Pangkalan Balai, DetikSumsel - Bupati Banyuasin H Askolani menilai keberadaan tenaga honorer masih di butuhkan untuk membantu kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melayani masyarakat, mengingat Kabupaten Banyuasin sejauh ini masih kekurangan ASN/PNS baik di OPD teknis maupun guru dan kesehatan.
Dapat dibayangkan, setiap OPD di lingkup Pemkab Banyuasin banyak yang tidak punya Staf ASN/PNS, dan peran itu di bantu oleh tenaga Honorer. Begitu juga tenaga guru ASN masih sangat terbatas sehingga untuk mengajar di sekolah-sekolah dibantu para guru-guru honorer. Sama halnya dengan tenaga kesehatan, rata-rata di layani oleh perawat dan bidang berstatus tenaga honorer baik berstatus PTT, THL maupun TKS.
Maka dari itu, dirinya berpesan agar para tenaga honorer tidak perlu galau, tetap bekerja dengan baik, disiplin, mematuhi aturan yang sudah ditentukan dan yang paling penting lengkapi kemampuan diri dengan skil seperti komputer, bahasa inggris, dan keahlian lainnya sehingga menjadi nilai tambah.
"Kita masih butuh tenaga honorer, karena PNS kurang. Banyuasin sejauh ini masih kekurangan sekitar 4000-5000 ASN, "kata Askolani, Rabu (29/1)
Dan dirinya, segera menugaskan BKPSDM Kabupaten Banyuasin untuk melakukan koordinasi dengan MenPAN RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut agar jelas duduk persoalannya.
Seperti di ketahui, Penghapusan tenaga honorer telah disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI. Penghapusan diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM berkeahlian.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan restrukturisasi komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya dengan penghapusan tenaga honorer. Tujuannya untuk didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.
"Saat ini jumlah PNS Indonesia mencapai 4.286.918 orang, dan sekitar 70 persen berada di Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demikian porsinya masih belum berimbang karena didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif sebanyak 1,6 juta," ujar Tjahjo.
Pada kurun waktu 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 Tenaga Honorer Kategori I (THK I) dan 209.872 Tenaga Honorer Kategori II (THK II). (Net/Faz)
