Pemprov
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tahun 2020

Buka Wawasan Melalui TalkShow dan Dialog Interaktif dalam Rakernas ke-2

Palembang, Detik Sumsel – Dalam mengevaluasi Program Kerja Organisasi, Penerapan Aturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama dan Kebijakan Publik Pemerintahan Indonesia, Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tahun 2020.

Diketahui, dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19, kegiatan yang digelar di Fave Hotel, Jalan Basuki Rahmat Palembang nampak diisi oleh para peserta yang merupakan Aktivis Serikat Pekerja/Serikat Buruh SP PLN Indonesia, Pegawai PLN, Mahasiswa/i dan pelajar SMA/SMK, Masyarakat Seni KKPP Sumsel, Tokoh Pemerhati Ketenagakerjaan, Aktivis Hukum/Advokat.

Dalam egiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan,
Drs H Koimudin SH MM, nampak hadir juga beberapa narasumber yang mempuni, yaitu Presiden Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia (MKLI), Pembina SP PLN Indonesia (SPPI), Ketua BPBH SPPI, Ketua KKPP Sumsel, Social Worker dengan bentuk kegiatan yaitu TalkShow dan Dialog Interaktif.

Dijelaskan Koimudin, dalam usia organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia yang memasuki 2 Tahun tersebut, pembukaan wawasan dinilai sangatlah diperlukan, baik ke internal ataupun eksternal mengenai hal-hal Ketenagakerjaan dan Ketenagalistrikan yang telah berlangsung.

“Dan hal itu sangatlah berguna untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan yang telah menerbitkan Kebijakan Publik,” kata Koimudin dalam sambutannya, Kamis (24/12).

Diketahui juga, bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia melakukan Kegiatan Interaksi bersama dengan MKLI, KKPP SUMSEL dan BPBH-SPPI untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas antar Aktifis di Indonesia.

Koimudin juga menjelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Baca Juga :   HUT ke-15, Sriwijaya FC Disambut Doa dan Dukungan Para Suporter

“Diantaranya adalah produksi Ketenagalistrikan yang dimandatkan Negara kepada PT PLN (Persero). Kebijakan Liberalisasi Sektor Publik, yang sempat memprivatisasi (Unbundling) Ketenagalistrikan/PLN tentu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Setelah Putusan MK tersebut, PPA/Kontrak Perjanjian PLN ke Investor tidak boleh lagi 100% Asset Pembangkit Listrik diserahkan ke Swasta/Asing, melainkan Asset harus dikuasai Negara (PLN Grup) minimal 51%.

Namun, saat ini beberapa media juga telah menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya untuk melepaskan Pembangkit Listrik dikelola oleh IPP Swasta/Asing, PLN hanya menjadi Service Company mengelola Transmisi dan Distribusi saja, ditambah lagi terkait pengesahan Omnibuslaw menjadi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menampilkan kembali Pasal Un-Bundling yang telah berhasil diuji 14 Desember 2016 yang lalu.

Isu Privatisasi bukan sekedar isapan jempol, upaya penguasaan Aset Pembangkit oleh swasta/asing terus bergulir. Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pembengkakan pengeluaran anggaran untuk Protokoler, pengaturan WFO dan WFH, persoalan Tenaga Alih Daya (Outsourcing), persoalan pencatatan meter listrik dan Tagihan yang membengkak/melonjak, serta pengkhianatan para oknum pegawai yang memperbesar biaya anggaran dengan melemahkan perjanjian kontrak Bahan Bakar dan TOP IPP, sampai dengan upaya Relokasi Pembangkit PLN untuk memberikan keuntungan bagi mitra kerja.

Dampak dari Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan Perubahan/Revisi terhadap sejumlah UU (Omnibuslaw) termasuk didalamnya merevisi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di bagian Cluster Pekerja/Buruh yang sangat berpotensi melemahkan pekerja/buruh, apalagi perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan mempermudah Investasi Asing.

Pengurangan pesangon pekerja/buruh dan hilangnya aturan Usia Pensiun berdasarkan Peraturan Perundangan turut memicu gejolak pengesahan UU Omnibuslaw ini memperlemah Pekerja/Buruh Lokal, dan hanya menguntungkan kaum oligarki dan Tenaga Kerja Asing.

Baca Juga :   Goes to Ponpes, Detik Sumsel Berbagi Seribu Telur Bebek ke Santri

Kebijakan pemerintah yang juga telah menetapkan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JP dari BPJS-TK dengan manfaatnya baru dapat diterima pekerja saat berusia 57 Tahun telah berlaku sejak Tahun 2019 ini. Serta Kebijakan Pemerintah yang telah menaikan sampai 100% Iuran BPJS Kesehatan, justru memiliki dampak pengurangan pendapatan pekerja/buruh.

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, selain meningkatkan SDM yang berbasis kompetensi IT, perlu kesepakatan bahwa Listrik adalah hal penting yang harus dikuasai mutlak oleh Negara, begitu juga persoalan jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak agar tidak lagi memberatkan beban rakyat dan pekerja/buruh.

Oleh karena itu, sangat diharapkan dengan adanya pematerian ini mampu memberikan pemahaman dan penjelasan ke peserta dalam sesi Talk Show, serta dapat menjelaskan di sesi kedua Dialog Interaktif untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang menentukan Kebijakan Publik.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut juga memiliki berbagai tujuan, yaitu memberikan pemahaman tentang kondisi ketenagakerjaan dan sejarah ketenagalistrikan indonesia., meningkatkan nilai-nilai Nasionalisme peserta untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, memupuk semangat solidaritas dan silturahmi antara pekerja/buruh dengan pemerintah, manajemen dan masyarakat umum.

Tidak hanya itu saja, kegiatan tersebut juga bertujuan dalam membangun karakter aktivis Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang kritis terhadap Kebijakan Publik, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan kritis terhadap pengesahan Omnibuslaw menjadi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengenal manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pekerja/Buruh dan Masyarakat Umum serta sepakat memperjuangkan persamaan Usia Pensiun pekerja/buruh. (Ril)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Betta Agri

Betta Agri

Check Also

Badan Jalan Disewakan, Komisi II DPRD Palembang akan Panggil Dishub

Palembang, Detik Sumsel – Terkait badan jalan tengkuruk yang disewakan oleh oknum, Ketua dan anggota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *