Pemprov
Bupati Lahat, Cik Ujang SH tanda tangani pernyataan pengawasan infektorat. Foto Heru/DS

Cik Ujang Beri Wewenang Penuh Inspektorat Periksa OPD

Lahat, Detik Sumsel – Guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak korupsi, Bupati Lahat, Cik Ujang SH gelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi hasil pengawasan APIP dan BPK tahun 2020, dan rencana pengawasan APIP 2021. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala OPD jajaran Pemkab Lahat, Asisten, Kabag, Camat, dan Kepala Desa perwakilan hasil penerima audit dari Insfektoral Kabupaten Lahat.

Cik Ujang mengatakan, rapat ini penting guna mencapai visi misi Kabupaten Lahat. Pengawasan kunci mutlak managemen yang baik. Apalagi tahun 2020 lalu masih ditemukan adanya kerugian keuangan daerah, hal itu tidak luput dari kurangnya pengawasan.

“Tahun 2021 ini temuan yang sama jangan terulang lagi, dan temuan yang belum selesai diselesaikan agar tidak jadi temuan hukum kedepannya,” kata Cik Ujang, Kamis (21/1), di gedung Pertemuan Pemkab Lahat.

Baca Juga :   Wawako Instruksikan Bantu Pengurusan Surat Yang Terbakar

Cik Ujang meminta, tahun 2021 ini sudah disusun program kerja tahunan dan kajian matang, guna tercapai pengelolaan APBD dan Dana Desa secara efektif dan efisien. Garis besarnya setiap OPD telah melengkapi berkas administari pemeriksaan, dikerjakan secara disiplin, tidak molor-molor dengan tenggat waktu yang diberikan.

“Insfektorat sudah saya berikan akses untuk melakukan pengawasan ke OPD dan desa. Ingat mereka bekerja dalam rangka pengawalan kebijakan Bupati Lahat,” tegasnya.

Menurut Cik Ujang, pengawasan yang dilakukan Insfektorat bukanlah garda terdepan dalam menciptakan Kabupaten Lahat bebas korupsi, melainkan pengawasan dari atasan langsung (Kepala OPD) hingga ke pegawai tingkat bawah.

Baca Juga :   30 Ribu KPM di OI Bakal Terima BPNT

“Kalau sudah disiplin, pimpinan OPD bisa bekerjasama dengan baik, pemeriksaan pasti cepat selesai. Terget Lahat zona hijau pasti tercapai,” pesan Bupati Lahat.

Sementara, Insfektur Kabupaten Lahat, Yunisa Rahman SIP MM menuturkan, rapat ini tujuannya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Meningkatkan kepercayaan publik, dalam hal pemeriksaan yang kemungkinan terjadinya kebocoran belanja daerah.

“Kita telah melaksanakan pemeriksaan semaksimal mungkin, walaupun masih ditemukan hal yang tidak diinginkan. Evaluasi pengawasan juga terus berbenah, keinginan kita nanti akan tertata OPD mana saja yang harus diperiksa dan dibina,” tuturnya. (heru)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Heru Senovlan

Avatar

Check Also

Gubernur Targetkan Realisasi Vaksinasi di Sumsel Capai Angka 80 Persen

Palembang, Detik Sumsel –  Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memutus mata …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *