Beranda Daerah Supriono Resmikan Dua Kecamatan Baru

Supriono Resmikan Dua Kecamatan Baru

Tanggal : Pukul :
1484
0
Supriono Resmikan Dua Kecamatan Baru
Supriono Resmikan Dua Kecamatan Baru

Pangkalan Balai, Detik Sumsel – Bupati Banyuasin SA Supriono Senin (3/9) meresmikan dua kecamatan pemekaran dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

Kedua kecamatan ini, Kecamatan Selat Penuguan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Karang Agung Ilir pemekaran dari Kecamatan Banyuasin II.

Dengan peresmian dua kecamatan baru ini, maka sejak Banyuasin mekar tahun 2002 kini Kabupaten Banyuasin telah memiliki 21 Kecamatan dengan 288 desa dan 16 Kelurahan.

Dalam acara peresmian yang di pusatkan di Kecamatan Selat Penuguan, Bupati Supriono juga melantik Sarip SP sebagai Camat Kecamatan Selat Penuguan dan Yose Rizal sebagai Camat Kecamatan Karang Agung Ilir yang sebelumnya menjabat Sekcam Kecamatan Banyuasin II.

Supriono mengatakan pemekaran suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolan potensi daerah, peningkatan keamanan dan keterlibatan.

Baca Juga :   Populasi Kerbau Rawa di Sumsel Terancam

“Saya berharap dengan pemekaran dua Kecamatan ini proses pelayanan masyarakat semakin baik dan adanya pemerataan pembangunan. Dimana Rentang kendali pelayanan diharapkan lebih maksimal dengan pemekaran dua kecamatan ini, “katanya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin Terpilih H Askolani berharap pemekaran dua kecamatan ini membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakat dan kedua daerah tersebut.

Menurut dia, Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB dalam hal perekonomian masyarakat.Sehingga prioritas pembangunan harus disusun secara cermat mulai dari pembangunan infraskruktur dasar dan seterusnya.

Lalu, Pemekaran daerah harus mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat. Pemekaran tidak boleh menyebabkan perpecahan apalagi sampai berujung konflik horizontal. Pemekaran juga harus dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Baca Juga :   Bupati Askolani Minta Kejari Kawal Pembangunan

Pemekaran daerah harus berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar. Dibeberapa daerah pemekaran, keterbatasan SDM Aparatur, Finansial, Organisasi Perangkat, dan sarana-prasarana dasar seringkali menjadi masalah besar dan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.

“Dengan pemekaran ini jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan layanan oleh aparat setempat (di daerahnya). Inilah makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan publik, dimana ada otonomi daerah untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan warganya,” tandasnya. (Faz)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here