MUARA ENIM, Detiksumsel.com -- Ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Muara Enim menggeruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim.
Hal ini mereka lakukan lantaran merasa dianaktirikan sebab bertahun-tahun mengabdi tidak pernah diberikan formasi dalam penerimaan ASN PPPK ataupun PNS dari satuan Pol PP.
Kedatangan ratusan anggota Sat Pol PP, Senin pagi (11/9/2023) tersebut menggunakan satu mobil pengeras suara dan diikuti oleh ratusan Sat Pol PP se-Kabupaten Muara Enim dengan cara long march menuju Kantor BKPSDM Muara Enim yang dikawal oleh anggota Polres Muara Enim.
Dalam tuntutannya, para anggota Satpol PP yang berasal dari 22 kecamatan meminta Pemkab Muara Enim untuk bisa memprioritaskan penerimaan ASN baik itu PPPK ataupun PNS dari kalangan satuan PolPP. Penerimaan tersebut diminta melalui jalur khusus tanpa tes dan dari semua lulusan baik sarjana maupun SMA.
Kasat Pol PP Kabupaten Muara Enim Ahmad Mussadeq menyatakan bahwa Sat Pol PP Kabupaten Muara Enim saat ini berjumlah 393 orang yang tersebar di 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
"Sebanya 393 anggota Sat Pol PP tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Muara Enim non ASN. Oleh karena itu, mereka sedang berjuang untuk bisa menjadi ASN PPPK atapun PNS di Kabupaten Muara Enim," ungkapnya.
Kemudian, Ia mengatakan dengan mendatangi instansi terkait dari tingkat Provinsi sampai ke Jakarta baik itu Dirjen maupun Kementrian terkait. Sebab setiap penerimaan ASN baik itu PPPK maupun PNS formasi untuk sat pol PP selalu tidak ada di lingkup Pemkab Muara Enim.
"Mereka merasa sudah berkali-kali merasa di PHP. Bahkan sudah ada yang mengabdi belasan tahun namun tidak ada kesempatan seperti tenaga KKWT lain terutama guru. Untuk itu kami perjuangkan disini untuk 2024 ini formasi khusus Sat PolPP diadakan," tegasnya.
Sementara itu Bupati Muara Enim yang diwakili Plt Asisten III H Rinaldo mengatakan bahwa apa yang diminta oleh anggota Sat Pol PP merupakan hal yang sangat wajar dan permasalahan ini memang dialami secara nasional.
"Permaalahan ini secara nasional dialami. Apa yang dilakukam kawan-kawan hari ini sudah sangat wajar. Sebab ada aturan yang tidak bisa mengusulkan sebagai PPPK padahal sudah diupayakan secara maksimal namun tidak tembus. Karena prosedur dan mekanismenya melalui pusat maka kita ikuti aturannya, lain halnya jika penerimaan ini diserahkan ke daerah masing-masing sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah tentu sudah kita terima sebab tenaga PPPK dan PNS saat ini sangat kurang sehingga banyak para Kasi tidak ada stafnya dan pekerjaan harus bekerja sendiri,"terangnya.
Oleh karena itu, kata Mantas Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Muara Enim ini melalui kesepakatan ini bahwa untuk 2024 akan diusulkan kembali formasi bagi Satpol PP.
"Di usulan formasi mendatang akan kembali diusulkan, tapi kami hanya bisa sebatas mengusulkan karena itu kewenangan pusat, kita bukanlah negara dalam negara, semua memang ada mekanismenya," ujarnya.
Berkaitan dengan adanya permintaan untuk kenaikan honor, lanjut Ronaldo, itu juga akan disampaikan ke pihak terkait namun tidak serta merta bisa segera dilakukan. Sebab kenaikan itu perlu dilakukan kajian komprehensif karena berkaitan juga dengan kemampuan daerah dan kalau satpolpp naik tentu semua KKWT juga harus naik.
"Bagi saya pribadi, honor Rp 1,2 juta perbulan, itu jelas tidak cukup apalagi yang sudah puluhan tahun, anaknya empat jadi sebenarnya memang layak untuk dinaikkan, ya minimal mendekati UMR. Kalau naik harus semua naik, sebab jika ada yang naik atau sebagian naik nanti akan menimbulkan masalah sosial lain, tapi itu akan kami tampung dan dikaji bersama," pungkasnya.
