Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Politik “Bagito” Redam Gejolak Pemilihan Pimpinan Komisi DPRD Sumsel

Politik “Bagito” Redam Gejolak Pemilihan Pimpinan Komisi DPRD Sumsel

Tanggal : Pukul :
231
0
Oleh: Jon Golkar, Jurnalis Politik Sumsel

Pengambilan sumpah terhadap 75 anggota DPRD Sumsel terpilih periode 2019-2024 menandai pelantikan terhadap para wakil rakyat untuk mengabdi selama lima tahun ke depan. Merekalah yang semestinya bakal menjadi corong suara rakyat dalam demokrasi keterwakilan bagi masyarakat Sumsel.


Undang-Undang MD3 mengharuskan empat kursi pimpinan DPRD Sumsel diberikan kepada empat partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019. Itu artinya yang berhak mendapat kursi pimpinan DPRD Sumsel adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Ke empat pimpinan DPRD Sumsel dan pimpinan fraksi-fraksi pun sudah disepakati dan ditetapkan, tinggal menunggu persetujuan Mendagri.

Kini, fraksi-fraksi yang ada terus melakukan lobi-lobi politik untuk menempatkan anggotanya pada komisi-komisi yang ada. Namun, dipastikan drama politik yang diwarnai walkout, gebrak dan tendang meja, hingga berantem fisik seperti yang terjadi di DPRD Lahat tidak terjadi dalam pemilihan pimpinan komisi-komisi di DPRD Sumsel kali ini.

Semua kepentingan politik dan bagi-bagi kekuasaan pimpinan komisi sudah terakomodir dengan rata. Politik bagito (bagi roto/bagi rata) akan menjadi napas pemilihan pimpinan komisi-komisi di DPRD Sumsel.

Seperti pada periode sebelumnya, Partai Golkar dipastikan akan tetap menginginkan kursi ketua di komisi IV yang membidangi pembangunan ini. Komisi yang dikenal dengan komisi “basah” ini tidak akan diberikan Partai Golkar ke partai lainnya. Apalagi sekarang Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu di Sumsel dengan perolehan 13 kursi. Partai Golkar akan menjadi penyeimbang setiap kebijakan pembangunan Gubernur Sumsel, Herman Deru.

RA Anita Noeringhati yang kini didapuk sebagai ketua DPRD Sumsel membawa pesan penting dari sang Ketua Partai Golkar Sumsel, Alex Noerdin. Meski Anita mengatakan komposisi jabatan ketua komisi akan dibagi secara musyawarah mufakat dengan melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPRD Sumsel. Namun, kursi ketua komisi IV tersebut takkan rela diberikan dengan fraksi lain.

Anita pun tidak menginginkan ada adu fisik dan sebagainya dalam penentuan pimpinan komisi-komisi di DPRD Sumsel. Pihaknya lebih mengedepankan politik musyawarah antar fraksi sehingga pembagian ini dirasakan adil bagi seluruh fraksi. Namun sepertinya akan ada sedikit ketegangan pada pemilihan pimpinan komisi IV ini.

Bukan hanya di komisi IV, ketegangan pun kemungkinan akan terjadi pada pemilihan pimpinan komisi III yang membidangi keuangan ini. Jika melihat dari periode-periode sebelumnya, pimpinan (ketua) komisi III ini selalu bergantian antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Pada periode ini, sebagai pemenang kedua dengan perolehan kursi sebanyak 11 kursi, PDI Perjuangan akan berupaya merebut kursi ketua komisi III ini.

Komisi II yang membidangi perkebunan dan ekonomi tetap akan diberikan kepada Partai Gerindra. Ini sama dengan yang ada saat ini, dimana setelah dipimpin oleh Muhammad Joncik, ketua komisi II diambil alih Partai Gerindra dengan menempatkan Budiarto Marsul sebagai ketua komisi II.

Sedangkan untuk komisi I akan diambil oleh Partai Demokrat dengan menempatkan Chairul S Matdiah sebagai ketua komisi I ini. Penempatan Chairul S Matdiah ini bukan tanpa alasan. Sejak keluarnya SK DPP Partai Demokrat yang menunjukkan Muchendi Mahzareki sebagai pimpinan DPRD Sumsel dari Partai Demokrat, jabatan Chairul S Matdiah pun hilang. Dari isu yang berkembang pasca keluarnya SK DPP Partai Demokrat tersebut, Chairul S Matdiah pun berupaya meminta kepada ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki untuk menjadi ketua Komisi I DPRD Sumsel. Isu ini pun dibenarkan oleh beberapa orang pengurus DPD Partai Demokrat Sumsel.

Tinggal komisi V yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan yang akan menjadi perebutan terakhir. Anita Noeringhati selaku kader Partai Golkar yang didaulat menjadi ketua DPRD Sumsel, harus bisa mengambil dan menempatkan anggota fraksi Golkar untuk duduk pada pimpinan komisi V ini. Bukan tanpa alasan, karena Anita diamanatkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Alex Noerdin agar dapat mengawal kembali program sekolah gratis dan berobat gratis yang telah dillaksanakan pada masa kepemimpinan Alex Noerdin sebagai gubernur Sumsel. Tugas ini akan sangat berat bagi Anita Noeringhati karena tidak mungkin untuk memperebutkan kursi ketua komisi V dikarenakan Golkar telah mengambil kursi ketua pada komisi IV. Di komisi V ini kemungkinan akan diambil oleh PAN atau PKB, sedangkan Golkar kemungkinan akan mendapatkan kursi wakil komisi atau sekretaris komisi V.

Untuk kursi, wakil dan sekretaris komisi-komisi di DPRD Sumsel ini pun akan dibagi rata kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumsel. Komisi IV dan III akan tetap menjadi komisi “gendut” dengan jumlah anggota terbanyak, karena memang komisi ini terkenal dengan lahan “empuk” dan “basah”.

Kita tunggu saja realisasinya nanti. Tapi terlepas dari politik “bagito” dalam pembagian kekuasaan di DPRD Sumsel ini, rakyat Sumsel menaruh harapan besar kepada para wakilnya di parlemen ini. Wakil rakyat diharapkan dapat menjadi jembatan bagi mereka dalam menyalurkan aspirasi.


Penulis: Jon Golkar, Jurnalis Politik Sumsel

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here