Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Atasi Karhutla, Kurangi Wacana dan Retorika

Atasi Karhutla, Kurangi Wacana dan Retorika

Tanggal : Pukul :
161
0
Bagindo Togar Bb/ Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya

Akhir akhir ini permasalahan asap  kembali mengepung beberapa daerah disumsel, bahkan semakin parah, secara khusus kota Palembang dan sekitarnya yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan perkebuan milik korporasi maupun pribadi warga. Ribuan hektar terbakar secara massif di musim kemarau yang mengakibatkan gangguan kesehatan serta kenyamanan masyrakat dalam mejalankan aktifitas rutin setiap harinya.  Lantas apa upaya juga kewajiban pemerintah dalam menanggulangi permasalahan publik lokal dan regional domestik ini?


Permasalahan atau bencana Karhutla ini menjadi musibah tahunan yang harus selalu dialami daerah ini, tepatnya saat musim kemarau tiba. Tetapi pemerintah daerah, tak juga kunjung mampu menemukan “resep serta jurus ampuh ” tatkala bencana Karhutla mulai merebak ke lokasi lokasi yang rawan atau peka akan terjadi ke(pem)bakaran massal?  Seharusnya pemerintah mulai menjalankan strategi kebijakan yang antisipatif. Dimana kekuatan utama dalam meminimalkan masalah ini adalah dengan penegakan Law enforcement yang mengacu pada ragam upaya pencegahan: monitoring,  pendidikan serta sosialiasi regulasi atas bahaya karhutla dan lain lain. Wewenang dan tugas penanggulang bencana, kurang efektif bila diarahkan tugas maupun tanggungjawabnya kepada pemerintah pusat semata,  dalam konteks ini BNPB/ BNPD.

Perencanaan dan Kinerja koordinatif antar pemerintah daerah dengan Badan yang ditugaskan  Pemerintah mutlak untuk dijadikan blue print tugas kolektif, sehingga bencana ini mampu ditekan hingga titik terendah sehingga tidak meresahkan  serta menambah derita masyrakat.

Sebelumnya usaha yang dilaksanakan oleh BNPB adalah cara atau teknis konvensional,  mainstream juga tergoliong biaya tinggi, dengan penyemprotan atau water bomb dr udara kehot spots menggunakan helikopter, penyemprotan dgn armada pemadam kebakaran dan rekayasa awan atau hujan buatan. Boleh disimpulkan sangat jauh dari upaya pencegahan.

Disinilah dituntut tugas,  fungsi dan tanggung jawan pemerinrah daerah, terkait konkrtisasi prinsip Desentralisasi yang diberikan terhadap Pemda, berhakekat untuk mendekatkan para aparatur pemerintah hingga dipelosok daerah ( Desa) untuk merekam, menginvetaris dan merumuskan permasalahan ditengah masyrakat berikut merespon ceoat melalui kebijakan yang strategis juga solutif. Atau katakanlah wujud penyerahan sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Misal,  dalam konteks ini melakukan penyuluhan atau pembinaan terhadap warga melalui kelompik tani, dengan tidak melalkukan pembakaran hutan secara besar besaran (max 2 Ha/ petani) atau bergilir serta tidak berkolusi dengan para elite perusahaan perkebunan untuk melakukan pembakaran lahan/ hutan. Sehingga tidak terkesan,  bahwa pemerintah daerah sangat tergantung  dengan pemerintah pusat alias pemerintah daerah minus kapabilitas dalam penanggulangan bencana terkait kabut asap diwilayahnya.

Disisi lain secara klasik, pembakaran masih menjadi cara yang murah ,mudah dan tepat guna untuk membuka lahan perkebunan. Kemuduan, ada juga aksi aksi sederhana yang pantas untuk diinisiasi oleh pemerintah daerah,  dengan membuka serta merawat lahan terbuka hijau sebanyak mungkin diIbukota Kabupaten/ kota, tentu saja harus aktif meningkatkan frekuensi penyiraman aneka pohon/ tanaman dengan menambah arnada truk tangki air atau mengoperasionalkan armada truk pemadam kebakaran untuk menyemprot seluruh seluruh tanaman pohon yang tersebar disemua sisi penjuru pemukiman penduduk di Ibukota kabupaten!/ kota.

Upaya ini bermanfaat untuk menaikkan  Uap maupun partikel uap air diudara lingkungan aktfitas para warga. Bukankah Sang Pemilik Allam bumi Sriwijaya ini telah menganugerahi  begitu banyaknya aliran sungai? Untuk itu elite pemerintah daerah agar mampu bertindak revolusioner dalam mengimplementasikan kebijakan nya terkait bencana karhutla. pemerintah jangan sampai lengah, bersikap pasrah.. atau menyerahkan bencana ulah manusia ini kepada Alllah saja. Kurangi wacana dan retorika, saatnya bekerja dengan bertindak nyata,agar rakyat tak semakin menderita. Sangupkah??


Penulis : Bagindo Togar Bb/ Pemerhati Politik/ Forum Demokrasi Sriwijaya

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here