Gran Fondo
AJAK JAGA KONDISI : Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung penuh semua proses peradilan yang dilaksanakan oleh MK.

Bupati Muba : Jaga Kondisi Keamanan dan Dukung MK, Selesaikan Sengketa Pemilu

Sekayu, Detik Sumsel – Sejak dimulainya pelaksanaan sidang sengketa Pemilu 2019, oleh Mahkama Konstitusi (MK), seluruh dukungan dari setiap lapisan masyarat terus mengalir. Seperti di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), tokoh agama, masyarakat dan Bupati Muba sebagai kepala daerah megajak untuk mendukung secara penuh, dengan semua proses yang dilaksanakan oleh MK.

Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung penuh semua proses peradilan yang dilaksanakan oleh MK. Selain itu, jangan mudah terpancing dengan isu ataupun Hoax yang memang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerusuhan.

“Jangan mau terpancing dengan isu ataupun hoax, kita serahkan semua proses persidangan dengan lembaga yang telah dibentuk oleh Undang-undang. Sehingga mari kita jaga kondisi tetap kondusif dan semua berjalan dengan baik,” tegasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Muba, H Daud Sobri, dirinya secara pribadi dan lembaga bahwa menolak tegas dengan smua bentuk aksi kekerasan dan pelaku kerusuhan dalam proses demokrasi, khususnya pelaksaan Pemilu 2019.

Baca Juga :   Kurang Fokus, Hinayah Harus Puas Raih Perak di Porwil X Sumatera

“Kami tegaskan, bahwa LDII Muba menolak tegas semua bentuk aksi kerusuhan yang menyebabkan kekerasan pada proses sidang sengketa Pemilu oleh MK,” tegasnya saat dihubungi, Selasa (18/6)

Daud mengungkapkan bahwa, penyelesaian sengketa harus diselesaikan dengan cara-cara bijak dan konstitusi tidak dengan kekerasan atau intimidasi lainnya karena akan menimbulkan permasalahan baru.

” Kita menolak keras segala bentuk tindakan anarkis, kekerasan dan hal-hal yang destruktif dilakukan oleh sekelompok orang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu 2019. Penyelesaiannya harus dengan cara konstitusional, dan percayakan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris MUI Babat Toman, Arafah, mengatakan tindakan anarkis dan kekerasan dalam penyelesaian sengketa Pemilu bertentangan Undang-Undang konstitusi yang tidak mencerminkan sistem Demokrasi.

Baca Juga :   Purnatugas, ASN OI Dibekali Keterampilan

“Jika ada yang mencoba merusak kondisi keamanan, maka kami mendukung penuh penegak hukum dalam rangka menindak tegas tindakan anarkis dan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” upungkasnya.

Senada dikatakan Gereja Protestan Injili Nusantara, Pendeta Hadi Mulyono bahwa perjalanan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini merupakan bentuk demokrasi, patut kita hormati, dijaga dan dipelihara oleh rakyat Indonesia dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kerusuhan dan sejenisnya.

”Kami telah sepakat, untuk mendukung semua proses yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga, saya pibadi mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman serta kerukunan dalam hidup beragama dan bermasyarakat. Apa pun hasilnya nanti di MK, kita harus hargai dan hormati bersama,”  pungkasnya. (edy)

 

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Edy Parmansyah

Avatar

Check Also

Debat Putaran Kedua, Paslon Hendra – Mulyana Klaim Keberhasilan

Palembang, Detik Sumsel – Tidak hanya Pasangan Calon nomor urut 01 Ratna-Suwarti, dalam debat publik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *