Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Antara “Kardus”, “Kegenitan”, dan E-Voting

Antara “Kardus”, “Kegenitan”, dan E-Voting

Tanggal : Pukul :
882
0
Oleh: Efran Heryadi
Oleh: Efran Heryadi

Penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air atau (kardus) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai polemik di masyarakat.  Banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut.


Alasannya bermacam-macam, mulai  dari soal daya tahan,  terbukanya potensi kecurangan,  dan lain sebagainya. Pembelaan pihak KPU yang menjelaskan bahwa bahan kardus yang digunakan tidak sama dengan kardus yang beredar dipasaran. Namun,  kotak suara terbuat dari bahan berkualitas tinggi berupa karton yang kedap air, alasan berikutnya karena penggunaan kotak suara kardus karena  jauh lebih efisien. Harga kotak kardus hanya seperempat dari harga kotak aluminium dan mempertimbangkan kondisi KPU daerah. Karena jika menggunakan kotak suara berbahan alumunium, KPU daerah akan terbebani anggaran penyewaan gudang dan lain-lain.

Selain itu,  pihak KPU mengatakan kotak suara kardus ini bukan yang pertama digunakan melainkan sudah dilakukan pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan pada tahun 2018.

Protes terhadap kotak suara kardus semakin menjadi karena adanya temuan kotak suara “kardus” yang rusak disejumlah daerah,  semisal karena banjir yang terjadi di Badung  dan rusak pada saat pengiriman di Bantul. Jagat maya geger,  meme kotak suara “kardus” berseliweran di lini masa. Untuk menangkis berbagai kritikan,  KPU dari pusat hingga daerah pun berinisiatif meyakinkan publik dengan melakukan demonstarsi guna menguji daya tahan kotak dengan cara menyemprotkan air dan menindih kotak suara.

Peraturan mengenai digunakannya kotak suara berbahan ‘kardus’ termaktub dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang norma,  standar,  prosedur,  kebutuhan pengadaan, dan distribusi perlengkapan penyelenggaraaan pemilu, pada pasal 7 yang secara singkat dapat dipaparkan bahwa kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan dan merupakan barang habis pakai. Memiliki bentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya dengan ukuran 40 x 40 x 60 cm. Kotak berwarna putih dengan tulisan KPU di salah satu sisi dan jendela plastik mika di sisi depan.

Berdasarkan peraturan KPU di atas,  sebenarnya kontroversi mengenai pemakaian kotak suara berbahan kardus tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa lahirnya PKPU  mengenai pemakaian kotak suara berbahan kardus ini tidak serta merta,  ada rangkaian peristiwa yang dilakukan dari usulan yang dituangkan dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Logistik, kemudian dibahas dalam mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR,  baru draf PKPU yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui RDP tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diundangkan.

Penulis berpendapat bahwa ada hal yang lebih esensial daripada sekedar “bergenit-genitan” melakukan dan terlibat dalam debat kusir yang tak berujung mengenai kotak suara kardus.  Dalam konteks ini,  penulis bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud,  MD yang mengatakan bahwa ada hal yang lebih urgen yakni memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber jurdil).

Untuk itu,  peran KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sebagai penyelenggara pemilu justru yang perlu mendapatkan porsi terbesar. Apalagi,  pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia pelaksanaan Pileg dan Pilpres diserentakkan. Ini tugas sangat berat yang membutuhkan profesionalisme, kompetensi,  integritas,  kredibilitas, dan indepedensi para pejuang pemilu berkeadaban dalam melahirkan pemilu yang demokratis sesuai dengan azas umum pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945;  jujur,  adil, langsung,  umum,  bebas,  dan rahasia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pemilu para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan mendapat sorotan tajam. Misalnya kasus manipulasi suara dan praktik politik uang yang melibatkan mereka jika tidak dibenahi dikhawatirkan akan menghasilkan produk pemilu yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

Berpijak dari polemik pada setiap pagelaran pesta demokrasi. Penulis merasa sudah saatnya, para stakeholder dan pengambil kebijakan untuk memikirkan cara untuk mengkaji penyelenggaraan pemilu yang simpel, murah dan kredibel misalnya lewat pemilu elektronik atau biasa dikenal dengan e-voting. Kita semua mafhum bahwa di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, di mana saat ini penetrasi internet yang telah merasuk ke dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi.  Dalam konteks ini, negara India dan Filipina layak dikedepankan sebagai contoh. Bahkan di Filipina, perancang teknologinya adalah ahli teknologi informatika dari Indonesia.

Di Indonesia sendiri teknologi e-voting bukanlah hal yang baru. Selain sudah lama dikaji dan dilakukan penelitian oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta DPR RI telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang telah menerapkan pemilu e-voting di negaranya.  Bahkan,  teknologi ini sukses dipraktikkan di beberapa daerah  saat pemilihan kepala desa, misalnya di Kabupaten  Musi Rawas. Jika teknologi e-voting ini diterapkan dalam pemilu di Indonesia, tentu polemik akan kotak suara,  surat suara,  dan kecurangan pemilu tidak akan ada lagi.

Terakhir,  bukankah pengetahuan  itu terbuka lebih lebar menjadi sebuah keinginan, ketika kita punya pengalaman buruk. Pengalaman buruk karena permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Maka,  penggunaan teknologi e-voting,  sudah selayaknya  dilaksanakan. Beranikah kita mewujudkan keinginan itu?


*Penulis adalah Pengamat Pinggiran, Tinggal di Kab. Musi Rawas

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here