Iklan Iklan
Pemprov
Istimewa

Advokat PPKHI Dukung Perjuangan Masyarakat Adat Desa Remban Perjuangkan Hak Ulayatnya

Palembang, Detik Sumsel — Perkumpulan Pengacara Indonesia (PPKHI) DPD Sumatera Selatan seratus persen mendukung perjuangan masyarakat Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam memperjuangkan hak – hak ulatnya yang saat ini berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit SIPEF Grup PT Agro Muara Rupit.

“Kedepan kita dorong penyelesaian konfliknya sampai ke kantor pusat PT Agro Muara Rupit di Medan, atau bahkan sampai ke Gubernur Provinsi Sumsel dan Presiden RI di Istana Jakarta jika Pihak Perusahaan PT. AMR cabang Daerah Muratara tidak juga memberikan solusinya atau bahkan jika pihak Pemda Muratara tidak segera turun tangan membantu penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat adat dimaksud” kata Advokat Adis Oktaviani, SH yang juga putri asli Muratara ini kepada detiksumsel.com Rabu (19/5/2021).

Dikatakan Adis, bukan tidak mungkin (selain itu), jika ada dugaan tindak pidana terkait konflik tanah ini ada unsur pidananya, maka kita perluas ke Pidana. “Semoga saja perjuangan masyarakat musi rawas utara dalam memperjuangkan hak ulatnya bisa tercapai. Karena masyarakat adat ini jelas diakui oleh negara termasuk semua hak yang melekat bersamanya,”ungkapnya.

Istimewa

Untuk diketahui dahulu belum hilang ingatan masyarakat oleh oknum dari Pihak Perusahaan, terpidana Mildianto,S.St Bin Laisarman (Laki-laki 36 Tahun) pekerjaan Estate Manager PT. Agro Muara Rupit (AMR) berdasarkan Putusan PN Lubuklingga Nomor 7/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 23 maret 2020 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan uang sebesar 18 Milyar atas dokumen fiktif 49 dokumen Ganti Rugi tanam Tumbuh (GRTT) dan 53 (lima puluh tiga) Dokumen Cash Voucher milik masyarakat.

Baca Juga :   Selain Ambil Uang, Jumro Pelaku Perampokan Ini Juga Cabuli Korbannya

Ditempat terpisah, Banuar Sianipar, SH., MH advokat kondang PERADI Merah sekaligus Kurator Kepailitan asal dan berdomisili tinggal di kota medan, menegaskan siap mensuport perjuangan rakyat musi rawas utara dalam memperjuangkan hak-hak ulayatnya. Kami sambut kawan-kawan Muratara di Kota Medan, bila perlu kita teliti data-data dan dokumenya.

Jika dipandang perlu ada dugaan kuat ada fakta terpenuhi syarat formil kepailitan, dapat saja kita bawa penyelesaiannya ke Pengadilan Niaga Medan tegasnya. Dikatakannya betul bahwa PT. AMR anak perusahaan yang grupnya SIPEF (Societe Internationale de Plantations et de Finance) berkantor pusat Indonesia di Kota Medan.

“Grup SIPEF adalah induk perusahaan agribisnis kelapa sawit yang berkantor pusat Internasional di Schoten, Belgia. Perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Saham Euronext Brussels. Berdiri pada 1919, lini bisnisnya bergerak di bidang kelapa sawit, karet alam, teh, pisang, dan bunga. Wilayah operasional SIPEF tersebar di seluruh Indonesia, termasuk anak perusahaannya PT. AMR yang berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara,”katanya

Baca Juga :   Sebelum Tampil di Singapore Air Show, Tujuh Pesawat JAT Menari - nari Dilangit Lanud SMH

Sementara itu, Pengamat Budaya dan Adat Melayu, DR. Husni Tamrin, SH., MH., menyoroti permasalahan mengenai tanah adat yang biasa disebut sebagai tanah ulayat, tanah yang dikuasai oleh masyarkat adat secara komunal, tanah ini dikuasai secara bersama-sama yang pengelolaannya diatur oleh orang yang diangkat sebagai kepala adat dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk semua masyarakat adatnya.

“Masyarakat adat ini jelas di akui oleh Negara termasuk semua hak yang melekat padanya. Dalam Pasal 18 B UUD 45 Negara menjamin dan mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masyarakat adat itu masih melestarikan nilai nilai budaya dan adatnya,”ujarnya.

Ditegaskan Husni pengakuan tanah adat oleh pemerintah telah pula disertakannya pengaturan tanah adat dalam UU pokok agraria, UU perkebunan dan UU Kehutanan.

“Untuk itu pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin perkebunan apabila tidak ada kesepakatan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adatnya. Jadi apabila masyarakat adat meminta kembali tanah mereka yang di caplok perusahaan adalah hal yang wajar,”bebernya.

Pemerintah harus meneliti kembali dalam menerbitkan perizinan, adakah prosedur perizinan yang terlewati, atau adakah kesepakatan antara mereka yang di cederai. “Karena yang menjadi alas pertama keluarnya izin itu ialah kesepakatan antara pihak perkebunan dan masyarakat adat,”tandasnya.(oji)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Jatanras Polda Sumsel Ringkus Komplotan Pencuri Buah Sawit Milik PT Andira Agro

Palembang, Detik Sumsel — Anggota Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel meringkus delapan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *