Pemprov
Surat permohonan pengajuan pembatalan SHM atas nama Arifin Theng yang diajukan Lucia Theng ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel

BPN Sumsel Lamban Batalkan SHM yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum

Palembang, Detik Sumsel — Kuasa hukum Lucia Theng, Redho Junaidi SH MH mempertanyakan proses pembatalan sertifikat SHM nomor 392 atas nama Arifin Theng atas putusan Pengadilan Negeri Palembang No.985/Pid.B/2016/PN PLG. Tanggal 13 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No 158/PID/2016/PT PLG tanggal 28 November 2016 yang sudah diajukan nya ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu.

Redho Junaidi SH MH mengatakan mengapa sertifikat No 392 atas nama Arifin Theng sudah jelas adanya pidananya berdasarkan pasal 263, 266 KUHP dan Arifin Theng sudah dinyatakan bersalah dan divonis oleh pengadilan dalam perkara pemalsuan surat dan sudah di kembalikan ke BPN kota Palembang BEGITU LAMBAT PROSES PEMBATALN SHM YG TERBIT BERDASARKAN SURAT MENYURAT PALSU

“Disini kami pertanyakan sudah sejauh mana proses pembatalan SHM atas nama Arifin Theng yang sudah kami ajukan ke BPN Sumsel,”katanya kepada wartawan Rabu (2/12/2020).

Baca Juga :   Kapolda Sumsel Terima Audensi Pengurus Budha Suci Sumsel

Dikatakan Redho apa kendala yang dihadapi BPN Sumsel sehingga proses pembatalan SHM yang sudah mereka ajukan begitu sangat lambat di diproses.

“Padahal sudah jelas SHM atas nama Arifin Theng palsu ada sudah ada putusan pidana pemalsuan yang telah berkekuatan hukum tetap,”katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakan Redho putusan pidana pemalsuan tersebut menjadi dasar hukum bahwa SHM atas nama Arifin Theng cacat administrasi kerena terbit berdasarkan surat menyurat palsu.

“Untuk itu Kanwil BPN Sumsel wajib membatalkan SHM tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan agraria dan tata ruang/kepala BPN no11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus tanah,”jelasnya.

Dan dalam kasus lainnya BPN pernah membatalkan SHM karena SHM terbit berdasarkan surat menyurat palsu yang telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (cacat administrasi)

Baca Juga :   Bripka Rino Riki Saputra Sulap Mobil Bekas Jadi Perpustakaan Keliling

“Saat itu saya dari pihak yang mengajukan pembatalan SHM dan akhirnya SHM yang terbit berdasarkan surat menyurat palsu tersebutpun di batalkan oleh BPN,”terangnya.

Menanggapi hal itu, Saidah Kabid Sengketa Kanwil BPN Sumsel mengatakan BPN Sumsel tidak bisa serta merta membatalkan sertifikat atas nama Arifin Theng meski sudah ada putusan pidana pemalsuan surat yang dilakukan Arifin Theng.

“Arifin sudah terbukti melakukan pemalsuan surat dan yang bersangkutan sudah terhukum karena menggunakan surat palsu dengan adanya putusan ini tidak serta merta bisa membatalkan sertifikat. Karena BPN dalam membatalkan sertifikat harus ada perintah dari pengadilan,”katanya.

Meski demikian, kata Saidah pihaknya akan melakukan gelar dalam pengajuan pembatalan sertifikat yang diajukan Lucia Theng dan memanggil Lucia Theng.

“Secepatnya kami membutuhkan kehadiran ibu Lucia karena akan dilakukan gelar,”tandasnya.(oji)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Fauzi

Avatar

Check Also

Pelabuhan Rakyat Sungai Lais Akan Dikembangkan

Palembang, Detik Sumsel — PT Pelabuhan Indonesia Cabang Palembang akan mengembangkan pelabuhan rakyat di Sungai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *