Iklan

Detik
Pemprov

Didukung Penuh Warga Desa, Kuasa Hukum Kades Sunur : “Kami Optimis Bebas”

Palembang, Detik Sumsel –– Apni, S.Ag., oknum Kepala Desa (Kades) Sunur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A khusus Tipikor Palembang, Senin (14/09) dengan agenda ketarangan saksi.

Terdakwa yang Didakwa tak menyetor dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yang sudah menjalani penahanan sejak Juli ini menjalani sidang dengan dukungan moril dari masyarakat desanya,dukungan demi dukungan disampaikan langsung masyarakat pada tedakwa usai persidangan.

“Kami yakin masih ada keadilan untuk kades kami, selama dalam kepemimpinannya desa kami penuh dengan pembangunan dan maju dari sebelumnya, yang jelas masyarakat makmur desa aman, semoga masih ada keadilan untuk beliau,” jelas Dedy, salah satu masyarakat desa Sunur.

Usai mendengarkan para saksi dipersidangan, Kuasa hukum terdakwa, Advokad Hendry, S.H., M.H., mengaku optimis kliennya tersebut akan bebas, sebab menurut hematnya pada kasus ini hanya terjadi kesalahan administrasi, dan tak ada penyelewengan dana atau hal yang merugikan negara secara materil.

“Sejauh ini jelas  optimis dan berkeyakinan bahwa klien kami dapat bebas, karna bukan suatu tindak pidana dan hanya mengarah ke kesalahan administratif yang dapat di pertanggungjawabkan lantaran dana tersebut sudah dibagikan kemasyarakat yang berhak menerima, dan dengan kesepakatan perangkat desa dan masyatakat,” jelasnya.

Diketahui, terdakwa dijerat pasal berlapis oleh Jaksa penuntut umum (JPU) Panji wijanarko SH yakni dengan Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Baca Juga :   Perda Olahraga Tidak Maksimal, Sumsel Krisis Atlet

Dan Kemudian, Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Panji Wujanarko disebutkan bahwa, pada 2016 terdakwa selaku kades melakukan 30 jenis pengeluaran kas desa tanpa terlebih dahulu melalui Peraturan Kepala Desa dan APBDes serta tidak ada pertanggung jawaban penggunaan uang.

Begitu juga pada 2017, terdakwa sebagai Kades hanya menyetor Rp55 juta ke kas desa dari PAD hasil lelang lebak lebung, pengelolaan pasar (kalangan) dan tempat penjualan karet sebesar Rp151.596.000.

Baca Juga :   Kuryana Minta Masyarakat Tidak Rayakan Tahun Baru dengan Euforia Berlebihan

Kemudian pada 2018, sesuai dengan surat persetujuan gubernur bahwa Desa Sanur  mendapat dana kompensasi karena menjadi perlintasan kegiatan survey seismic 3 D SKK Migas-PT Mandala Energi Sumbangsel.

Bahwa sesuai berita acara ditandatangani PT Mandala Energi pada Maret 2018, terdapat 1.172 masyarakat selaku pemilik lahan telah mendapat kompensasi sebesar Rp 1.194.763.615.

Selain itu juga terdapat penerimaan kompensasi hak desa sesuai bukti kwitansi pada 30 Maret 2018 senilai Rp 367 juta yang ditandatangani saksi Ario Nindityo selaku pihak yang menyerahkan uang kepada terdakwa selaku Kepala Desa Sunur.

Oleh terdakwa, dari jumlah dana kompensasi yang diterima, hanya Rp. 247.680.000 yang disetorkan ke kas desa. Sedangkan sisanya Rp119.320.000 dibagikan kepada 89 warga Desa Sunur total sebesar Rp 54.620.000 dengan alasan PT Mandala Energy belum melunasi kompensasi dan dibagikan kepada 59 perangkat desa sebesar Rp 64.700.000, Padahal dana kompensasi tersebut hanya untuk kas Desa Sunur, bukan pembayaran kompensasi untuk tanah milik pribadi warga, sehingga PAD yang diperoleh harusnya disetor ke rekening kas desa terlebih dahulu.

Setelah itu melalui Perencanaan dan Musrenbangdes yang ditetapkan peruntukannya menjadi APBDes. Bahwa penggunaan uang milik desa harus sesuai perencanaan dengan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Sehingga akibat perbuatan terdakwa pada 2016-2018 tersebut berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian Rp 374.416.000. (vot)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Usai Apel Pagi, Perwakilan Personel Polda Sumsel Tes GeNose Covid 19

Palembang, Detik Sumsel — Lebaran idul fitri hari keempat Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *