Pemerintah Sumatera Selatan
TAG TOYOTA
BANK INDONESIA
17 Agustus 2020
Beranda Kriminal Diberitakan Permasalahan Hukumnya, Ini Jawaban PT GPU

Diberitakan Permasalahan Hukumnya, Ini Jawaban PT GPU

Tanggal : Pukul :
383
0
Diberitakan Permasalahan Hukumnya, Ini Jawaban PT GPU
Kuasa hukum PT Gorby Putra Utama Damianus H Rejaan SH MH menunjukkan berkas gugatan perdata dihadapan wartawan

Palembang, Detik Sumsel — Terkait  pemberitaan di beberapa media cetak, maupun elektronik dan media online tentang permasalahan hukum PT Gorby Putra Utama (GPU) dengan PT SKE/SKB.

PT Gorby Putra Utama melalui Kuasa Hukumnya Damianus H Rejaan SH MH angkat bicara guna meluruskan pemberitaan yang telah beredar.

Damianus H Rejaan SH mengatakan PT Gorby Putra Utama (GPU) adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang telah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku. Sejak tahun 2007 PT GPU telah memperoleh Izin Kuasa Pertambangan. Kemudian pada tahun 2008, memperoleh Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Selanjutnya, sejak 1 Juni 2009 PT Gorby Putra Utama (“PT GPU”) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”) dan perizinan terkait lainnya dari Pemkab Musi Rawas, serta telah memperoleh Sertifikat Clean & Clear dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia.

“Seluruh kegiatan pertambangan batubara PT GPU dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan pembebasan tanah sejak tahun 2009 yang diketahui dan disetujui oleh pejabat pemerintah setempat, sesuai dengan lokasi dan titik koordinat IUP-OP PT GPU yaitu Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (d/h Kabupaten Musi Rawas), Sumatera Selatan,”katanya kepada wartawan.

Selain itu, kata Damianus PT GPU juga telah memperoleh Izin Lingkungan berupa AMDAL. Bahwa PT GPU dalam menjalankan kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak beroperasinya PT GPU tahun 2009 hingga awal tahun 2012 tidak ada pihak/perusahaan lain yang beraktifitas di wilayah IUP-OP PT GPU.

“Namun, tiba-tiba pada sekitar bulan Mei 2012 terjadi aktifitas land clearing dan penanaman sawit diatas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT GPU yang diduga dilakukan oleh PT Sentosa Kurnia Energi (“PT SKE”),”katanya lagi.

Dikatakan Damianus PT GPU telah berupaya secara persuasif menghentikan PT SKE, namun aktifitas land clearing dan penanaman sawit tersebut terus meluas hingga PT GPU menderita kerugian yang besar.

“Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dalam Permendagri No. 76 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan Judicial Review namun ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 03 P/HUM/2015 (diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) dan No. 71 P/HUM/2015,”ungkapnya.

Lebih lanjut Damianus menjelaskan berdasarkan Permendagri tersebut maka, titik koordinat wilayah IUP-OP PT GPU berada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu aktifitas pertambangan PT GPU berada di lokasi yang sah dan benar sesuai dengan IUP-OP PT GPU, alas hak atas tanah yang dimilikinya, serta peraturan batas daerah yang berlaku.

PT GPU selaku pemegang IUP-OP yang sah sejak 1 Juni 2009 merasa perlu melakukan klarifikasi karena pada faktanya PT SKB lah yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan aktivitas kegiatan perkebunan di atas sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT Gorby Putra Utama, sehingga PT GPU pada akhirnya mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Palembang.

Terkait keabsahan aktivitas PT GPU di atas wilayah IUP maupun aktivitas PT SKB di wilayah tersebut telah dipertimbangkan baik dalam Putusan Judicial Review maupun Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Direktur Utama PT GPU atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Sumsel atas Laporan karyawan PT SKB.

Dalam Putusan Praperadilan telah dipertimbangkan bahwa koordinat TKP yang dilaporkan dan diklaim oleh karyawan pihak PT SKB sebagai wilayah usahanya ternyata wilayah TKP tersebut berada dalam wilayah izin usaha pertambangan PT GPU.

“Dengan demikian, PT GPU berharap agar semua pihak termasuk PT SKB menghormati fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam setiap putusan tersebut dengan menghentikan segala aktivitas dalam wilayah tersebut,”tandasnya.(oji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here