Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Lembaga kajian strategis CDCS menyelenggarakan kajian dwi pekanan dengan mengangkat tema tentang “Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY”, Senin (20/1)

100 Hari Program Kerja HDMY Cukup Memuaskan

Palembang, Detik Sumsel- Bertempat di Jalan Joko Talang Semut Bukit Kecil, Senin (20/1) Lembaga kajian strategis CDCS menyelenggarakan kajian dwi pekanan dengan mengangkat tema tentang “Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY”.

Kajian tersebut menghadirkan beberapa pakar yang concern di dalam bidang pengambilan kebijakan publik, seperti Ir. H. Eddy Santana Putra, MT (Walikota Palembang periode 2003-2013), kemudian Dr. Erizal Sodikin (Dekan Fak. Pertanian UNSRI 2013-2017; Atase Pertanian KBRI Roma 2006-2010), dan Muhammad Hidayat, SE., M.Si (Ketua Fraksi DPRD Palembang).

Ketiga narsum tersebut, dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif CDCS, Alip D Pratama, SH MH dalam proses diskusinya bersama para audiens yang berasal dari berbagai macam latar kelompok dan organisasi.

Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, MH. menilai kinerja 100 hari HDMY ini bisa dibagi dua poin, yakni program yang belum terlaksana dan program yang telah terlaksana: Pertama, terkait dengan program yang belum terlaksana, seperti [1]Program desa luhur mandiri, [2] Buka wawasan rakyat melalui pembangunan taman baca dan internet, juga [3] Insentif guru ngaji, CDCS menyimpulkan bahwa Gubernur harus melakukan evaluasi secara besar-besaran berkaitan dengan hal ini.

Beliau adalah pemimpin yang berada pada zaman ketika akses internet bukanlah hambatan yang berarti, dan juga fenomena sosial media (sosmed) yang begitu massif. Jejak digital janji dan pernyataan Gubernur terkait dengan 9 program prioritas HDMY selama 100 hari pertama, tidaklah sulit untuk ditelusuri oleh rakyat, yang notabenenya melek internet dan berasal dari generasi millenial,” ungkapnya.

Lanjutnya, jangan sampai karena Gubernur tidak begitu menaruh perhatiannya terhadap 100 hari kinerja beliau, pada akhirnya itu malah berdampak buruk bagi elektabilitas beliau, sehingga sentiment publik juga negative terhadap Gubernur Sumsel yang baru terpilih ini.

Kemudian kedua, mengenai program yang telah dilaksanakan, seperti [1] Membenahi program sekolah gratis; [2] Membenahi program berobat gratis; [3] 1 Desa/Kecamatan 1 Rumah Tahfidz; [4] Pengentasan kemiskinan; [5] Pembenahan infrastruktur; [6] Hilirisasi pertanian dan perkebunan; dan [7] Membenahi transportasi publik, CDCS menilai ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dan penanganan yang sigap, seperti belumnya sesuai standar dari amanat konstitusi berkenaan dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing menghendaki tiap tahunnya sejumlah 20% dan 10%, senyatanya, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih di bawahnya. Atau mengenai pengelolaan dampak dari dicabutnya Pergub mengenai truk batubara, sebab setelahnya, ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Baca Juga :   DJP Targetkan Penerimaan Rp 15,7 Triliun

“Kami juga mencatat bahwa beberapa program dilaksanakan, namun hanya sekedar launching kegiatan, atau launching program saja. Setelah itu, program dan kegiatan tersebut mandek,” ujar Alip.

Secara keseluruhan, CDCS menilai bahwa performa HDMY dalam menakhodai Provinsi Sumsel cukup memuaskan. Dengan berbagai indikator yang digunakan, CDCS memberikan nilai rapor kepada HDMY berupa 2,89 atau C⁺ (C Plus),” kata Alip.

Setelah paparan dari Direktur Eksekutif CDCS, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian oleh Dr Erizal Sodikin menyebutkan, ada perbedaan yang signifikan antara sistem politik di Indonesia dan di luar (Inggris) missal. Dan ini berdampak juga pada cara pandang pejabat kita di dalam mendudukkan status ‘100 hari pertama’ kinerja mereka.

“Dalam sistem politik kita, setiap pejabat eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. jadi mandatnya itu jelas, dari rakyat. mekanisme pemilihan dan berakhirnya juga definitif, melalui pemilu. Maka akibatnya, inisiasi dari kekuatan sipil dalam menagih janji 100 hari itu tidak akan berdampak apapun bagi kursi kekuasaan Gubernur kalaupun Gubernurnya tidak menepati janji pada beberapa program yang dia janjikan. Dia akan aman,” terangnya.

“Catatan saya yang paling penting mengenai program HDMY ini, pertama, Gubernur harus berimbang di dalam menyusun program kerja, disamping menggunakan metode kualitatif, penting juga Gubernur dan timnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Sehingga setiap program tersebut memiliki indikator keberhasilannya yang terukur. Kedua mengenai sector pendidikan dan kesehatan, jika memang tagline-nya itu sekolah dan berobat gratis, maka substansi program dan realisasinya juga harus benar-benar gratis total. Gratis yang benar-benar gratis, jangan lagi ada tambahan-tambahan lainnya,” tambahnya.

Baca Juga :   Ajak Masyarakat Tak Termakan Isu Perpecahan

Setelah penyampaian dari Erizal, diskusi juga menjadi semakin antusias ketika Eddy Santana Putra menyampaikan pemikirannya, menurut Eddy, HDMY adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemarin dirinya dukung betul. “Saya menggaransi bahwa komitmen beliau dalam memajukan Sumsel ini benar-benar besar. Deru itu, kalau kita kupas isi kepalanya, maka akan ketahuan kalau semuanya itu tentang bagaimana memakmurkan desa. Sudah cukup kita selama ini berorientasi di kota. Dengan politik mercusuar ini,” ujar Eddy.

Menurut Eddy Santana, memang benar masih ada kekurangan di sana – sini berkaitan dengan kinerja HDMY. Untuk itu, kita yang hadir di sini, harus memastikan diri menjadi bagian dari solusi, dan turut mendukung serta menyukseskan program-programnya.

“Perbedaan antara Deru dan pemimpin sebelum-sebelumnya, Gubernur kita ini sangat berkomitmen membangun desa. Kembali ke sawah. Kembali ke produk-produk pertanian yang memang selama ini kita unggul di bidang tersebut,” lanjut Eddy.

Berkaitan dengan bidang pendidikan, Eddy menceritakan bahwa ketika dia menjadi Walikota Palembang, dia pernah membuat program bagi para guru-guru SMA sebanyak 115 orang untuk disekolahkan, sehingga guru-guru tersebut pada akhirnya, bisa mencetak jawara-jawara olimpiade IPA ataupun IPS ditingkat nasional maupun internasional.

“Karena kebetulan sekarang SMA di bawah payung Pemprov, maka saya menghimbau Gubernur agar guru-guru tersebut dilacak keberadaannya. Sayang sekali kalau mereka itu tidak kita berdayakan,” tutupnya.(pen)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Efen Permata

Avatar

Check Also

Plt Bupati Muara Enim H Juarsa SH saat bersaksi di Sidang OTT PUPR Muara Enim Di PN Klas 1 A khusus Tipikor Palembang, Selasa (20/10) Detik Sumsel.com, Putra

Bantah Terima Fee, Plt Bupati Muara Enim Mengaku Difitnah

Palembang, Detik Sumsel,- Setelah namanya disebut beberapa saksi dipersidangan lalu,  Plt Bupati Mauara Enim H …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *