Beranda Daerah 2018, 18 Perkara Masuk di Disnaker Lahat

2018, 18 Perkara Masuk di Disnaker Lahat

Tanggal : Pukul :
425
0
Masa dari satpam PT Eka Jaya, dikawal aparat kepolisian dan tni, ketika menghadap Asisten I Setda Lahat. Foto Heru/DS

Lahat, Detik Sumsel — Terkait banyaknya aksi unjuk rasa, yang kerap dilakukan oleh tenaga kerja di Kabupaten Lahat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lahat mencatat, untuk tahun 2018 saja, sudah ada 18 kasus yang masuk ke pihaknya. 

Kadisnakertrans Lahat, Ismail Hanafi melalui Kabid HI dan Jamsos Aristoteles menuturkan 18 kasus itu diantaranya soal PHK, mutasi kerja sepihak, serta persoalan pembayaran upah lembur kerja. Lima kasus diantaranya, masuk kerana perdata di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Jika tidak selesai dirana bipartit, setelah dapat surat pelimpahan dari kita, baru bisa dinaikkan ke pengadilan hubungan industrial,” tutur Aristoteles, Kamis (3/1).

Disinggung soal aksi demo, yang dilakukan oleh 57 satuan pengamanan PT Eka Jaya Kamis (3/1) kemarin. Syofyan Rasyid, selaku Pengawas Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi Sumsel membenarkan, kasus ini juga sudah masuk ke PHI. Bahkan sebelum perusahaan melakukan banding, kasus ini dimenangkan oleh masa selaku penggugat.

“Sebenarnya kasus ini sudah diputuskan oleh PHI, tapi perusahaan meminta bipartit kembali. Alasannya perusahaan memang tidak memasukkan upah lembur karyawan,  ke peraturan perusahaan mereka,” bebernya, Jumat (4/1).

Syofyan bahkan mengatakan, jumlah upah lembur yang belum dibayarkan pihak perusahaan sejak tahun 2012 lalu, mencapai Rp 5 miliar. Diantaranya Rp 1.577.613.456 untuk 17 karyawan PT Aditarwan, serta Rp 3,669.344.589 untuk 39 karyawan PT Eka Jaya.

“Paling kecil Rp 62.327.953, paling besar Rp 164.771.250, jumlah upah lembur yang harus dibayarkan. Hitungan ini juga sudah diakui PT Eka Jaya,” katanya.

Disisi lain, Ketua Pengadilan Negeri Lahat,  Yoga Nugraha SH menjelaskan, terkait permasalahan tenaga kerja, masuk ke rana PHI langsung. Tentunya dengan sejumlah prosedur. Seperti adanya hasil bipartit dari pengawai penyidik negeri sipil Disnaker Lahat juga terkumpulnya seluruh alat bukti.

“Untuk perkara tenaga kerja, mulai dari pendaftaran hingga sidang, seluruhnya di PHI Palembang bukan lagi rana Pengadilan Negeri Lahat,” jelasnya. (heru).

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here