063.791, pihaknya meminta agar segera ditelusuri keberadaannya.

“Jika masih dapat diselamatkan agar di manfaatkan dan meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang mempergunakannya selama ini. Namun jika tidak mungkin di temukan agar diambil kebijakan untuk dihapuskan dari daftar aset daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, agar tidak terus menerus menjadi beban dan menjadi kerugian negara secara terus menerus,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati saat menandatangi persetujuan dewan

Sedangkan Komisi IV DPRD Sumsel (Sumsel) mengakui dalam beberapa tahun anggaran terakhir , pihaknya banyak mendapatkan laporan dari kontraktor yang mengikuti pelelangan di Provinsi Sumsel merasa ada proses tidak transparan terhadap penetapan pemenang lelang.

“ Sebagai contoh disuatu kabupaten kota yang perkerjaannya dibutuhkan tingkat profesionalitas dan kepemilikan alat –alat berat yang dimiliki kontraktor setempat dan ini inti persyaratan pekerjaan jalan dan pekerjaan lain yang ditetapkan pemenang malah sebaliknya adalah perusahaan yang tidak memiliki alat dan peralatan tersebut dan tidak berada di lokasi kegiatan bahkan cenderung menyewa atau meminta dukungan perusahaan setempat bahkan pekerjaan itu ada yang disubkan pada perusahaan setempat,” Kata juru bicara Komisi IV DPRD Sumsel, Askweni saat rapat paripurna XIV.

“ Komisi IV mengharapkan kepada bapak Gubernur Sumsel untuk mengecek kebenaran info tersebut dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Biro dan jajaran Pokja-Pokjanya,” katanya.

Selain itu Komisi IV DPRD Sumsel mempertanyakan kepada Gubernur Sumsel terkait beberapa tahun yang lalu terdapat rekanan yang sampai tahun ini tidak melakukan penagihan atau pencairan masa pemeliharaan 5 persen dari nilai kontrak , karena nilai yang ditagihkan tersebut tidak siknifikan dengan waktu dan tenaga.

“ Urus pencairan tersebut hal ini menyebabkan secara akuntasi pemerintah provinsi masih memiliki hutang dengan pihak ketiga,” katanya.

Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan penanda tanganan persetujuan jawaban dari komisi.

Komisi IV DPRD Sumsel menyarankan kepada OPD yang terdapat sisa tagihan yang tidak ditagihkan oleh pihak ketiga agar melakukan pemutihan dengan pernyataan dari pihak ketiga bahwa tagihan tersebut tidak di tagihkan.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, keputusan bersama antara pimpinan DPRD dengan Gubernur Sumsel hari ini terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan Good Government Governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara atau daerah di selenggarakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah

“Saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada seluruh anggota DPRD Sumsel yang terhormat, panitia khusus, fraksi, maupun komisi DPRD Sumsel yang telah memberikan pokok pikiran, tanggapan, saran serta kritik secara positif dan kontruktif,” katanya. (ADV/May)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here