Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Politik SK Penetapan Pimpinan DPRD PALI Disoal

SK Penetapan Pimpinan DPRD PALI Disoal

Tanggal : Pukul :
3479
0

Palembang,  Detik Sumsel – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel), memprotes keras Gubernur Sumsel, terkait Surat Keputusan Penetapan Pimpinan DPRD PALI, yang tidak sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Kami atas nama DPD Partai Demokrat Sumsel, protes terhadap apa yang telah dilakukan Gubernur Sumsel, memberikan SK pimpinan DPRD PALI, yang bukan ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat. Kami menilai Gubernur mengintervensi kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP partai Demokrat,” terang Firdaus Hasbullah, S.H., Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPD Demokrat Sumsel, kepada awak media, Jum’at (29/11).

Seharusnya, dikatakannya, Gubernur selaku pembina politik di Sumsel bersikap adil, netral, serta bijak, dan yang lebih aneh lagi terangnya, Gubernur justru tidak yakin terhadap SK DPP partai Demokrat.

Sementara jelasnya, yang terjadi di Lahat, kemelut pimpinan DPRD Lahat dari partai Golkar justru Gubernur bisa menerimah SKK DPP-nya.

Baca Juga :   Aspan Ditarget Bawa Sriwijaya FC ke Liga 1 Musim Depan

“Kenapa yang kami dari partai Demokrat, Pak Gubernur tidak memperlakukan seperti itu, ada apa?, yang kami dengar Pak Gubernur justru karna tidak enak jawabanya, bukan karna aturan,”jelas pria yang akrab disapa FH.

“Hal ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Gubernur, oleh sebab itu kami akan melakukan upaya hukum melawan Gubernur Sumsel. Kami seruhkan kepada Fraksi Demokrat Provinsi Sumsel, untuk terus mengkritisi kebijakan – kebijakan Gubernur yang dinilai tidak baik, yang tidak mengerti aturan,”tegasnya.

Diungkapkan FH, dalam usulan ada tiga nama yang di usulkan, pertama Devi Harianto, kedua Muh. Budi Hoiru dan yang ketiga Tuti Ilsan.

“Keluarlah SKK DPP atas nama Muh. Budi Hoiru. Terkait hal ini, kita akan lakukan gugatan ke PTUN,”jelasnya.

Terpisah ketika Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menjelaskan bahwa, dirinya telah menjelaskan kepada pengurus Demokrat, bahwa SK tersebut sesuai dengan hasil paripurna bukan surat dari partai.

Baca Juga :   Dikorbankan Demi LRT, Warga Butuh JPO

“Jika partai Demokrat mau menganulir ya silakan, tapi melalui paripurna. Misal dari partai mengajukan ke DPC untuk di paripurnakan, ya aku ganti,”terangnya.

Dilain itu, Herman Deru juga menjelaskan alasan kenapa dirinya menandatangi, karena ada hasil paripurna.

“Aku kemarin sudah bicara sama Bupatinya terlebih dahulu, Jika tida aku teken pemerintahan tidak akan jalan,”terang HD.

Dirinya juga menjelaskan bahwa, dari hasil paripurna dirinya mendapat tiga nama yakni, Asri, Irwan, Devi, dan waktu itu Bupati menyampaikan ada sanggahan, dari induk partainya.

Sebelum dilantik jelasnya, Kepala Biro Otda menyurati Bupati, jika ada partai yang keberatan silakan ke partainya dan paripurna, dan dirinya menghormati hasil paripurna.

“Mekanismenya tidak bisa langsung direct (langsung) ke aku, ke DPC nya. Ubahlah hasil paripurna, besok jika ada hasilnya, aku ganti lagi,”tandasnya.(Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here