Pemerintah Sumatera Selatan
Pemerintah Musi Banyuasin
Beranda Daerah Diduga Korupsi Pagar Makam, Mantan Kadinsos Ditahan

Diduga Korupsi Pagar Makam, Mantan Kadinsos Ditahan

Tanggal : Pukul :
698
0
Diduga Korupsi Pagar Makam, Mantan Kadinsos Ditahan
Rendi/Detik Sumsel - Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pagaralam, H Sukman

Pagaralam, Detik Sumsel – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam, menahan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pagaralam, H Sukman, Senin (29/6).

Mantan Kadinsos Pagaralam ini ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pagar makam pada Dinsos tahun anggaran 2017 dengan 43 paket proyek sebesar Rp 6,977 Miliar, dengan disangkakan nilai kerugian negara sebesar Rp 697 Juta.

Dalam konferensi pers, Kepala Kejari Pagaralam, Muhammad Zuhri SH MH  mengungkapkan, penahanan tersangka dilakukan selama 20 hari di Rutan Pagaralam.

“Penahanan ini di tingkat penyidikan dan bila ada permintaan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka masa penahanan akan diperpanjang, sebab penahanan seorang tersangka ada dua alasan, yakni subjektif dan objektif,” katanya.

Baca Juga :   Dansatpom Lanud SMH Pastikan Barang Aman Masuk Bandara SMB II

Kajari menjelaskan, alasan subjektif karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, akan merusak barang bukti dan akan mengulangi perbuatannya. Untuk alasan obyektif perkara ini ancamannya di atas lima tahun penjara.

“Tersangka H Sukman dalam proyek pembangunan pagar makam ini selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen,” jelasnya.

Menurut Kajari, dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi, tersangka H Sukman bersama-sama Doli Harven selaku Staf Bidang Jaminan Sosial di Dinsos yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Baca Juga :   Didepan Istri, Suryadi Bantai Paman Hingga Tewas

“Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka ada tiga cara, yakni yang pertama dalam perencanaan pembangunan tidak menyusun HBS, terdapat harga ongkos pekerjaan terlalu tinggi dan adanya pemberian komitmen fee dari kontraktor kepada tersangka,” terangnya.

Kemudian, pelaksanaan surat perintah kerja ternyata menurut Kajari, dilaksanakan oleh pihak lain, di luar dari pihak pelaksana yang ada di dalam kontrak atas penunjukkan sepihak dari tersangka.

“Dari hasil perhitungan BPKP Sumsel kasus ini negara dirugikan sebesar Rp 697 Juta,” pungkasnya. (rendi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here