Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Tinggi Rendahnya PBB Tergantung Pada ZNT dan Letak Objek Pajak

Tinggi Rendahnya PBB Tergantung Pada ZNT dan Letak Objek Pajak

Tanggal : Pukul :
412
0
Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Palembang saat Bulan Ramadhan, Senin (13/05)

Palembang, Detik Sumsel – Adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 membuat keluhan dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Palembang beralasan bahwa adanya kenaikan tersebut merupakan implikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menyesuaikan harga pasaran tanah wajar di Kota Palembang.

Dijelaskan Kepala Bidang PBB, Khairul Anwar melalui Kepala Sub Bidang PBB, Apriadi bahwa, adanya kenaikan PPB saat ini merupakan dampak dari adanya penyesuaian NJOP di Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada.

“Setelah dipelajari dari tahun 2008 hingga 2014, NJOP Palembang tidak pernah dilakukan penyesuaian, dan permasalahannya itu adalah penyesuaian NJOP Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada. Dan Pemkot terpaksa melakukan penyesuaian di tahun 2019 secara drastis, namun kita tetap mendekati nilai pasar yang ada,” jelas Apriadi, Senin (13/05).

Baca Juga :   Ini Alasan Harno-Fitri Dicintai Masyarakat Palembang

Apriadi juga mengatakan, pada tahun 2015, Pemerintah kota Palembang telah memiliki rencana dalam penyesuaian NJOB, namun dengan adanya sejumlah kekurangan mengharuskan Pemerintah kota Palembang untuk melakukan penundaan.

“Rencananya tahun 2015 lalu pemkot akan melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetap masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga penyesuaian ditunda,” sambungnya.

Dirinya memaparkan, bahwa mengenai kenaikan PBB juga telah disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta letak objek pajak saat ini.

“Kalau dilihat dari nilai pasar tanah yang ada ditiap masing masing ZNT, maka hampir rata rata di sesuaikan mencapai 60 hingga 80 persen dari nilai pasar Tanah atau bumi,” ujarnya.

Baca Juga :   Gedung Baru RSUD Bari Miliki Fasilitas Luar Biasa

Dirinya juga mencontohkan, untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman, NJOP tahun 2018, PBB hanya pada angka Rp. 6.100.000 permeter. Sementara, Jalan Jenderal Sudirman dianggap memiliki nilai transaksi dari nilai pasar yang mencapai angap 30 juta hingga 35 juta permeter.

“Nah, dengan kondisi inilah maka kita dilakukan penyesuaian SPPT PBB di tahun 2019 menjadi 15 juta permeter. Jadi kesimpulan nya, apakah disesuaikan mencapai 100 persen itu tergantung dari letak objek pajaknya, bisa jadi ada yg lebih dari 100 persen dan bisa jadi juga hanya 60 persen dari nilai pasar nya,” pungkasnya. (Wira)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here