Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Siap Menyukseskan Asian Games Tahun 2018

BPK Temukan 5 Permasalahan di Palembang

0
63
Anggota V BPK RI

Palembang, Detik Sumsel – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Ir. Isma Yatun, M.T., mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, untuk  mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan di hotel Arista, Jum’at (14/9).

“Palembang, tergolong masuk kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan itu harus dipertahankan,” ucapnya di hadapan Anggota DPRD, Camat, Lurah, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang.

Badan Pemeriksa Keuangan lanjutnya, masih menemukan berbagai permasalahan seperti, pengeloaan Kas, Pengelolaan Piutang, Pengelolaan Aset Tetap, Pengelolaan Pendapatan, dan Pengelolaan Belanja Pegawai.

Baca Juga :   Akses Jalan Brigjen Hasyim Ke Jalan Iswayudi Mampu Atasi Kemacetan

“Saldo awal kas dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) TA (Tahun Anggaran) 2017, tidak sesuai sisa dana BOS TA 2016 yang dilaporkan dinas pendidikan dan sekolah,” ujarnya dalam pemaparan dihadapan peserta sosialisasi.

Ia juga menjelaskan, bahwa masih menemukan aset tetap yang dicatat secara gabungan, dan tidak ditemukan keberadaannya dan dikuasai pihak lain.

“Saya harap Pemkot dan DPRD Palembang dapat meningkatkan komitmen dan bekerja keras, dengan bersinergi dalam menjalankan tugas oleh masing-masing pihak,” himbaunya.

Penjabat (Pj) Walikota Palembang,  Dr. Akhmad Najib, mengutarakan bahwa, lemahnya pengelolaan negara menyebabkan KKN. Pemkot telah melakukan Surat Keputusan (SK) Walikota dalam pembentukkan tugas sapu bersih pungli, Agar pelayanan publik cepat, tepat, dan transparan.

Baca Juga :   Honorer K2 Berpeluang Jadi CPNS

“Saya juga menghimbau, agar staf ingatkan atasan,  agar kesalahan administrasi bisa dihindari,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI, Ir. H. Hafisz Tohir, mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, telah mendapatkan bantuan melebihi wilayah lainnya di seluruh Indonesia, sebesar 68,2 Triliun Rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Kita wajib mendukung, agar Kota Palembang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.” pungkasnya. (pen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here