Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Kriminal Cacat Administrasi, Termohon Minta PN Palembang Tunda Eksekusi

Cacat Administrasi, Termohon Minta PN Palembang Tunda Eksekusi

Tanggal : Pukul :
394
0
Panitera Pengadilan Negeri Palembang saat mendatangi objek eksekusi lahan seluas 1506 meter persegi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Palembang, Detik Sumsel — Eksekusi lahan seluas 1506 meter persegi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil dengan pemohon TNI AD Kodam II / Sriwijaya oleh Pengadilan Negeri Palembang Rabu (23/1) ditolak Hafis D Pankoulus SH kuasa hukum termohon Sammy Hamzah.

Didampingi kuasa hukumnya Sammy Hamzah meminta pihak Pengadilan Negeri Palembang untuk menunda eksekusi karena mereka perlawanan menolak eksekusi masih dalam proses di Pengadilan Negeri Palembang. Selain itu terdapat kesalahan atau pun cacat administrasi karena surat pemberitahuan sita eksekusi yang diterima termohon tertanggal 23 Januari 2018.

“Namun pada kenyataannya eksekusi baru dilakukan Rabu 23 Januari 2019, sehingga pelaksanaan eksekusi nya sudah lewat waktu atau kadaluwarsa,”ucapnya.

Selain itu, lanjutnya surat pemberitahuan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Palembang tidak menjelaskan ukuran luas objek yang dilakukan sita eksekusi. Sehingga hal ini bertentangan dengan buku II Mahkamah Agung RI edisi 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan empat lingkungan peradilan.

“Selain itu juga ukuran tanah yang diakui penggugat atau pemohon yang disampaikan sebagai bukti dipersidangan GS No 85 HM tanggal : 12 – 09 – 1955 tanah yang diakui seluas 1506 meter persegi. Sedangkan tanah milik saya seluas 1718 meter persegi berdasarkan surat resmi yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang,”bebernya.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Palembang Hamin Achmadi SH MH mengatakan tujuan sita eksekusi dilahan seluas 1506 meter persegi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil ini dilakukan agar lahan tidak dialihkan atau pun digadaikan orang lain baik penggugat maupun tergugat.

“Pemohon eksekusi dalam hal ini Kodam II Sriwijaya memenangkan gugatan dari pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung bahkan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang persidangan di mulai tahun 2014 lalu,”ujarnya.

Terkait dengan perlawanan dan keberatan eksekusi yang diajukan pihak termohon, Pengadilan Negeri Palembang menampung dan mencatatnya dalam berita acara dan akan dipertimbangkan dalam persidangan perlawanan eksekusi yang saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Palembang.

Menanggapi hal ini, Kapendam II / Sriwijaya Kolonel Inf Djohan Darmawan menegaskan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang melakukan eksekusi lahan seluas 1506 meter persegi di Jalan Diponegoro sudah sesuai dengan peraturan pengadilan nomor nya juga ada jadi bukan semata – mata TNI semena – mena kepada masyarakat.

“Langkah yang diambil TNI juga sudah sesuai mulai dari mengikuti tahapan persidangan sampai akhir putusan eksekusi ini keluar, jadi untuk pihak yang merasa kurang puas dengan putusan pengadilan bisa mengajukan upaya hukum lagi,”tandasnya.(oji)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here