Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Bupati Lahat Bersikukuh Tinggalkan BPJS Kesehatan, Tetap Gunakan KK / KTP Untuk Berobat
Bupati-Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang-Haryanto. Foto Heru/DS

Bupati Lahat Bersikukuh Tinggalkan BPJS Kesehatan, Tetap Gunakan KK / KTP Untuk Berobat

# Cik Ujang: Banyak Kepala Daerah Telpon Ingin Belajar ke Lahat

Lahat, Detik Sumsel — Sejumlah aturan yang dikantongi pihak BPJS Kesehatan, rupanya tidak membuat gentar Bupati-Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang-Haryanto, untuk meninggalkan BPJS Kesehatan. Sikap tersebut seakan mengisyaratkan kata “Selamat Tinggal BPJS Kesehatan”. Hal itu dilakukan, demi memberikan jaminan berobat gratis, kepada warga Kabupaten Lahat.

Sikap tegas Cik Ujang-Haryanto ini, kabarnya tidak hanya mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan saja. Bahkan banyak kepala daerah di Indonesia ingin study banding ke Lahat. Menyerap ilmu bagaimana cara bisa memberikan jaminan kesehatan warga, hanya bermodal KTP dan Kartu Keluarga (KK) saja.

“Ya, sudah banyak kepala daerah yang hubungi saya, kepingin mempelajari kebijakan yang ditempuh Pemkab Lahat bisa meninggalkan BPJS Kesehatan,” kata Cik Ujang, Rabu malam (22/1) lalu, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat.

Baca Juga :   Ditinggal Jumatan Satu Rumah Ludes Terbakar

Wabup Lahat sebelumnya mengatakan, jika tahun lalu Pemkab Lahat membutuhkan Rp 46 miliar, tahun 2020 jika tetap menggunakan BPJS Kesehatan setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 106 miliar untuk disetor ke BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tahun lalu saja, jumlah klaim yang dikeluarkan tidak mencapai Rp 46 miliar.

“Kalau pakai KTP KK, kita cukup bayar yang diklaim. Lebih baik uang sebanyak itu untuk pembangunan, dan mensejahterahkan warga Lahat. Karena komitmen saya dan Pak Bupati, selain untuk menjamin kesehatan warga Lahat, juga mensejahterahkan warga,” tegas Haryanto.

Baca Juga :   6 Warga Lahat Terkonfirmasi Positif Covid 19, Bupati Asyik Plesiran

Terpisah, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi menuturkan, kebijakan Pemkab Lahat yang tidak memberatkan warga, jelas akan pihaknya dukung. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru mala memberatkan keuangan daerah.

“Menurut saya, tidak ada yang dilanggar menggunakan KTP KK. Kalau itu untuk kebaikan warga dan pemkab, akan kita dukung terus,” tuturnya saat dibincangi bersama Wakil Ketua DPRD Lahat, Sri Marhaeni, Kamis (23/1) lalu di halaman kantor DPRD Lahat.

Ditanya jika langkah Bupati Lahat ditiru oleh daerah lain, apakah akan membuat rugi pihak PBJS Kesehatan atau tidak. Kepala BPJS Cabang Lubuk Linggau, Eka Susilamijaya hanya bungkam. Pesan Whatsapp wartawan DetikSumsel.com hingga pukul 09.41 WIB hanya di baca tanpa dibalas. (heru).

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Heru Senovlan

Avatar

Check Also

Tahun Depan, Adat Komering Jadi Perhatian

Martapura, Detik Sumsel– Tahun depan, OKU Timur dijadwalkan memiliki 12 jenis festival tahunan. Hal ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *