Jajaran Redaksi Media Online DetikSumsel.com mengucapkan Maulid Nabi Muhammad SAW
Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, berfoto bersama dengan pihak terkait pada acara Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).
Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, berfoto bersama dengan pihak terkait pada acara Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).

Dispar Harapkan Perda Cagar Budaya Dapat Terwujud

Palembang, Detik Sumsel – Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya di Palembang, menjadi kendala sendiri dalam melestarikan serta menjaga cagar budaya yang ada.

Hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, saat gelaran Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).

Dijelaskan Isnaini, belum adanya Perda tentang cagar budaya, membuat pihak terkait, khususnya Dinas Pariwisata, memiliki kesulitan dalam pelestarian cagar budaya yang ada saat ini.

“Tanpa adanya perda tersebut, maka saat terjadi pemugaran atau pembangunan oleh masyarakat di situs yang diduga cagar budaya. Kita pastinya merasa kesulitan untuk mencegahnya,” ungkapnya.

Baca Juga :   Jadwal Ulang Ronaldinho, Usai Pemilu Alex Noerdin Terbang ke Brasil

Isnaini berharap, kedepan, perda tentang cagar budaya dapat terwujud. Sehingga kota Palembang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk perlindungan cagar budaya. “Kita berharap, semoga kedepan Perda ini akan segera terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Cagar Budaya Nasional, Suroso, mengatakan bahwa, pemerintah setempat sebaiknya jangan selalu mengacu ke Undang-Undang yang ada, tapi belum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya, tapi gunakan UU yang baik untuk didaerah tersebut, semisal UU 34, yang terpenting benda cagar budaya itu selamat dahulu dan demi kebaikan bersama bagi pelestarian Cagar Budaya.

Baca Juga :   Kegiatan TMMD Dinilai Menambah Wawasan Warga

“Bupati atau Walikota itu bisa saja membuat kebijakan tidak harus dengan UU cagar budaya, dengan UU Pemerintahan yang ada pun bisa,” ungkapnya.

Suroso menambahkan, Jangan lantas juga, jika sudah melakukan hal yang demikian pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau hal negatif lainnya, usahakan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Untuk di Palembang, bisa di gunakan UU cagar budaya mengikuti nanti perdanya, kemudian gunakanlah UU Bangunan disitu juga menyangkut tentang kecagar budayaan dan UU tata ruang yang menyangkut zonasi dan keruangan itu,” pungkasnya. (Wira)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Redaksi DetikSumsel.com

Avatar
Jln Letnan Murod Talang Ratu KM 5 Palembang, No 725 Rt 16/05 Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Email: detiksumsel@gmail.com, Facebook: Koran Detik Sumsel, Twiter @DetikSumsel, Instagram: @DetikSumsel. Telephon: 0711-571684

Check Also

PVP Esports Gelar Festival Gaming Virtual untuk Gamer di Asia Tenggara

Palembang, Detik Sumsel – PVP Esports mengumumkan penyelenggaraan perdana dari SuperGamerFest (SGF). Festival virtual yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jajaran Redaksi Media Online DetikSumsel.com mengucapkan Sumpah Pemuda