Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Liputan Khusus Sekali Demo, Bisa Raup Puluhan Juta

Sekali Demo, Bisa Raup Puluhan Juta

Tanggal : Pukul :
590
0
Ilustrasi: Raam/Detik Sumsel

Lipsus, Detik Sumsel- Secara konstitusional adalah hak setiap warga negara menyampaikan aspirasinya. Termasuk dengan cara turun ke jalan atau melakukan aksi demonstrasi.

Dalam beberapa kasus, aksi demonstransi kerap kali efektif dijadikan alat penekan terhadap kelompok tertentu. Terlebih, saat ini posisi Kota Palembang semakin berkembang dan diakui juga sebagai sentra aktifitas Pemerintahan dan bisnis di Sumsel yang melahirkan akumulasi kepentingan dari berbagai kelompok.

Kondisi inilah kemudian melahirkan tingginya permintaan terhadap aksi demonstransi untuk dijadikan alat memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Tak ayal, sejumlah pihak pun lantas membaca peluang ini dan ujung-ujungnya menyediakan jasa pengorganisasian massa untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.

Seperti yang diakui FM (38), pria yang memiliki dua anak ini mengatakan, dirinya menggeluti profesi sebagai makelar demo sejak dirinya tamat dari perguruan tinggi, alumni salah satu perguruan tinggi di Palembang ini menyebutkan dirinya bisa meraup untung hingga puluhan juta saat sekali aksi. “Sekali demo, bisa dapat untung puluhan juta,” ungkap FM kepada Detik Sumsel.

Lanjutnya, permintaan untuk melakukan aksi demo tersebut seringkali diterimanya dari kalangan pejabat pemerintahan dan perusahaan swasta. “Yang paling sering pesan itu pejabat, sekali demo biasanya mereka mematok Rp.10-15 juta, dengan estimasi massa yang ikut sekitar 100 orang,” bebernya.

Dikatakan, untuk mengakomodir massa dirinya biasanya menyisir warga di kawasan Rumah Susun (Rusun) dan Tanggo Buntung. “Kalau cari massa bayaran kami menyisir ke daerah Rusun dan Tanggo Buntung, sebagian warga disini pasti mau kalau diajak untuk ikut demo dengan syarat dibayar dan makan ditanggung serta disediakan mobil bus atau angkot untuk menuju lokasi demo,” ungkapnya lagi.

Baca Juga :   Kapolda Sumsel Irjen Firli Resmi Jadi Ketua KPK

Ia menambahkan, untuk persiapan sekali aksi biasanya dilakukan H-2 saat pelaksanaan aksi demo, adapun persiapan yang dilakukan yakni membuat surat pemberitahuan ke Polda atau Polresta kemudian membuat tuntutan-tuntutan yang ditulis di kertas karton. “Sebelum aksi, biasanya kami beri penjelasan sedikit ke massa terkait materi aksi demo,” ulasnya.

Senada diungkapkan YS (28), pemuda satu ini juga sudah sejak lama menggeluti profesi sebagai makelar demo. Sebelumnya ia juga sering dibayar untuk ikut berdemo. Hingga kemudian, ia banyak mengenal orang, dan akhirnya dipercaya untuk mengumpulkan massa. YS mengaku, hasilnya selama menjalani profesi ini cukup menggiurkan, selain juga pendapatan dari pekerjaan lain. Apalagi musim-musim kampanye pemilu dan pilkada seperti saat ini.

“Pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada biasanya banyak yang pesan. Kalau untuk isu-isu lain biasanya juga ada sekali-sekali,” katanya.

Diungkapkan, ia tidak pernah menerima pesanan langsung dari tokoh yang bersangkutan. Biasanya hanya orang suruhan yang menemuinya dan menyampaikan pesanan untuk demo. “Kebanyakan pesanan demo yang diterima selalu berhubungan dengan politik dan korupsi,” cetusnya.

Baca Juga :   Kabut Asap Makin Pekat, Disdik Sumsel Rencanakan 'Rumahkan' Siswa

Sementara itu, sepanjang tahun 2017 hingga 2018 tercatat ada sekitar 400 lebih aksi demonstrasi yang terjadi di kota Palembang.

Hal ini diungkapkan Kasat Intel Polresta Palembang, Kompol Mario Ivani. Menurut Mario, demo adalah bentuk atau curahan rasa atau unjuk rasa yang menguapkan keinginan masyarakat dalam beragam hal dan harus didengarkan agar bisa diserap pemerintah atau instansi terkait.

“Itu bentuk Aspirasi rakyat, jadi kita sebagai aparat kepolisian wajib menjaga dan mengawal jalannya aksi dari hal hal yang tak di inginkan,” jelasnya kepada Detik Sumsel.

Dalam hal ini, demo atau aksi yang di ijinkan tentunya melalui pengecekan dahulu guna dikeluarkan izin aksi tersebut, jika berpotensi berbahaya, apalagi menyangkut masyarakat banyak, polisi berhak untuk tak mengeluarkan izinnya.”Kita akan dalami dahulu demo atau aksi seperti apa yang akan dilakukan, jika nyeleneh atau tak berpotensi membuat keresahan maka tidak akan di beri ijin,” jelasnya.

Antisipasi untuk aksi yang tak di inginkan, lanjut Mario, antara lain dapat mengecek data ormas atau kelompok yang ingin berdemo, mendata secara detail siapa pendemo dan menganalisa tujuan demonstrasi tersebut apakah berbahaya atau tidak.

“Semuanya melalui tahap analisa anggota kita, jika berpotensi menyebabkan kericuhan dan tujuannya tak jelas maka wajib dibubarkan atau tak dikeluarkan izin,” pungkasnya.(fir/vot)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here