Lahat, Detik Sumsel -- Keberadaan pasar kangkungan yang berada di Kelurahan Kota Jaya, Kecamatan Lahat, masih belum bisa dimanfaatkan. Proyek pemerintah pusat yang dibangun tahun 2014 lalu, hingga kini terbengkalai sia-sia. Padahal lokasinya berada di tengah kota dan memiliki halaman luas untuk parkir kendaraan.
Upaya Pemkab Lahat untuk menghidupkan pasar kangkungan, sudah berapa kali dilakukan. Namun hasilnya selalu tidak seperti diharapkan. Bahkan pada tahun 2018 lalu, Pemkab Lahat sampai membuat nomor-nomor lapak pedagang hingga ke simpang empat isau-isau. Namun karena tidak adanya pedagang yang mau berjualan disana, 3 Mei 2018 lalu UPTD Pasar Kangkungan resmi dibubarkan, berdasarkan Perbub No 24 tahun 2018.
Kali ini Pemkab Lahat melalui Dinas Perdagangan Lahat kembali berupaya untuk menghidupkan pasar yang dahulunya merupakan area tanaman kangkungan tersebut. Dengan cara melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan, dan memberikan solusi untuk berjualan di sana. Bahkan untuk menarik perhatian pedagang, bagi PKL korban penertiban jika mau berjualan di sana, akan digratiskan iuran retribusi oleh Pemkab Lahat.
"Seluruh pedagang boleh berjualan di sana. Bener gratis selama 2 tahun, tapi hanya untuk pedagang yang direlokasi," terang Plt Kepala Dinas Perdagangan Lahat, Limrah Naufan, melalui Kabid Perdagangan, Yulia Ning Dob, Rabu (3/8).
Yulia membeberkan, untuk lapak pedagang, pihaknya sudah lakukan penyekatan. Saat ini terdata ada 48 unit sekat lapak bagi PKL yang direlokasi. Sedangkan untuk posisi sebelah kiri dan dan dari pintu masuk, bisa menampung sekitar 102 pedagang.
"Untuk sementara, belum ada pedagang yang lapor untuk menempati lapak pasar kangkungan itu," bebernya.
Yayan, salah satu PKL yang ditertibkan beberapa waktu lalu menyebut, pasar kangkungan dinilai tidak begitu strategis untuk berjualan buah-buahan. Karena tidak banyak warga atau pengendara melintas. "Kalau di pinggir jalan banyak orang lewat, kalau di sana sepi orang," ujar Yayan.
Ana, warga Kota Lahat mengatakan, persoalan pasar kangkungan ini dinilainya karena Pemkab Lahat tidak begitu tegas dan masyarakat atau pedagang tidak perduli dengan aturan. Selain itu pemerintah juga harus memberikan solusi lebih, agar pasar tersebut bisa hidup.
"Jika memang pemerintah tegas, pasti bisa. Asalkan seluruh pedagang diarahkan kesana, jadi tidak ada lagi kecemburuan, disana memang jadi pasar central," katanya. (heru)
