Beranda Kriminal Tak Tunjukan Taphan, Pihak Rutan Pakjo dilaporkan ke Ombudsman

Tak Tunjukan Taphan, Pihak Rutan Pakjo dilaporkan ke Ombudsman

Tanggal : Pukul :
1318
0
Advokad Benny murdani SH MH saat melaporkan dugaan pelanggaran oleh Pihak Rutan Pakjo ke Ombudsman. F:Poetra/Detik Sumsel
Advokad Benny murdani SH MH saat melaporkan dugaan pelanggaran oleh Pihak Rutan Pakjo ke Ombudsman. F:Poetra/Detik Sumsel

Palembang, Detik Sumsel,- Advokad Benny Murdani SH. MH kuasa hukum dari Anizar anggota Polri yang tersandung KDRT melaporkan Pihak Rutan Pakjo Klas 1A khusus Palembang ke Ombudsman, Selasa (4/9).

Itu lantaran Pihak Rutan Pakjo, Yakni kasi Register Adi Kusuma diduga melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) dan sewenang wenang dalam jabatan dengan tetap menahan Tahanan bernama Anizar meskipun masa penahanan sudah habis dan belum diperpanjang hingga laporan dibuat.

Dijelaskan Benny, Kliennya tersebut sudah menjalani masa tahanan selama 7 bulan lebih, dengan vonis 1 tahun 8 bulan penjara di PN, dan vonis 8 bulan oleh Pengadilan Tinggi. Dengan masa penahanan dari tanggal 6 juli hingga 3 September 2018.”Rilas putusan banding baru kita terima tanggal 4 september, itupun setelah kami konfirmasi ke Rutan bertemu dengan Adi kusuma Selaku kepala Register,” jelasnya.

Menurut Benny seharusnya pihak Rutan pakjo melalui Kasi register Adi kusuma saat di konfirmasi terkait habisnya tahanan klienya mampu menunjukan surat penetapan perpanjangan penahanan dari Jaksa atau ketingkat lainya agar klienya tetap ditahan. namun surat tersebut tidak bisa ditunjukan oleh pihak rutan dan bersih keras tetap menahan klien advokad Benny tersebut tanpa surat penahanan dari pihak manapun. mengingat hal itu mengacu pada Permenkumham nomor M.HH-24.PK.01.01.01 tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum.” Pasal 6 ayat 3 berbunyi kepala rutan atau lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya. Klien kita itu belum incracht dan masih dalam masa pikir- pikir, selama 14 hari”Jelas Benny.

Benny menambahkan jika hal itu pelanggaran berat dan harus mendapat sanksi secara sistematis,”Ini sudah bentuk pelanggaran dan kesewenang wenangan sebagai penegak hukum, jelas harus ditindak secara tegas sesuai peraturan,” tegasnya.

Sementara itu Karutan Pakjo Mardan SH MH mengaku pendapat Kuasa hukum terpidana tersebut terlalu berlebihan, Karna ditegaskan Mardan pihaknya mengacu pada Putusan PN yang menjatuhi terpidana putusan selama 1 tahun 8 bulan,” Bahkan Per tanggal 15 Agustus sudah ada putusan banding selama 8 bulan bui, dari data kami terpidana yang di maksud baru habis hingga 1 bulan kedepan, kita menegakkan aturan tidak se enaknya, pasti ada acuan yang kita pegang, anak buah saya itu hanya menegakkan peraturan, jika dikeluarkan tahanan tersebut maka siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini,”Tegasnya.(vot)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here