Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Nasional Divonis Enam Tahun, Zumi Zola Harap Jaksa Tak Banding Vonis Hakim

Divonis Enam Tahun, Zumi Zola Harap Jaksa Tak Banding Vonis Hakim

Tanggal : Pukul :
197
0
Zumi Zola

Jakarta, Detik Sumsel- Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menerima enam tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Politikus PAN tersebut berharap Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima putusan hakim.

“Saya terima keputusan hakim, saya hormati proses jalannya hukum, saya berharap JPU juga begitu yah,” kata Zumi usai mendengarkan putusan haim, di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).

Meski begitu sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Sebab dalam tuntutan, jaksa meminta hakim memvonis Zumi pidana penjara selama 8 tahun.

Zumi sendiri terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US30 ribu, serta SGD100 ribu.

Baca Juga :   LRT Palembang Dilirik KPK

Menurut Hakim, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Hakim juga menyatakan bahwa Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang Rp16,34 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Baca Juga :   Puluhan Anggota DPRD Jambi Setor Rp4,3 M Ke KPK

Terkait perkara gratifikasi, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

Sedangkan untuk perkara suap, Zumi Zola dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.(net)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here