Iklan
Pemprov
Ketua BPOKK DPD Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah

Demokrat Sumsel Apresiasi Sikap Penolakan Impor Beras yang Disuarakan Legislatif dan Eksekutif

Palembang, Detik Sumsel – Penolakan wancana impor beras yang akan dilakukan Kementrian Perdagangan RI, disuarakan dengan lantang oleh anggota fraksi partai Demokrat Azmi Sofix, dan juga oleh Gubernur Sumatera Selatan mendapat apresiasi dari pengurus DPD Partai Demokrat Sumsel.

Menurut Ketua BPOKK DPD Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, apa yang dilakukan anggota fraksi dan Gubernur Sumsel, sudah sangat tepat.

Karena menurut Firdaus, impor beras yang akan dilakukan Kementrian Perdagangan bisa merugikan para petani.

“Saya beri apresi suara lantang dari anggota kami Azmi Sofix dan Gubernur Sumsel yang menolak impor beras,”terang Firdaus Hasbullah, ketika bincang – bincang dengan awak media, Kamis (25/3).

“Harus ditolak impor beras, karena provinsi Sumsel ini cukup untuk cadangan, dan kebutuhan beras bagi masyarakat, yang jumlahnya sangat besar sekali,”tegasnya.

Baca Juga :   Akui Dapat Laporan Badan Jalan Disewakan, Agus Rizal : Bukan Urusan Kami

Bila terjadi impor beras menurutnya, akan menyengsarakan kehidupan para petani, karena harga gabah anjlok.

“Sesuai tagline kami Demokrat berkoalisi dengan rakyat, tentu akan terus mendorong ini penolakan impor beras, khususnya di Sumsel,”terangnya.

Selain itu, Pengamat kebijakan publik Syafran Suparno menerangkan bila, jika kebijakan impor beras oleh pemerintah itu dilakukan, maka akan merugikan rakyat khususnya para petani, mengingat Indonesia sebagai bangsa agraris yang pasti selama ini pertanian jadi komoditas unggulan.

“Kita bangsa agraris, segoygyanya para petani itu hidup makmur dan sejahtera. Disini saya tidak melihat negara hadir untuk rakyatnya. Bahkan setiap panen, petani bukan bersuka cita, tetapi menjerit, menagis,”ucap Syafran.

Dirinya mensinyalir, ada mafia yang bermain dibelakang layar, dengan menggunakan kebijakan- kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan dan mengorbankan rakyat.

Baca Juga :   Putus Mata Rantai Covid-19, 400 Pegawai Kejati Sumsel di Rapid Test

“Bukan tidak mungkin mafia bermain dengan oknum pemerintah. Jadi pemerintah baik pusat dan daerah harus memahami, bahwa sebagai negara agraris dan maritim seperti Indonesia, para petani harus makmur.
Tapi justru mereka paling termarginal dari segala sisi, mulai dari akses informasi, kehidupan sehari- hari dan sebagainya,” tandasnya.

“Kita lihat saat zaman Orde Baru tentang sentralisasi penyaluran sembako oleh Bulog, itu harusnya dikembalikan saat ini. Kan Bulog ini sekarang dipangkas habis pasca reformasi, meski ada beberapa kasus namun tidak signifikan, tapi jika kita berbicara terkait nasib petani dan nelayan Indonesia, coba lihat justru petani semakin sengsasar,” tandasnya.(Pen)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Pekerja PT Belitang Panen Raya Angkat Suara Terkait Upah dan PHK Sepihak

Palembang, Detik Sumsel – Para pekerja PT Belitang Panen Raya (PT BPR) Ogan Komering Ilir, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *