Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Kriminal Tergugat Temukan Bukti Baru, Sengketa Lahan Flayover Jakabaring Berlanjut

Tergugat Temukan Bukti Baru, Sengketa Lahan Flayover Jakabaring Berlanjut

Tanggal : Pukul :
450
0
Kuasa hukum Kamaludin, Yuniarti SH menunjukkan bukti baru sengketa lahan di Flayover Jakabaring Palembang

Palembang, Detik Sumsel — Sengketa lahan pembangunan Flay Over Jakabaring Palembang beberapa tahun lalu kembali menguak setelah pihak tergugat pemilik lahan miliki hak sertifikat tanah yang disengketakan tersebut menunjukkan bukti kepemilikan lahan.

“Kami juga memiliki sertifikat hak milik dilahan yang disengketakan yang luasnya 830 meter persegi di kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,”ujar Kamaludin melalui kuasa hukumnya Yuniari SH dihadapan wartawan dikantornya Selasa (19/11)

Dalam perkara kuasa hukum Kamaludin akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Karena ditingkat Pengadilan Negeri Kamaludin memenangkan gugatan.

“Namun penggugat atas nama Suroyo mengajukan banding dan menang. Setelah itu kami mengajukan banding ke Mahkamah Agung tapi tetap kalah,”bebernya.

Sebagai upaya hukum, kuasa hukum mengajukan Peninjuan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) karena menemukan bukti baru atau novum seperti surat sertikat yang di klaim penggugat.

“Suroyo bukan atas namanya tapi orang lain milik Khodijah serta surat jual beli tanah di lokasi tersebut Suroyo bertindak sebagai saksi padahal lokasi lahannya sama. Bukti baru ini dapat setelah kasus banding berjalan di tingkat Mahkamah Agung,”jelasnya.

Kasus perdata sengketa lahan seluas 830 meter persegi di lokasi pembangunan Flay Over Jakabaring Palembang sudah berjalan 15 tahun sejak pembebasan lahan oleh Pemprov Sumatera Selatan 2004.

Lahan tersebut milik Kamaludin berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) 1930 dan sertifikat hak milik di wariskan kepada kelurganya berdasarkan penetapan pengadilan agama Palembang 1977.

Akibat sengketa petdata tersebut dan gugatan dari Suroyo. Kamaludin tidak bisa mendapat ganti rugi dari pemerintah saat pembangunan jembatan Flay Over Jakabaring hingga kasus selesai atau inkarh.

Dana pembebasan lahan oleh tim 9 telah di titipkan ke Pengadilan Negeri Palembang pemenang sengketa kasus sengketa lahan tersebut tinggal ambil.

Yuniarti juga mengatakan selain mengajukan PK ke MA pihaknya juga akan mengajukan PTUN terkait sertifikat tersebut karena di duga salah prosedur serta bukan milik penggugat.(oji)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here