Gugatan Pilwabup Muara Enim Tidak Diterima, Ketua DPRD Ajak Semua Menerima Hasil PTUN

- Selasa, 21 Februari 2023 | 07:38 WIB
Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, B Sc
Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, B Sc

Muara Enim, Detiksumsel.com - Setelah melalui proses panjang. Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memutuskan tidak memenuhi tuntutan penggugat terkait proses Pemilihan Wakil Bupati (pilwabup) yang dlaksanakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim pada 6 September 2022 lalu.

Putusan itu tertuang dalam Nomor 263/G/2022/PTUN.Plg Tanggal 20 Februari 2023 antara Penggugat Ormas Abdi Lestari, Projo, Perkumpulan Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS), LSM Brantas dan LSM Masyarakat Siap dan Tanggal (Sigap) dengan DPRD Kabupaten Muara Enim selaku tergugat dan tergugat intervensi Ahmad Usmarwi Kaffah.

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki menanggapi putusan PTUN terhadap lembaga wakil rakyat tersebut untuk sama-sama menghormati dan menghargai putusan majelis hakim PTUN.

Ia yakin bahwa langkah DPRD Muara Enim dalam proses pelaksanaan pilwabup sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Mari kita sama-sama menghormati putusan PTUN ini karena kita yakin apa yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlalu," ungkapnya, Selasa (21/2/2023) pada awak media.

Sementara, Kuasa Hukum DPRD Kabupaten Muara Enim Hoirozi didampingi Mujaddid Islam dan Dahri Diaz, menambahkan bahwa mereka mengapresiasi putusan majelis hakim PTUN telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

"Kita mengapresiasi putusan tersebut karena majelis hakim telah memutuskan perkara ini secara objektif dan telah memenuhi rasa keadalian dalam masyarakat terutama di Kabupaten Muara Enim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya singkat.

Sementara itu, Firmansyah Perkumpulan Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS), LSM Brantas dan LSM Masyarakat Siap dan Tanggal (Sigap), mengaku bahwa pihaknya baru mendapat infomasi dari e court bahwa perkara sudah diputus hari ini. Tapi pihaknya belum menerima salinan lengkap putusannya.

"Prinsipnya karena sudah diputus kita menuturkan wajib menghormati putusan pengadilan. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa putusan tersebut bukan menolak gugatan, tetapi menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), karena Para Penggugat (LSM) dianggap tidak memiliki legal standing (hak gugat)," ucapnya.

Terakhir, ia mengatakan bahwa putusan yang demikian pada intinya surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan pokok perkara sama sekali tidak diperiksa.

"Selain itu, dalam amar putusan hakim juga sama sekali tidak menyatakan bahwa pilwabub sah atau tidak sah. Namun, karena sudah diputuskan ya harus kita hormati," pungkasnya.

Editor: TSA

Tags

Terkini

Polres Muara Enim Amankan Ratusan Botol Miras

Minggu, 26 Maret 2023 | 10:15 WIB
X