Prabumulih, Detiksumsel.com -- Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH menerima Perwakilan LSM GMPB mengelar aksi di depan Kantor Kejari, Senin, 5 Juni 2023.
Pada kesempatan itu, Perwakilan LSM GMPB menyampaikan dua tuntutan, pertama mendesak pengusutan tuntas soal dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Disperindag, kedua meminta transparan CS PHRZ 4 dan agar Kejari Prabumulih mengawal.
Menanggapi itu, Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH mengatakan kalau penanganan dugaan kasus korupsi proyek Pasar Rakyat Disprindag lagi berjalan.
“Kita tidak pernah main-main soal dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Disprindag, jangan sampai negara dirugikan,” ujar Mang Oy, sapaan akrabnya didampingi Kasi Intel, M Ridho Saputra SH dan Kasi Pidum, Arliansyah SH MH.
Sekarang ini, kata Roy, tengah berkordinasi bersama APIP dan Kemendag dalam rangka perhitungan kerugian negara ditimbulkan dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Disprindag Prabumulih.
“Penegakan hukum, kita lakukan terhadap kasus korupsi. Menekankan pada pengembalian kerugian negara. Sejauh ini, penyidik kita terus bekerja menanggani kasus dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Disprindag Prabumulih, kita akan berupaya memberikan hal terbaik,” terang suami Nofita Dwi Wahyuni SH MH ini.
Kedua soal, permintaan pengawalan CSR Prabumulih, menurutnya jika PHRZ 4 punya data konkret terkait penyaluran CSR nya bahkan soal pekerja lokal bekerja di perusahaan tersebut sudah 70 persen.
“Saya sempat berkordinasi bersama Manajemen PHRZ 4 soal CSR dan pekerja lokal, begitu keteranganya. Dan, berterima kasih atas masukan dan saran dari LSM GMPB,” sebut Mantan Jaksa KPK RI ini.
Alumni Fakultas UMP ini, tidak hanya mengapresiasi LSM GMPB ikut memerangi korupsi saja tetapi hendaknya ikut dalam langkah pencegahan dan antisipasi.
“Ikut mengedukasi masyarakat terkait bahaya korupsi khususnya di Prabumulih,” bebernya.
Ketua LSM GMPB, Agus Sanjaya melalui Perwakilannya, Adi Supriadi menjelaskan, kedatangannya ke Kejari Prabumulih dalam rangka menyampaikan tuntutan Kejari Prabumulih serius menanggani kasus dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Disprindag Prabumulih.
“Juga meminta Kejari Prabumulih mengawal soal penyaluran CSR dan tenaga kerja lokal di PHRZ 4. Kita berterima kasih, tuntutan kita direspon baik Kejari Prabumulih,” ucap Adi.
