Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Sengketa Warga Desa Prabumenang dengan PT KAI, Cik Ujang Ingin Diselesaikan Secara Baik-baik
Anggota DPRD Lahat dapil Merapi Area, Widya Ningsih. Foto Istimewa

Sengketa Warga Desa Prabumenang dengan PT KAI, Cik Ujang Ingin Diselesaikan Secara Baik-baik

Lahat, Detik Sumsel — Perselisihan antara warga Desa Prabumenang, Kecamatan Merapi Timur, Lahat dengan PT KAI, terkait klaim batas 30 meter sisi kanan dan kiri rel, berujung ke ruang ofroom Pemkab Lahat. Selain Bupati Lahat, Cik Ujang SH, rapat mediasi kali ini juga menghadirkan tiga unsur pimpinan DPRD Lahat, dewan dari Daerah Pilih Merapi Area, PT KAI, dan warga Kecamatan Merapi Timur.

Dalam rapat mediasi saat itu, Cik Ujang dengan tegas mengatakan, permasalahan ini kiranya bisa diselesaikan secara baik-baik dengan cara mediasi. Jika mediasi tidak tercapai, selesaikan saja permasalahan ini menggunakan undang-undang.

“Patokan hukum tertinggi di republik kita ini ialah undang-undang. Kalau groud card itu hanya ketetapan peninggalan zaman belanda,” ujar Cik Ujang, Kamis (23/1).

Dalam rapat mediasi tersebut, pihak PT KAI masih bersikukuh dengan groud card yang dimiliki pihaknya. Yakni untuk di Desa Prabu Menang batas kiri dan kanan, seluas 15 meter dari rel. Dengan alasan groud card memiliki sejarah kuat sejak zaman penjajahan belanda.

“Groud card itu tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk sengketa lahan. Kita tetap berpatok pada UU Perkeretaapian 2002, bahwa batasnya 6 meter sisi kiri dan kanan rel,” terang Widya Ningsih, selaku anggota dewan dari Kecamatan Merapi Area.

Widya juga mengatakan, sebagai putri daerah, dirinya meminta permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi.
Kedepan PT KAI tidak hanya mengandalkan ketetapan grond car untuk menentukan batas wilayah, yang dinilai menyalahi aturan UU.

“PT KAI juga tidak bisa semena-mena. Selesaikan saja secara mediasi, keinginan PT KAI terpenuhi masyarakat tidak terzolimi,” kata Dewan dari Partai Perindo ini.

Untuk diketahui, perselisihan antara warga dengan PT KAI ini bermula Rabu 11-12-2019 lalu. Ketika pihak PT KAI datang hendak lakukan penggusuran lahan disisi kanan-kiri rel, lantaran akan dibagun double track rel kereta api. Namun saat itu, warga melakukan penyetopan aktifitas, karena PT KAI belum melakukan muasyawarah dan memberikan konpensasi kepada warga. (heru).

About Heru Senovlan

Check Also

Terpidana Korupsi Bibit Karet Pulangkan Rp 700 juta Kerugian Negara

Palembang, Detik Sumsel,- Mudasir Yunus (47), terpidana kasus korupsi tahun 2011 silam di Dinas Perkebunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *